Jakarta, BanggaiKep.go.id — Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menandatangani Nota Kesepakatan dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai langkah memperkuat tata kelola pemerintahan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah, Rabu (7/10/2026).

Penandatanganan Nota Kesepakatan tersebut berlangsung di Ruang Pertemuan Kantor Lembaga Administrasi Negara. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari agenda Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam membangun kerja sama kelembagaan dengan pemerintah pusat.

Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady, S.T., M.T.,AIFO, Sekretaris Daerah, Asisten III Setda hadir dalam agenda penandatanganan tersebut. Kerja sama dengan LAN diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya melalui peningkatan kompetensi aparatur dan pengembangan tata kelola birokrasi.

Nota kesepakatan ini juga menjadi ruang bagi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk memperluas dukungan kelembagaan dalam menjalankan agenda reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kerja sama dengan LAN dinilai penting di tengah tuntutan pemerintah daerah untuk menghadirkan birokrasi yang semakin profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Pemerintah daerah tidak hanya dituntut menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga memastikan kebijakan dan pelayanan publik memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Melalui kesepakatan tersebut, Pemkab Banggai Kepulauan berharap sinergi dengan LAN dapat terus dikembangkan menjadi program konkret yang mendukung peningkatan kapasitas sumber daya aparatur serta memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Penandatanganan Nota Kesepakatan ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk membangun birokrasi yang lebih kuat, profesional, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. (Roy-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Wakil Bupati Banggai Kepulauan Serfi Kambey menekankan pentingnya memperkuat sinergi dan koordinasi antar instansi dalam pemantauan sekaligus perlindungan terhadap orang asing di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Hal tersebut disampaikan Serfi Kambey saat membuka Rapat Koordinasi Pemantauan dan Perlindungan Orang Asing di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, Rabu (7/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), para kepala perangkat daerah terkait, para camat se-Kabupaten Banggai Kepulauan, serta seluruh peserta rapat.

Dalam sambutannya, Serfi Kambey menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam pelaksanaan rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi bagian penting dalam membangun kesamaan persepsi dan memperkuat koordinasi dalam menyikapi keberadaan orang asing di daerah.

“Banggai Kepulauan merupakan daerah yang memiliki potensi di bidang pariwisata, kelautan, perikanan, investasi maupun berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Potensi tersebut tentu dapat menarik kehadiran warga negara asing untuk berbagai kepentingan, baik dalam bidang usaha, pariwisata, penelitian maupun kegiatan lainnya,” ujarnya.

Ia mengatakan, kehadiran orang asing pada dasarnya dapat memberikan manfaat bagi daerah. Namun demikian, keberadaan dan aktivitas orang asing perlu dipastikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Karena itu, menurut Serfi, pemantauan terhadap orang asing tidak semata-mata dimaknai sebagai bentuk pengawasan, tetapi juga sebagai upaya memberikan perlindungan dan memastikan terciptanya kondisi daerah yang aman, tertib dan kondusif.

“Saya berharap melalui rapat koordinasi ini dapat semakin diperkuat sinergi dan komunikasi antar instansi. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi vertikal, pemerintah kecamatan dan seluruh unsur terkait perlu memiliki koordinasi yang baik dalam memperoleh informasi, melakukan pemantauan serta mengambil langkah apabila ditemukan persoalan di lapangan,” katanya.

Lebih lanjut, Serfi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara keterbukaan daerah dengan kepentingan keamanan dan ketertiban.

Banggai Kepulauan, kata dia, harus tetap terbuka terhadap investasi, pariwisata dan kerja sama internasional. Namun, seluruh aktivitas yang berlangsung di daerah harus dilakukan secara legal, bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Untuk itu, ia mengajak seluruh pihak agar tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan membangun komunikasi, saling berbagi informasi serta melaksanakan tugas sesuai kewenangan masing-masing.

“Saya berharap rapat koordinasi ini menghasilkan langkah-langkah konkret dan pola kerja sama yang semakin efektif dalam pemantauan sekaligus perlindungan orang asing di Kabupaten Banggai Kepulauan,” tutur Serfi.

Di akhir sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir dan berpartisipasi dalam rapat koordinasi tersebut.

Ia berharap koordinasi yang dibangun dapat memberikan kontribusi terhadap terciptanya Kabupaten Banggai Kepulauan yang aman, tertib, kondusif dan terbuka bagi berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. (Decky-KOMINFO)

Jakarta, BanggaiKep.go.id — Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Dr. Tb. Haeru Rahayu, A.Pi., M.Sc., Senin, (5/10/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Audiensi Dirjen Perikanan Budidaya tersebut membahas koordinasi pelaksanaan program prioritas nasional budidaya rumput laut yang akan dikembangkan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Audiensi ini menjadi bagian dari langkah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam mendorong pengembangan sektor perikanan budidaya.

