Salakan, BanggaiKep.go.id — Wakil Bupati Banggai Kepulauan Serfi Kambey meminta seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan memperkuat koordinasi dalam upaya mencegah dan menurunkan angka stunting.
Desakan itu disampaikan setelah data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang menjadi bahan evaluasi menunjukkan prevalensi stunting di Kabupaten Banggai Kepulauan naik 0,7 persen.
Serfi menyampaikan hal tersebut saat membuka Rapat Evaluasi Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, Selasa (27/10/2026).
Ia menegaskan, kenaikan tersebut harus menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi efektivitas program, bukan sekadar mengejar kelengkapan administrasi dan pelaporan.
“Keberhasilan percepatan penurunan stunting tidak hanya diukur dari lengkapnya laporan atau terlaksananya kegiatan, tetapi juga dari meningkatnya cakupan pelayanan, kehadiran masyarakat di posyandu, membaiknya perilaku hidup sehat, serta menurunnya prevalensi stunting berdasarkan pengukuran yang valid,” kata Serfi.
Menurut Serfi, stunting bukan semata-mata persoalan tinggi badan anak. Kondisi tersebut berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia karena dapat memengaruhi pertumbuhan fisik, perkembangan kecerdasan, kesehatan, hingga produktivitas anak pada masa mendatang.
Karena itu, ia menilai penanganan stunting tidak bisa hanya dibebankan kepada sektor kesehatan. Pemerintah kecamatan, pemerintah desa, kader posyandu, Tim Penggerak PKK, organisasi profesi, hingga masyarakat harus terlibat dalam intervensi yang terintegrasi.
Di tengah kenaikan prevalensi stunting, Serfi mengapresiasi capaian penginputan data Analisis Situasi (Ansit) Kabupaten Banggai Kepulauan di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang telah mencapai 100 persen.
Namun, ia mengingatkan bahwa capaian administrasi tersebut harus diikuti dengan pelaksanaan program yang tepat sasaran dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi anak serta kesehatan ibu.
“Kelengkapan data harus diikuti dengan ketepatan pelaksanaan program, kualitas intervensi, dan hasil nyata yang dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.
Serfi menempatkan posyandu sebagai salah satu ujung tombak pencegahan stunting. Menurut dia, fungsi posyandu tidak terbatas pada penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan anak, tetapi juga mencakup pemantauan pertumbuhan, edukasi gizi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta deteksi dini risiko stunting.
Ia meminta petugas dan pemerintah desa meningkatkan pendekatan kepada keluarga apabila partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu masih rendah. Kunjungan rumah dan edukasi berkelanjutan, kata dia, perlu dilakukan untuk memastikan anak-anak yang berisiko tidak luput dari pemantauan.
Selain persoalan pemantauan pertumbuhan anak, pemerintah daerah juga menghadapi sejumlah tantangan, antara lain anemia pada remaja, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai gizi, persoalan sanitasi, serta belum optimalnya praktik pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif dan pelayanan keluarga berencana pasca persalinan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Serfi mendorong pemberian tablet tambah darah secara rutin kepada remaja putri, peningkatan penyuluhan gizi dan kesehatan, serta perbaikan sanitasi melalui kolaborasi lintas sektor.
Edukasi mengenai ASI eksklusif juga perlu diperkuat melalui posyandu dan gerakan PKK. Sementara itu, penyuluhan keluarga berencana pasca persalinan dan pembinaan perkawinan diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan persiapan kehamilan yang sehat.
Serfi menegaskan, setiap perangkat daerah harus menjalankan perannya sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Sektor kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, pemberdayaan masyarakat, dan pengendalian penduduk perlu menyatukan langkah agar intervensi tidak berjalan sendiri-sendiri.
Dalam rapat evaluasi tersebut, pelaporan melalui Web Monitoring Bina Bangda juga menjadi perhatian. Serfi meminta seluruh perangkat daerah memastikan ketepatan waktu, kelengkapan, dan validitas data yang dilaporkan.
Menurut dia, data yang akurat harus menjadi dasar pengambilan keputusan, penentuan sasaran intervensi, dan perbaikan program. Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi capaian yang telah berhasil, target yang belum terpenuhi, serta langkah konkret untuk mengatasi kekurangan.
Ia juga meminta penguatan koordinasi melalui aksi konvergensi Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S), mulai dari penyelarasan perencanaan dan anggaran hingga pembagian tanggung jawab yang terukur.
Serfi berharap rapat evaluasi menghasilkan rekomendasi yang dapat segera ditindaklanjuti, bukan berhenti pada pembahasan dan pencatatan capaian program.
“Kita harus menjadikan kenaikan angka stunting sebagai peringatan sekaligus dorongan untuk bekerja lebih baik, memperkuat koordinasi, dan memastikan setiap intervensi tepat sasaran,” katanya.
Rapat evaluasi tersebut dihadiri Kaban Bappeda dan Litbang, Kepala Dinas Kesehatan, pimpinan perangkat daerah, perwakilan organisasi profesi dan kemasyarakatan, Kementerian Agama, Badan Amil Zakat Nasional, para camat, kepala puskesmas, koordinator PKB/PLKB, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, koordinator wilayah Badan Gizi Nasional, serta undangan lainnya.
Serfi menegaskan, investasi terbaik bagi masa depan Banggai Kepulauan adalah memastikan anak-anak tumbuh sehat, cerdas, dan produktif. Karena itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat komitmen dan memastikan setiap program pencegahan stunting benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (Roy-KOMINFO)
