Ngginggilok, BanggaiKep.go.id – Wakil Bupati Banggai Kepulauan Serfi Kambey secara resmi membuka Sidang Tahunan Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Banggai Kepulauan (GPIBK) ke-27. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Gereja Jemaat Betel Ngginggilok, Kecamatan Buko, Selasa (17/11/2026).

Sidang tahunan ini digelar sebagai forum evaluasi pelayanan sekaligus penyusunan program kerja dan penetapan anggaran Sinode GPIBK tahun 2026.

Dalam sambutannya, Serfi Kambey menyampaikan bahwa sidang tahunan bukan sekadar agenda rutin organisasi gereja, melainkan momentum penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program sebelumnya, mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki, serta merumuskan arah pelayanan gereja ke depan.

Ia berharap forum tersebut dapat menghasilkan keputusan yang tidak hanya baik secara administratif, tetapi juga dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh jemaat maupun masyarakat.

Menurut Serfi, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan gedung, tetapi juga menyangkut pembangunan manusia, pembentukan karakter, moral, persatuan, serta kepedulian sosial.

“Di sinilah gereja memiliki peran yang sangat penting. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan dukungan semua pihak, termasuk gereja dan seluruh tokoh agama, untuk bersama-sama membangun masyarakat yang rukun, saling menghargai, memiliki kepedulian, serta menjaga persatuan di tengah berbagai perbedaan,” ujarnya.

Ia menegaskan, gereja memiliki posisi strategis bukan hanya sebagai tempat umat bertumbuh dalam iman, tetapi juga sebagai bagian penting dalam membentuk masyarakat yang menjunjung tinggi gotong royong, toleransi, kedamaian, dan tanggung jawab terhadap masa depan daerah.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, kata dia, terbuka untuk terus membangun komunikasi dan kerja sama dengan GPIBK, khususnya dalam mendukung program pelayanan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Kepada seluruh peserta sidang, Serfi berpesan agar memanfaatkan forum tersebut dengan memberikan pandangan, masukan, serta pemikiran yang konstruktif. Ia juga mengajak seluruh peserta membahas setiap persoalan secara terbuka dengan mengedepankan semangat persaudaraan.

“Jangan hanya berorientasi pada apa yang sudah dicapai, tetapi pikirkan juga apa yang bisa kita lakukan lebih baik ke depan,” katanya.

Secara khusus, Serfi menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Desa Leme Leme Darat dan Kecamatan Buko atas sambutan serta keramahtamahan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Sidang Tahunan Majelis Sinode GPIBK ke-27 turut dihadiri Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Ronald Gula, Camat Buko, Ketua Sinode GPIBK Banggai Kepulauan, serta para pendeta, pelayan Tuhan, ketua jemaat, panitia, dan seluruh peserta sidang.

Menutup sambutannya, Wakil Bupati berharap sidang tahunan tersebut berjalan lancar dan menghasilkan keputusan bijaksana, termasuk program kerja serta anggaran tahun 2026 yang mampu mendorong kemajuan pelayanan gereja dan kesejahteraan jemaat. (Roy-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar High Level Meeting (HLM) dengan agenda Rapat Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Perumusan Strategi Peningkatan PAD Berbasis Digitalisasi, sebagai upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah serta mengoptimalkan potensi penerimaan daerah, Selasa (17/11/2026).

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Muh. Aris Susanto dan dihadiri Kepala Bappenda, Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, serta para kepala perangkat daerah terkait.

Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Banggai Kepulauan Hengky Dilengan,S.STP.,M.Si memaparkan capaian realisasi PAD sampai dengan 13 November 2026. Dari target sebesar Rp61.340.653.100,88, realisasi PAD telah mencapai Rp40.618.162.792,24 atau sebesar 66,22 persen dari target tahunan. Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi bersama untuk mengidentifikasi kendala sekaligus merumuskan langkah strategis dalam meningkatkan penerimaan daerah.

Dalam pemaparannya, Kepala BAPPENDA juga menguraikan sejumlah permasalahan dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), di antaranya kapasitas administrasi dan fiskal yang belum merata, basis data objek pajak dan penilaian yang belum mutakhir, tingkat kepatuhan dan penegakan yang masih perlu ditingkatkan, serta penetapan target penerimaan yang belum sepenuhnya berbasis potensi.

Selain itu, koordinasi antar level pemerintahan dan digitalisasi yang belum terpadu, belum optimalnya pemetaan potensi retribusi, serta kebocoran penerimaan dan lemahnya pengawasan di lapangan juga menjadi perhatian.

Sebagai tindak lanjut, sejumlah solusi strategis turut dirumuskan, antara lain melalui pendampingan teknis dan peningkatan kompetensi petugas, pendataan serta verifikasi ulang objek pajak, integrasi data NOP-NIB dan NIK, penerapan transaksi elektronik, serta pengukuran tingkat kepatuhan wajib pajak. Optimalisasi juga perlu dilakukan melalui pelibatan perangkat wilayah, seperti camat dan pemerintah desa, sosialisasi berdasarkan segmen wajib pajak, serta kajian potensi dan tax effort untuk menetapkan target penerimaan yang lebih realistis.