Banggai Kepulauan memiliki wilayah kepulauan dengan potensi sumber daya kelautan yang besar. Pengembangan budidaya rumput laut diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas sektor perikanan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah dan KKP membahas arah pengembangan program agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Program budidaya rumput laut juga dinilai strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir melalui pengembangan komoditas unggulan yang memiliki peluang pasar.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berkomitmen mengawal koordinasi dan kesiapan daerah sehingga program prioritas nasional tersebut dapat diimplementasikan secara optimal di wilayah Banggai Kepulauan.

Audiensi dengan Dirjen Perikanan Budidaya KKP menjadi salah satu langkah pemerintah daerah untuk memastikan potensi kelautan Banggai Kepulauan dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Roy-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id — Wakil Bupati Banggai Kepulauan Serfi Kambey membuka Focus Group Discussion (FGD) Proyek Lentera Bonua Karstik Banggai di Kabupaten Banggai Kepulauan, Rabu, (7/10/2026).

Kegiatan ini mempertemukan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, International Union for Conservation of Nature (IUCN), tim pelaksana Proyek Lentera, perangkat daerah, akademisi, lembaga penelitian, organisasi masyarakat, pemerhati lingkungan, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya, Serfi mengatakan kegiatan tersebut memiliki arti strategis bagi Banggai Kepulauan. Wilayah kabupaten ini merupakan bagian dari kawasan Bonua Karstik Banggai yang memiliki nilai penting dari sisi ekologis, sosial, dan ekonomi.

Menurut dia, kawasan karst bukan sekadar bentang alam dan kekayaan geologi. Ekosistem tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, ketersediaan sumber air, keanekaragaman hayati, sekaligus menopang kehidupan masyarakat.

“Pengelolaan Bonua Karstik Banggai memerlukan pendekatan yang terintegrasi, berbasis ilmu pengetahuan dan data yang akurat,” kata Serfi.

Ia menilai pengelolaan kawasan karst juga harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari ekologi, hidrologi, sosial, budaya hingga kondisi ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, kata Serfi, menyambut baik pelaksanaan Proyek Lentera. Pemkab siap mendukung proses tersebut melalui penyediaan informasi daerah, koordinasi lintas perangkat daerah, serta pelibatan para pemangku kepentingan lokal.

“Pemerintah daerah menjadi bagian penting untuk memastikan hasil proyek ini nantinya memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” ujarnya.

Serfi juga menekankan pentingnya membangun kesamaan pemahaman mengenai tujuan dan arah Proyek Lentera melalui forum tersebut. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, lembaga penelitian, masyarakat, dan pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci dalam merumuskan pengelolaan kawasan karst yang berkelanjutan.

Ia secara khusus menyoroti keterlibatan masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar kawasan karst. Pengetahuan serta pengalaman lokal masyarakat, menurutnya, dapat memperkaya hasil kajian ilmiah.

“Pengelolaan Bonua Karstik Banggai harus dibangun melalui kolaborasi dan partisipasi seluruh pihak,” kata Serfi.

Pemerintah daerah berharap keberadaan kawasan Bonua Karstik Banggai tetap terjaga, sumber daya air terlindungi, dan keanekaragaman hayati tetap lestari. Pada saat yang sama, kawasan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat saat ini maupun generasi mendatang. (Roy-KOMINFO)

Gansal, BanggaiKep.go.id — Suasana khidmat menyelimuti Gereja GPIBK Syalom Desa Gansal, Kabupaten Banggai Kepulauan, saat jemaat mengikuti Ibadah Pengurapan Vikaris menjadi Pendeta, Selasa, (6/10/2026).

Ibadah yang dimulai pukul 14.30 WITA tersebut diikuti oleh seluruh umat jemaat. Prosesi pengurapan menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan pelayanan gerejawi, sekaligus menandai kesiapan seorang Vikaris menjalankan tugas pelayanan sebagai pendeta.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Banggai Kepulauan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (P2TSP), serta Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode GPIBK.

Kehadiran pemerintah daerah bersama unsur Sinode GPIBK dan jemaat menunjukkan dukungan terhadap kehidupan keagamaan serta pelayanan gereja di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Dalam suasana ibadah yang berlangsung khidmat, prosesi pengurapan menjadi bagian penting dari pengutusan pelayan gereja. Momentum tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pelayanan kependetaan tidak hanya berkaitan dengan tugas liturgi, tetapi juga pengabdian kepada jemaat dan masyarakat.

Seluruh umat jemaat yang hadir mengikuti rangkaian ibadah hingga selesai. Doa dan harapan turut dipanjatkan agar pendeta yang baru dikukuhkan dapat menjalankan tugas pelayanan dengan penuh tanggung jawab, ketulusan, serta berpegang pada nilai-nilai kasih dan pengabdian.

Ibadah Pengurapan Vikaris menjadi Pendeta di GPIBK Syalom Gansal pun berlangsung dalam suasana penuh sukacita dan kebersamaan. Bagi jemaat, momentum tersebut menjadi bagian dari perjalanan kehidupan gereja sekaligus awal dari babak baru pelayanan di tengah umat. (Roy-KOMINFO)