Salakan, BanggaiKep.go.id – Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady menerima audiensi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fakultas Teknik melalui Pusat Kajian LKFT, dalam rangka membahas pengembangan sistem kelistrikan di Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya terkait penetapan lokasi pembangunan yang paling ideal di Kabupaten Banggai Kepulauan, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan audiensi tersebut berlangsung di Ruang Kerja Bupati Banggai Kepulauan. Pertemuan ini merupakan bagian dari pembahasan sebagaimana tertuang dalam surat Nomor: 1462110/UNI/FTK.5/LKFT/HM.02/2026.

Dalam audiensi tersebut, tim UGM menyampaikan maksud dan tujuan kajian terkait pengembangan sistem kelistrikan di Sulawesi Tengah, dengan memberikan perhatian terhadap potensi dan kondisi wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pembahasan difokuskan pada identifikasi serta penentuan lokasi pembangunan yang dinilai sesuai dengan kebutuhan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan, dengan mempertimbangkan kondisi geografis, potensi wilayah, serta kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan energi listrik.

Bupati Rusli Moidady menyambut baik audiensi tersebut sebagai bagian dari upaya koordinasi dan penjajakan pengembangan infrastruktur energi di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Melalui pertemuan ini, diharapkan terbangun sinergi antara Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Universitas Gadjah Mada dalam mendukung kajian teknis serta perencanaan pengembangan sistem kelistrikan yang sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan.

Pengembangan sistem kelistrikan diharapkan dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung pemerataan pembangunan, meningkatkan pelayanan kebutuhan energi masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan aktivitas pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kegiatan di hadiri Kadis PUPR, Kadis Perumahan, Kadis DPMPTSP, Kabag Ekonomi, Camat Tinangkung, Camat Bulagi, Camat Buko Selatan. (Decky-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Mewakili Bupati Banggai Kepulauan, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM), Muchsin H.S. Yasano, S.Ag secara resmi membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik Layanan Kecamatan Tinangkung Tahun 2026, Kamis (19/11/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Untuk Pelayanan Berkualitas, Responsif dan Transparan” tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah kecamatan dan masyarakat untuk mengevaluasi sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam sambutan Bupati Banggai Kepulauan yang dibacakannya, Muchsin menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kecamatan Tinangkung atas inisiatif menyelenggarakan forum tersebut. Menurut dia, forum konsultasi publik merupakan wadah komunikasi, dialog, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pelayanan pemerintahan yang lebih baik.

Ia menegaskan, pelayanan publik merupakan wajah nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat. Karena itu, keberhasilan pemerintah tidak hanya dinilai dari program dan pembangunan, tetapi juga dari kemampuan aparatur dalam merespons kebutuhan serta memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.

“Pelayanan publik tidak boleh berbelit-belit, tidak boleh diskriminatif, dan tidak boleh membuat masyarakat merasa dipersulit ketika berhadapan dengan pemerintah,” ucap Muchsin.

Ia juga menguraikan tiga prinsip utama yang harus menjadi perhatian seluruh aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yakni berkualitas, responsif, dan transparan.

Pelayanan berkualitas, kata dia, menuntut aparatur bekerja secara profesional, disiplin, ramah, serta sesuai standar pelayanan. Sementara pelayanan responsif mengharuskan pemerintah cepat tanggap terhadap kebutuhan, keluhan, dan aspirasi masyarakat.

Adapun transparansi harus diwujudkan melalui kejelasan persyaratan, prosedur, waktu penyelesaian, hingga biaya pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia mengingatkan agar tidak ada pungutan di luar aturan maupun perlakuan diskriminatif terhadap masyarakat.

Muchsin berharap forum tersebut tidak sekadar menjadi agenda seremonial atau kegiatan tahunan, melainkan benar-benar dimanfaatkan untuk mengidentifikasi berbagai kekurangan pelayanan dan merumuskan langkah perbaikan yang konkret.

Kepada Camat Tinangkung beserta jajarannya, ia berpesan agar seluruh masukan, kritik, dan saran masyarakat dicatat serta ditindaklanjuti sebagai bahan evaluasi. Koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan juga perlu diperkuat guna memastikan pelayanan berjalan optimal.

“Jabatan yang kita emban adalah amanah, dan tugas utama kita sebagai aparatur pemerintah adalah melayani masyarakat. Jangan pernah mempersulit urusan yang sebenarnya bisa dipermudah,” pesannya.

Ia berharap Kecamatan Tinangkung dapat menjadi contoh penyelenggaraan pelayanan publik yang mengedepankan integritas, kedisiplinan, keterbukaan, dan kepuasan masyarakat.

Menurut dia, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah harus dibangun melalui tindakan nyata. Keberhasilan pemerintahan bukan hanya diukur dari apa yang direncanakan, tetapi dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. (Roy-KOMINFO)