Pos

Salakan, BanggaiKep.go.id – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar rapat Implementasi Pengawasan Audit Internal Kearsipan Organisasi Perangkat Daerah  Se- Kabupaten Banggai Kepulauan. Kegiatan ini membahas tentang permasalahan tentang kearsipan dan penataan arsip di Daerah khususnya di Banggai Kepulauan.

Kegiatan rapat ini dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Bupati BanggaiKep dan di hadiri oleh Sekretaris Daerah, Unsur Forkopimda, Kadis Dispusip BanggaiKep, para Kepala OPD  serta Pemateri Provinsi dan para Perangkat Daerah Kab. BanggaiKep, Rabu, (5/2/2020).

Adapun sambutan Kadis Dispusip Kab. BanggaiKep Hj. Ramlin S. Hamid, S.Pd mengatakan, “Menurut Undang-Undang Dasar nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan pada Bab 4 dan 5 yaitu penataan Arsip Dinamis yang ada di Lingkup OPD dan maksud arsip distatis dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selaku Lembaga Kearsipan Daerah Dan Undang-Undang Dasar ini telah di gambarkan Peraturan Daerah no. 5 tahun 2019 tentang Penyelenggaran Kearsipan Daerah, Penyelenggaraan Kepala Daerah adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan selaku lembaga kearsipan daerah”.

Kemudian menurutnya, “Adapun unsur penyelenggara adalah seluruh OPD tingkat Kabupaten dan Kecamatan bahkan sampai tingkat Desa dan Sekolah-sekolah, BUMD, Perguruan Tinggi, Organisasi kemasyarakatan dan lembaga sosial lainnya itulah pendukung penyelenggara kearsipan dan ada juga ruang liput penyelenggaraan arsip berikut adalah kebijakan, sumber daya manusia, sarana dan tata kelola aktif”, ujar Ramlin.

Selanjutnya, sambutan Bupati BanggaiKep yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Rusli Moidady, ST.,M.T mengatakan, “Berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaran kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya”.

“Contoh salah satu indikator tata kelola terpercaya yang baik adalah keberadaan sebuah arsip bukanlah suatu hal yang diciptakan khusus tetapi arsip lahir secara otomatis sebagai hasil proses pelaksanaan tugas oleh instansi pemerintah administrasi yang merupakan rekaman, informasi diberbagai macam media”, sambung Rusli. (RisfaldiKominfo)

Malanggong,  BanggaiKep.go.id – Musim kemarau yang sudah hampir memasuki tiga bulan membuat petani cabe rawit Desa Malanggong Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan khawatir dan was-was jikalau hujan tak kunjung turun.

Efraim Dalawa bersama dengan dua rekannya Murdin Tangiduk dan Ely Yanggai saat dijumpai Selasa, (4/2/2020) dikebun cabe yang sedang panen cabe memaparkan, “Musim kemarau yang sudah hampir 3 bulan ini membuat kami sebagai petani mulai khawatir dengan cuaca yang ada, bisa-bisa kami merugi jika gagal panen yang disebabkan kemarau panjang”, kata Efraim.

“Buktinya cabe yang kami tanam diperkebunan ini hampir 10 ribu, dampak dari kemarau 4 ribu lainnya mati dan jika hujan tidak kunjung turun bisa-bisa kami merugi” sambung Efraim.

Murdin Tangiduk pun menyampaikan, “Dampak dari kemarau terhadap hasil panen sangat nampak kalau awalnya kami bisa panen 50-70 Kg per 3 hari sekarang seminggu hanya bisa panen 20-50 perminggu sangat turun drastis hal ini disebabkan banyak buah yang gugur dan buah banyak yang kempis atau dalam bahasa kampung kami bilang mayot”, jelas Murdin.

Selanjutnya, menurut Murdin dan Efraim tanaman cabe tidak tahan dengan musim kemarau terkecuali tersedia air untuk melakukan penyiraman tanaman agar kebutuhan airnya terpenuhi.

Tapi apa daya petani cabe di Desa Malanggong hanya memiliki modal tenaga saja, sumber air dekat karena ada pipa air desa yang melintas disamping perkebunan, tetapi tidak cukup modal untuk membeli peralatan yang dibutuhkan seperti pipa, selang dan peralatan pendukung lainnya.

