Salakan, BanggaiKep.go.id – Wakil Bupati Banggai Kepulauan Serfi Kambey menghadiri Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Desa menjadi Peraturan Daerah serta mendengarkan hasil pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2027, Jumat (13/11/2026).
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Serfi Kambey menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya sidang paripurna tersebut. Ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan atas kerja sama dan komitmen dalam menyelesaikan pembahasan kedua agenda penting tersebut.
Wakil Bupati menjelaskan bahwa pada tahap awal pengusulan dan pembahasan di DPRD, Ranperda tersebut diajukan dengan judul Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Desa.
Namun, setelah melalui proses fasilitasi oleh Gubernur Sulawesi Tengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, judul Ranperda tersebut disesuaikan menjadi Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Desa. Penyesuaian tersebut juga mencakup materi muatan agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, perubahan tersebut merupakan bagian dari upaya penyempurnaan regulasi daerah agar penyelenggaraan pemerintahan desa memiliki landasan hukum yang lebih sesuai dan mampu menjawab kebutuhan pemerintahan serta masyarakat desa di Kabupaten Banggai Kepulauan.
Terkait pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, Wakil Bupati menyampaikan bahwa rancangan yang telah diajukan sebelumnya mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati bersama, dengan menggunakan asumsi pendapatan Tahun Anggaran 2026.
Namun, dalam proses pembahasan terjadi perubahan asumsi pendapatan, khususnya terkait Dana Transfer ke Daerah (TKD), yang berdampak pada perubahan struktur APBD, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah.
Wakil Bupati menegaskan bahwa penyesuaian tersebut tetap berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 serta ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Atas selesainya pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027, Bupati Rusli Moidady menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah menjalankan fungsi pembahasan dan penganggaran dengan baik.
Ia menjelaskan, setelah memperoleh persetujuan bersama, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Hal tersebut merupakan tahapan yang wajib dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Lebih lanjut, Wakil Bupati berharap penetapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Desa dapat memberikan kontribusi positif bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan desa, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan.
Menutup sambutannya, Wakil Bupati kembali menyampaikan terima kasih atas sinergi dan kerja sama yang telah terjalin antara pemerintah daerah dan DPRD. Ia berharap hubungan kemitraan tersebut terus diperkuat demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, bermartabat, bersih, dan berwibawa, sekaligus mempercepat pembangunan di berbagai bidang di Kabupaten Banggai Kepulauan. (Decky-KOMINFO)
