Bangkep Dikepung Kemarau: Krisis Air dan Karhutla Mengintai

Salakan, BanggaiKep.go.id – Krisis air bersih masih membayangi sejumlah wilayah di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Pemerintah daerah mencatat sedikitnya 1.020 kepala keluarga atau 2.951 jiwa terdampak kekeringan di 10 desa yang tersebar di Kecamatan Bulagi dan Bulagi Selatan.

Data itu disampaikan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banggai Kepulauan, Ir. Asrin, S.T., M.Si., dalam rapat penanganan siaga darurat di ruang rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Kamis, (16/9/ 2026).

Menurut Asrin, BPBD telah mendistribusikan air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama masa siaga darurat. Dari sekitar 2.000 jiwa yang menjadi sasaran pelayanan berdasarkan asesmen awal, sebanyak 1.868 jiwa telah menerima distribusi air. Sekitar 183 jiwa lainnya masih belum terlayani.

Secara keseluruhan, kebutuhan air bersih yang terdata mencapai sekitar 8.226.280 liter. Hingga saat ini, air yang telah disalurkan sekitar 5.003.120 liter atau 63,3 persen. Dengan demikian, masih terdapat kebutuhan sekitar 3.223.160 liter.

“Permohonan bantuan dari kecamatan dan desa untuk distribusi air bersih masih berlangsung sampai saat ini,” kata Asrin.

Distribusi air tidak hanya diarahkan ke rumah warga. BPBD juga menyalurkan air ke masjid, gereja, dan sekolah, dengan jadwal disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing fasilitas.

Asrin menyebut permintaan distribusi datang dari sejumlah desa di Bulagi dan Bulagi Selatan. Selain wilayah yang telah ditangani, terdapat permohonan baru dari beberapa desa yang kini masih dalam proses asesmen.

Persoalan lain yang dihadapi pemerintah daerah adalah keterbatasan armada pengangkut air. Saat ini, armada yang digunakan antara lain kendaraan PMI, satu unit kendaraan pemadam kebakaran, serta kendaraan dari PDAM.

“Armada operasional masih sangat kurang dibandingkan dengan situasi dan permohonan yang ada,” ujar Asrin.

Untuk menambah kapasitas distribusi, BPBD berencana memodifikasi kendaraan serbaguna bantuan BNPB dengan memasang tangki air. Langkah itu diharapkan dapat menambah armada sekaligus memperbesar kapasitas pengiriman air ke desa-desa terdampak.

BPBD juga telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait kemungkinan dukungan kendaraan dari TNI. Namun, menurut Asrin, kebutuhan serupa juga diajukan oleh sejumlah kabupaten lain. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan Banggai Kepulauan akan menjadi salah satu prioritas apabila bantuan kendaraan dari pemerintah pusat tersedia.

Krisis air bukan satu-satunya persoalan yang muncul akibat musim kemarau. BPBD juga mencatat sedikitnya 10 kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Banggai Kepulauan hingga pertengahan September 2026.

Beberapa kejadian antara lain terjadi di Desa Bakalan, Desa Kautu, Desa Koyobunga, Desa Popoki, wilayah Totikum, Desa Lalong, Desa Tompudau, dan Desa Luk Sagu.

Luas lahan yang terbakar bervariasi, mulai sekitar 0,3 hektare hingga kejadian dengan luasan mencapai sekitar 72 hektare.

Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady mengatakan kondisi kemarau panjang perlu disikapi secara bersama-sama karena berdampak pada krisis air bersih dan meningkatnya potensi bencana hidrometeorologi.

“Keadaan yang saat ini kita rasakan dengan adanya kemarau panjang dan berdampak pada bencana hidrometeorologi serta krisis air bersih di beberapa wilayah perlu menjadi perhatian serius kita,” kata Rusli.

Pemerintah daerah, kata dia, telah melakukan upaya pemadaman terhadap kebakaran hutan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan.

Rusli juga mengingatkan masyarakat untuk mengubah kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar. Menurut dia, praktik tersebut berpotensi memperbesar risiko kebakaran ketika kondisi lahan kering.

Rusli mengatakan terdapat informasi mengenai penurunan debit pada salah satu sumber air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika debit terus menurun, distribusi air berpotensi tidak mampu mengimbangi kebutuhan warga.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah mulai memetakan sumber-sumber air yang masih dapat dimanfaatkan untuk distribusi.

“Jangan sampai masyarakat yang sudah kita layani masih membutuhkan air, sementara persediaan sumber air kita sudah tidak mencukupi,” ujarnya.

Rusli juga meminta jajaran kecamatan dan desa memperkuat pemantauan. Potensi kekurangan air maupun kebakaran, kata dia, harus segera dilaporkan sebelum berkembang menjadi keadaan darurat.

Ia meminta pos-pos pemantauan di desa diaktifkan dan kondisi wilayah dilaporkan secara berkala.

“Kalau sudah ada potensi harus segera disikapi. Jangan nanti sudah terjadi keadaan darurat baru kita melakukan langkah-langkah,” kata Rusli.

Pemerintah daerah dalam rapat tersebut juga membahas kemungkinan memperpanjang status siaga darurat. Keputusan itu akan mempertimbangkan perkembangan krisis air bersih, potensi karhutla, hasil asesmen lapangan, serta kebutuhan masyarakat yang masih terus masuk.

Kegiatan bertempat di ruang Kantor Bupati Banggai Kepulauan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, Camat Bulagi, Camat Bulagi Selatan, Camat Tinangkung Selatan, serta sejumlah undangan lainnya. (Roy-KOMINFO)