Salakan, BanggaiKep.go.id – Mewakili Bupati Banggai Kepulauan Staf ahli kemasyarakatan dan sumber daya manusia Rahmat Labou, S.STP membuka secara resmi Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Tahun 2025 bertempat di cafe Teman Kopi Salakan, Jumat (03/07/2025).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Banggai Kepulauan dan di hadiri perwakilan Kepala Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Sulawesi Tengah selaku narasumber, Sekertaris DPRD , Kadis P3AP2KB Kabupaten Banggai Kepulauan, Para Kepala Perangkat Daerah Terkait, Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan, Camat Tinangkung Dan Kepala Desa Serta Lurah Kecamatan Tinangkung, Para Ketua–Ketua Lembaga Perwakilan Perempuan Kabupaten Banggai Kepulauan, Ketua Knpi Kabupaten Banggai Kepulauan, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan, Ketua Forum Anak Kabupaten Banggai Kepulauan, Para Praktisi Hukum Dan Lsm Merah Putih Serta Rekan-Rekan Media Massa.
Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan Rahmat Labour mengatakan pengintegrasian isu Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak Dalam Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Sangat penting untuk dilakukan secara bersama-sama, antar organisasi perangkat Daerah dan lembaga masyarakat.
Tantangan kesetaraan gender dan perlindungan anak masih menjadi isu yang kompleks diberbagai Daerah. “Perlu adanya upaya bersama dari berbagai pihak untuk mendorong perubahan kebijakan yang memastikan kesamaan hak, kesempatan, dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial,” ucapnya.
Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan berkomitmen untuk terus menghadirkan kebijakan yang responsif gender, serta sistem perlindungan yang menyeluruh bagi anak-anak, sebagai generasi penerus Bangsa.
“Kita memahami bahwa perempuan dan anak masih sering menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan, dan ketidak adilan,” ujar Rahmat.
Oleh karena itu, kegiatan advokasi seperti ini menjadi penting dalam membangun pemahaman bersama, menyamakan persepsi, serta memperkuat koordinasi lintas sektor untuk melahirkan kebijakan yang berpihak kepada mereka.
“Saya berharap melalui kegiatan ini, kita dapat meningkatkan kapasitas dan komitmen para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang adil gender dan ramah anak, menguatkan sistem pendampingan bagi korban kekerasan, mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan perlindungan, serta mewujudkan lingkungan sosial yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. “Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap ikhtiar kita dalam membangun daerah yang adil, sejahtera, dan berada,” tutupnya. (Decky-KOMDIGI).
