Sri Indraningsih: Perda Masyarakat Adat Harus Beri Kepastian Hukum dan Lindungi Hak Tradisional

Salakan, BanggaiKep.go.id – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Dra. Hj. Sri Indraningsih Lalusu, M.B.A., menegaskan pentingnya implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Ia meminta regulasi tersebut tidak berhenti sebagai produk hukum, tetapi harus menjadi instrumen nyata untuk melindungi hak-hak masyarakat adat.

Hal itu disampaikan Sri Indraningsih dalam kegiatan Sosialisasi Perda Nomor 12 Tahun 2025 yang berlangsung di Kabupaten Banggai Kepulauan, Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Banggai Kepulauan Serfi Kambey, Selasa (10/11/2026).

Dalam sambutannya, Sri Indraningsih menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi tersebut. Ia juga mengapresiasi kehadiran wakil bupati, perangkat daerah, pemerintah desa, tokoh adat, serta masyarakat yang mengikuti kegiatan.

Menurut Sri, sosialisasi peraturan daerah tidak boleh hanya menyasar kalangan aparatur pemerintah. Masyarakat umum juga perlu dilibatkan agar mengetahui hak-hak mereka dan memahami mekanisme perlindungan hukum yang tersedia.

Ia menjelaskan, Perda Nomor 12 Tahun 2025 memiliki arti penting karena memberikan landasan bagi masyarakat hukum adat untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan secara hukum. Dengan adanya regulasi tersebut, masyarakat dapat memiliki kepastian dalam mempertahankan hak-hak tradisional, termasuk persoalan tanah dan wilayah adat.

Sri mengungkapkan, selama ini masih banyak masyarakat yang menyampaikan pengaduan mengenai persoalan tanah. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya pembentukan regulasi yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat.

“Tujuannya adalah melindungi masyarakat. Banyak masyarakat yang mengadu mengenai persoalan tanah. Karena itu, perlu ada peraturan daerah yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum,” ujarnya.

Ia juga menyinggung pentingnya bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kurang mampu. Menurut dia, akses terhadap bantuan hukum harus dapat dirasakan masyarakat yang menghadapi persoalan hukum, tanpa terkendala kemampuan ekonomi.

Dalam kesempatan itu, Sri turut menjelaskan sejumlah pokok perhatian DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dalam pembentukan peraturan daerah. Di antaranya berkaitan dengan penyertaan modal daerah, tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), serta perlindungan kepentingan masyarakat.

Ia menekankan bahwa setiap produk hukum daerah harus disusun berdasarkan kebutuhan dan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Regulasi tidak boleh hanya menjadi pemenuhan administrasi pemerintahan, tetapi harus memberikan manfaat langsung bagi daerah.

Sri juga menyoroti pentingnya peningkatan sumber daya manusia melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan hukum. Menurut dia, pemahaman terhadap regulasi perlu diperluas agar pemerintah daerah, pemerintah desa, tokoh adat, dan masyarakat memiliki pengetahuan yang sama dalam menjalankan ketentuan hukum.

Ia berharap pemerintah kabupaten hingga pemerintah desa dapat memanfaatkan sosialisasi tersebut untuk memperkuat koordinasi dalam proses pengakuan masyarakat hukum adat. Dengan demikian, pelaksanaan Perda dapat berjalan sesuai ketentuan dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Sri Indraningsih juga menyampaikan bahwa Bapemperda DPRD Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, terarah, serta berpihak pada kepentingan daerah dan masyarakat.

Kegiatan sosialisasi tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat pemahaman bersama mengenai pentingnya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, khususnya di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Banggai Kepulauan, perwakilan Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tengah, kepala perangkat daerah, para camat, kepala desa dan lurah, ketua BPD, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Banggai Kepulauan, serta tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan undangan lainnya. (Roy-KOMINFO)