Bupati Rusli Moidady Dorong Perlindungan Hak dan Kesejahteraan Nelayan Tradisional di Banggai Kepulauan

Kindandal, BanggaiKep.go.id – Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady membuka kegiatan Rembuk Agraria Pesisir bersama nelayan tradisional dan nelayan kecil Kabupaten Banggai Kepulauan di Desa Kindandal, Rabu (4/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Zona Tengah Bakamla RI Laksamana Pertama Bakamla Teguh Prasetya, S.T., M.M., CHRMP, Sekretaris Jenderal DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Niko Amrullah, Kepala Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, jajaran pejabat pemerintah daerah, Camat Liang, para kepala desa Kecamatan Liang, serta para nelayan tradisional dan nelayan kecil.

Dalam sambutannya, Rusli menyampaikan apresiasi atas kehadiran perwakilan Bakamla RI dan pengurus pusat KNTI di Banggai Kepulauan. Menurut dia, kehadiran kedua pihak tersebut menjadi bentuk perhatian terhadap perlindungan dan peningkatan kesejahteraan nelayan, khususnya di wilayah kepulauan.

Rusli mengatakan Banggai Kepulauan memiliki wilayah pesisir dan lautan yang luas. Laut bukan hanya bentang alam, melainkan sumber kehidupan sekaligus penopang perekonomian masyarakat, terutama nelayan tradisional dan nelayan kecil.

Dalam sambutannya, Rusli menyampaikan apresiasi atas kehadiran perwakilan Bakamla RI dan pengurus pusat KNTI di Banggai Kepulauan. Menurut dia, kehadiran kedua pihak tersebut menjadi bentuk perhatian terhadap perlindungan dan peningkatan kesejahteraan nelayan, khususnya di wilayah kepulauan.

Rusli mengatakan Banggai Kepulauan memiliki wilayah pesisir dan lautan yang luas. Laut bukan hanya bentang alam, melainkan sumber kehidupan sekaligus penopang perekonomian masyarakat, terutama nelayan tradisional dan nelayan kecil.

Namun, dia mengakui masih terdapat sejumlah persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir. Persoalan tersebut antara lain kepastian hukum wilayah kelola pesisir, perlindungan ruang tangkap nelayan kecil, keselamatan saat melaut, serta kelestarian lingkungan dan dampak perubahan iklim.

Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong penguatan sinergi dengan Bakamla RI dalam menjaga keamanan wilayah perairan dan meningkatkan keselamatan nelayan ketika melaut.

Pemerintah daerah, lanjut Rusli, akan mendorong kolaborasi bersama KNTI dan instansi terkait untuk membangun tata kelola pesisir yang mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga nelayan.

Rusli meminta para nelayan memanfaatkan forum tersebut untuk menyampaikan aspirasi, kendala, serta harapan secara terbuka. Ia juga menginstruksikan jajaran perangkat daerah terkait agar mendengarkan dan mencatat setiap masukan sebagai bahan penyusunan kebijakan dan langkah konkret pemerintah ke depan.

“Pemerintah daerah siap terus berkolaborasi dengan KNTI, Bakamla RI, dan seluruh pemangku kepentingan demi terwujudnya wilayah pesisir yang berkeadilan, aman, dan sejahtera,” ujarnya.

Ia berharap nelayan Banggai Kepulauan tidak hanya menjadi penonton di lautnya sendiri, tetapi memiliki kesempatan dan kemampuan untuk menjadi bagian utama dalam pengelolaan sumber daya kelautan serta menikmati hasilnya demi kesejahteraan keluarga.

Kegiatan Rembuk Agraria Pesisir ini secara resmi dibuka oleh Bupati Rusli Moidady dengan harapan menghasilkan kesepahaman dan langkah bersama dalam memperkuat perlindungan hak, keamanan, serta keberlanjutan kehidupan nelayan tradisional dan nelayan kecil di Kabupaten Banggai Kepulauan. (Roy-KOMINFO)