Selain itu, diperlukan penguatan kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, pelaksanaan monitoring secara berkala, serta percepatan digitalisasi yang tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga mencakup pembenahan data, proses kerja, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Khusus untuk retribusi daerah, langkah yang didorong meliputi pemetaan potensi, penerapan pembayaran nontunai, rekonsiliasi setoran secara berkala, dan penguatan pengawasan petugas di lapangan.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BAPPENDA juga memaparkan delapan strategi utama Tahun 2027 dalam menjaga dan meningkatkan basis penerimaan daerah. Strategi tersebut meliputi intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), intensifikasi pajak daerah lainnya dan retribusi daerah, digitalisasi retribusi daerah, penyediaan sarana dan prasarana penunjang sektor pariwisata, perluasan layanan persampahan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan modernisasi pengelolaan pajak daerah, optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)/aset yang berpotensi menghasilkan pendapatan, serta pemeliharaan dan peningkatan kapasitas pelayanan retribusi.

Melalui pelaksanaan High Level Meeting ini, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan mendorong penguatan sinergi dan komitmen seluruh perangkat daerah terkait dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.

Upaya peningkatan PAD diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target penerimaan, tetapi juga dilaksanakan melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif, dan berbasis digitalisasi, dengan tetap berorientasi pada PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA.

Dengan demikian, optimalisasi PAD tidak hanya menjadi instrumen untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, tetapi juga harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui pengelolaan potensi pendapatan daerah yang lebih optimal, modern, dan terintegrasi, diharapkan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banggai Kepulauan dapat berjalan semakin efektif dan berkelanjutan. (Sumber: EL Prokopim – IKPBANGKEP)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Muh. Aris Susanto, S.E., M.E membuka secara resmi Musyawarah Daerah (Musda) ke-V Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kegiatan yang berlangsung di BPU Tinangkung itu menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat peran ulama dalam menjaga persatuan dan mendukung pembangunan daerah, Selasa (17/11/2026).

Musda ke-V MUI Banggai Kepulauan mengangkat tema “Memperkokoh Peran Ulama dalam Menjaga Ukhuwah, Moderasi Beragama dan Pembangunan Banggai Kepulauan yang Penuh Berkah”.

Dalam sambutannya, Aris menyampaikan apresiasi kepada MUI Kabupaten Banggai Kepulauan atas terselenggaranya musyawarah tersebut. Menurut dia, Musda bukan sekadar agenda pergantian kepengurusan, melainkan momentum strategis untuk mengevaluasi organisasi, memperkuat konsolidasi, serta merumuskan program kerja yang lebih bermanfaat bagi umat dan daerah.

Ia mengatakan, ulama memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat. Selain menjadi rujukan dalam persoalan keagamaan, ulama juga berperan sebagai penuntun moral, penjaga persatuan, serta mitra strategis pemerintah dalam membangun masyarakat yang religius, harmonis, dan berkeadaban.

“Perbedaan pandangan hendaknya tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menghargai dan mempererat persaudaraan,” ujar Aris dalam sambutannya.

Ia berharap MUI terus berperan aktif menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah insaniyah. Menurut dia, nilai-nilai persaudaraan tersebut penting untuk memperkuat kerukunan di tengah keberagaman masyarakat.

Aris juga menekankan pentingnya moderasi beragama dengan mengedepankan toleransi, menghormati perbedaan, menolak segala bentuk kekerasan, serta membangun kehidupan beragama yang damai dan penuh persaudaraan.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur melalui kemajuan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Kualitas akhlak, keimanan, persatuan, serta kesejahteraan masyarakat juga menjadi bagian penting dari pembangunan.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan mengharapkan dukungan, nasihat, dan sinergi para ulama dalam mengawal berbagai program pembangunan.

“Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga kuat secara spiritual dan berlandaskan nilai-nilai keagamaan,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Aris juga berharap Musda ke-V dapat menghasilkan kepemimpinan MUI yang amanah, bijaksana, inklusif, dan mampu merangkul seluruh elemen umat.

Ia mengajak seluruh peserta musyawarah mengedepankan semangat kebersamaan dan persaudaraan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Kepentingan umat dan kemaslahatan daerah, kata dia, harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Musda tersebut diharapkan semakin memperkuat posisi MUI sebagai rumah besar umat Islam, sekaligus lembaga yang berperan memberikan pencerahan, menjaga persatuan, dan menghadirkan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat.

Kegiatan itu dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua MUI Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Kantor Kementerian Agama Banggai Kepulauan, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah, pimpinan perangkat daerah, pengurus MUI Banggai Kepulauan, organisasi perempuan Islam, pimpinan pondok pesantren, serta para ketua MUI kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan.

Musda ke-V MUI Kabupaten Banggai Kepulauan secara resmi dibuka oleh Sekda Muh. Aris Susanto dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pemerintah daerah berharap hasil musyawarah tersebut dapat memperkuat kontribusi ulama dalam mewujudkan Banggai Kepulauan yang maju, religius, harmonis, dan penuh keberkahan. (Roy-KOMINFO).