“Untuk itu kami berharap Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian dapat membantu kami, karena bertani cabe cukup menjanjikan hasilnya bagi para petani jika panen tidak gagal”, ujar Ely Yanggai. (JARKominfo)

Bulagi, Rabu, (5/2/2020) Pdt. Gomar Gultom, M.Th selaku Ketua Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia bakal mengunjungi Kabupaten Banggai Kepulauan tepatnya di kota Salakan.

Menurut Ketua Sinode GPIBK Pdt. Anasir Suayong, M.Th, kehadiran orang nomor satu PGI di Kab. Banggai Kepulauan sehubungan dengan pelaksanaan Sidang Sinode V GPIBK di Klasis Salakan tanggal 11 s.d 15 Februari 2020, yang dipusatkan di Jemaat GPIBK Imanuel Salakan yang terletak di komples perkantoran Bukit Trikora.

Menurut Pdt. Anasir Suayong, Pihaknya sudah berapa kali hubungi Ketua PGI untuk berkenan hadir dan beliau bersedia untuk menghadiri Sidang Sinode Ke-5 GPIBK pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 nanti jika tidak ada halangan.

Berita kehadiran Ketua PGI di wilayah pelayanan Sinode Gereja Protestan Indonesia di Banggai Kepulauan disambut hangat dan penuh sukacita iman.

Pdt. Anasir Suayong juga menyampaikan “Undangan dari luar GPIBK selain Ketua PGI juga kami mengundang gereja mitra dan lembaga pendidikan dan penginjilan yang dapat menopang dan bermitra dengan Sinode GPIBK dalam menjawab tuntutan pelayanan di era modernisasi ini”, kata Pdt. Anasir.

“Yang kami undang diantaranya Sinode Gereja Kristen Luwuk Bangai (GKLB), Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), dan masih ada lagi”, sambung Pdt. Anasir. (JAR)

Nginggiok, BanggaiKep.go.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Feliks Go mengelar reses di Desa Leme-leme Darat yang bertempat di Balai Desa Leme-leme Darat Kecamatan Buko kab. BanggaiKep Senin, (3/2/2020).
Kehadiran Feliks Go Anggota DPRD Kab. BanggaiKep disambut antusias oleh jajaran PemDes, tokoh-tokoh masyarakat dan segenap masyarakat.
Mengawali reses Feliks Go memaparkan bahwa “Kegiatan reses ini wajib dilakukan oleh anggota DPRD sebagai tempat dimana kita menggali aspirasi masyarakat yang ada di Desa”, ujar Felixs Go.
Feliks Go juga berharap kiranya reses kali ini apa yg diusulkan oleh masyarakat benar-benar menjadi skala prioritas pembangunan yang ada di Desa yang tidak terakomodir melalui Dana Desa (DD) serta ADD.
Kades Leme-leme Darat Welly Siako, SH menjelaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan tahun 2021 beda dengan tahun sebelum, “Sekarang kita telah diatur dengan mekanisme perencanaan pembangunan dengan menggunakan aplikasi e-Planing, melalui aplikasi ini semua program kegiatan pembangunan harus terakomodir dalam e-planing, jadi apa yang tidak diimput melalui e-planing tidak dapat dilaksanakan”, tandas Welly.
Dalam reses kali ini masyarakat Desa Leme-leme Darat mengusulkan program pembangunan dan yang menjadi prioritas yang sangat dibutuhkan masyarakat adalah peningkatan jalan menghubungkan Dusun 2 dengan Dusun 3 (sub Desa Kokolomboi) karena jalan ini bukan saja sebagai jalan penghubung antar dusun yang ada di Desa Leme-leme Darat tapi juga jalan yang mempermudah masyarakat untuk mengangkut hasil perkebunan mereka.
Selanjutnya, masyarakat juga mengusulkan peningkatan jalan lingkungan, tanggul penanggulangan abrasi pantai, lapangan bola kaki dan riol.
Harapan salah satu tokoh masyarakat Bapak Kiape, “Kiranya usulan kami dapat terakomodir dalam perencanan pembangunan tahun 2021 bahkan tahun-tahun selanjutnya karena ini yang sangat kami butuhkan”, ujar Kiape. (JARKominfo)

Okulo Potil, BanggaiKep.go.id – Dalam rangka kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM), masyarakat Desa Okulo Potil Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan mengelar peragaan budaya sea-sea.

Kegiatan BBGRM ini dihadiri oleh Unsur Pemerintah Kecamatan Buko, Plt. Camat Buko Kori Yalume, S.Sos, Kasie Pembangunan Dewi K. Beteno, S.Sos, Kasie Pemerintahan Apria Mombilia, serta masyarakat yang dilaksanakan di Balai Desa Okulo Potil, Sabtu, (1/2/2020).

