DPRD Banggai Kepulauan Setujui Perda Penyelenggaraan Desa, APBD 2027 Segera Dievaluasi Gubernur

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyepakati penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Desa menjadi Peraturan Daerah (Perda) Tahun 2026. Dalam sidang paripurna yang sama, DPRD juga menyampaikan hasil pembahasan dan pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Sidang paripurna tersebut berlangsung di Kabupaten Banggai Kepulauan. Wakil Bupati Banggai Kepulauan, Serfi Kambey, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah menyelesaikan pembahasan kedua agenda tersebut, Jumat (13/11/2026).

Serfi menjelaskan, Ranperda Penyelenggaraan Desa pada awalnya diajukan dengan judul Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa. Namun, setelah melalui proses fasilitasi oleh Gubernur Sulawesi Tengah, judul dan materi muatannya disesuaikan menjadi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Desa.

Penyesuaian tersebut dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.

Menurut Serfi, perubahan tersebut merupakan bagian dari proses penyelarasan produk hukum daerah agar substansi pengaturannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dengan disetujuinya rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Desa menjadi peraturan daerah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan desa, dan masyarakat Banggai Kepulauan,” ujarnya.

Selain penetapan Perda Penyelenggaraan Desa, sidang paripurna juga membahas hasil pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2027.

Serfi mengungkapkan, rancangan APBD yang sebelumnya disampaikan pemerintah daerah masih mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati bersama, dengan menggunakan asumsi pendapatan Tahun Anggaran 2026.

Namun, dalam proses pembahasan terjadi perubahan asumsi pendapatan, khususnya pada komponen Dana Transfer ke Daerah (TKD). Kondisi tersebut berdampak terhadap perubahan struktur APBD, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah.

Meski demikian, perubahan struktur anggaran tetap berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 serta ketentuan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan selanjutnya akan menyampaikan rancangan APBD 2027 kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Proses evaluasi tersebut merupakan tahapan yang diwajibkan dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Serfi menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kerja sama selama proses pembahasan. Ia berharap persetujuan terhadap Ranperda Penyelenggaraan Desa dan penyelesaian pembahasan APBD 2027 dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan serta mempercepat pembangunan di Banggai Kepulauan.

Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam menjalankan roda pemerintahan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, bermartabat, dan berwibawa. (Roy-KOMINFO)