Wabup Serfi Kambey: Perda Masyarakat Hukum Adat Harus Beri Kepastian Hukum dan Lindungi Hak Tradisional

Salakan, BanggaiKep.go.id – Wakil Bupati Banggai Kepulauan Serfi Kambey menegaskan pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat sebagai upaya menjaga identitas budaya, hak tradisional, serta keberlangsungan kehidupan masyarakat adat di tengah dinamika pembangunan.

Hal tersebut disampaikan Serfi saat membuka kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Selasa, (10/11/2026).

Dalam sambutannya, Serfi mengatakan masyarakat hukum adat merupakan bagian penting dari fondasi historis dan kultural bangsa, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Menurut dia, masyarakat adat selama turun-temurun telah berperan menjaga kelestarian alam, kearifan lokal, serta nilai-nilai kebersamaan.

Namun, perkembangan modernisasi dan dinamika pembangunan dinilai menghadirkan tantangan bagi keberadaan masyarakat adat. Tantangan tersebut antara lain menyangkut kepastian ruang kelola, perlindungan identitas budaya, hingga pengakuan terhadap hak-hak tradisional.

“Perda ini bukan sekadar produk hukum administratif, tetapi instrumen perlindungan nyata agar masyarakat hukum adat mendapatkan kepastian hukum, pengakuan yang sah, serta ruang hidup yang terlindungi dari ancaman marginalisasi,” kata Serfi.

Ia meminta seluruh perangkat daerah, camat, kepala desa, lurah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh adat memahami secara menyeluruh substansi Perda tersebut. Pemahaman itu, menurut dia, tidak cukup hanya dengan membaca regulasi, tetapi juga harus mengetahui mekanisme pengusulan dan penerapannya di lapangan.

Serfi juga menekankan pentingnya membangun komunikasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan komunitas adat. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah tumpang tindih regulasi maupun potensi konflik agraria dan persoalan ruang di kemudian hari.

Selain itu, ia meminta seluruh pihak mengawal pelaksanaan Perda agar tidak berhenti sebagai dokumen hukum semata, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat adat.

“Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan berkomitmen penuh untuk mengawal proses identifikasi dan pengakuan masyarakat hukum adat sesuai dengan koridor hukum yang berlaku,” ujarnya.

Ia berharap sosialisasi tersebut menjadi ruang diskusi untuk menyamakan persepsi sekaligus merumuskan langkah konkret dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Banggai Kepulauan.

Serfi turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan seluruh panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut. Ia kemudian secara resmi membuka sosialisasi Perda Nomor 12 Tahun 2025.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, kepala perangkat daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, perwakilan Biro Hukum Provinsi Sulawesi Tengah, para camat, kepala desa dan lurah, ketua BPD, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Banggai Kepulauan, serta tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tamu undangan lainnya. (Roy-KOMINFO)