Pemkab Bangkep Konsultasikan Pencabutan Suspend Program MBG ke BGN

Jakarta, BanggaiKep.go.id– Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berkonsultasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pencabutan status suspend program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta rekomendasi pencabutan status Kejadian Luar Biasa (KLB).
Konsultasi tersebut dilakukan Sekretaris Daerah Banggai Kepulauan, Muhamad Aris Susanto, S.E., M.E., di kantor Badan Gizi Nasional, Rabu (21/10/2026).

Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah menyerahkan berkas dokumen rekomendasi pencabutan suspend dari Satgas MBG dan rekomendasi Dinas Kesehatan terkait pencabutan status KLB.

Aris Susanto bertemu dengan Ranto, S.P., M.AP., Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah III Badan Gizi Nasional. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menindaklanjuti persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan program MBG di Banggai Kepulauan.

Penyerahan dokumen rekomendasi ini merupakan langkah administratif untuk mendorong proses pencabutan status suspend dan KLB sesuai dengan ketentuan serta hasil evaluasi dari pihak berwenang.
Pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan seluruh persyaratan dan tindak lanjut yang diperlukan telah dipenuhi agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan kembali secara aman, tertib, dan sesuai standar yang ditetapkan.

Program MBG merupakan salah satu upaya pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya peserta didik. Karena itu, penyelesaian persoalan yang menyebabkan penghentian sementara program menjadi penting, dengan tetap mengutamakan keamanan pangan, kualitas makanan, serta kesehatan para penerima manfaat.

Meski demikian, penyerahan dokumen rekomendasi tidak serta-merta berarti status suspend dan KLB telah dicabut. Keputusan pencabutan tetap bergantung pada proses evaluasi dan penetapan oleh instansi yang berwenang.

Melalui konsultasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berupaya memperjelas tindak lanjut administratif sekaligus mendorong penyelesaian persoalan agar program MBG dapat terlaksana dengan lebih baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. (Roy-KOMINFO)