BBGRM dimeriahkan dengan peragaan tarian lokal yang merupakan budaya sea-sea yang diiringi dengan alat musik Batong, peragaan yang dipertunjukan oleh masyarakat yakni Balatindak, Ridan, dan Salendeng.

Kegiatan tersebut sangat meriah karena dihadiri kurang lebih 100 anggota masyarakat Desa Okulo Potil.

Kepala Desa Okulo Potil Welon Kolian menjelaskan kegiatan ini adalah upaya meningkatkan dan menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepedulian antar sesama masyarakat tanpa memandang status sosial dan budaya serta ekonomi.

Lanjut Welon Kolian “Pertunjukan budaya lokal adalah upaya kami Pemerintah Desa bersama lembaga Adat desa beserta seluruh masyarakat Okulo Potil untuk melestarikan budaya Sea-sea yang mulai terkikis dan hampir hilang oleh perkembangan dunia modern sekarang ini apalagi dikalangan generasi muda”, ujar Welon. (JARKominfo)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Penyerahan bantuan 10 unit kapal penangkapan ikan <3 GT oleh Plt. Bupati Banggai Kepulauan H. Rais D. Adam kepada sejumlah kelompok Nelayan di Kabupaten Banggai Kepulauan dilaksanakan di Pelabuhan speed Desa Baka Kecamatan Tinangkung Kab. BanggaiKep, Jumat (31/01/2020).

Bantuan 10 unit kapal ini melalui Dinas Perikanan Kab. BanggaiKep yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pengembangan sektor perikanan, terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan sesuai visi Dinas Perikanan Kab. BanggaiKep.

Adapun Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan yang menjadi penerima bantuan 10 unit kapal penangkapan ikan yaitu antara lain: Kub. Sinar Gayang Desa Baka Kec. Tinangkung, Kub. Maju Bersama Desa Lolantang Kec. Bulagi Selatan, Kub. Pantai Jaya Desa Palabatu 1 Kec. Bulagi selatan, Kub. Permata Indah Desa Kayubet Kec. Bulagi, Kub. Pantai Wangi Desa Labibi Kec. Peling Tengah, Kub. Lintas Samudera Desa Lalengan Kec. Buko, Kub. Mandiri Berkarya Desa Sapelang Kec. Buko Selatan, Kub. Cakalang Star Desa Suit Kec. Bulagi Selatan, Kub. Sinar Mulia Desa Lukpanenteng Kec. Bulagi Utara, dan Kub. Fajar Nusantara Desa Apal Kec. Buko Selatan.

Plt. Bupati Rais Adam berharap untuk kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan kapal agar dapat menjaga dan mempertanggungjawabkan atas kapal yang telah diterima dengan sebaik-baiknya.

“untuk yang penerima kapal ini, ente jangan jual karena nanti suatu saat akan diperiksa oleh BPK”, tegas Rais.

“Bukan semata-mata nanti ketua kelompok yang boleh sesuka hati untuk menggunakan itu (kapal), ndak boleh. Ketua itu hanya untuk menampung segala aspirasi tapi ketika dia bergerak untuk menangkap ikan dengan menggunakan ini (kapal) maka posisi ketua dan anggota sama”, tandas Bupati Rais dalam sambutannya. (ElsiKominfo)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Plt. Bupati Banggai Kepulauan H. Rais D. Adam resmi kukuhkan pengurus Forum peningkatan konsumsi ikan (Forikan) Kabupaten Banggai Kepulauan periode 2020-2022 Jumat, 31 Januari 2020 bertempat di Pelabuhan Speed Desa Baka Kecamatan Tinangkung Kab. BanggaiKep.

Dalam pengukuhan ini, Plt. Bupati Rais D. Adam membacakan kata-kata pengukuhan yang diikuti seluruh anggota pengurus yang akan dilantik kemudian dilanjutkan dengan pembacaan naskah pengukuhan yang dibacakan langsung oleh Bupati Rais D. Adam.

Setelah resmi dikukuhkan, Bupati Rais berharap kepada yang sudah dilantik agar dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, jujur, amanah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT.

Pembentukan Forikan ini merupakan salah satu program strategis Kementerian Kelautan dan Perikan dalam rangka meningkatkan konsumsi ikan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan melibatkan semua pihak dan semua tingkatan serta seluruh stackholder yang ada.

Plt. Bupati BanggaiKep H. Rais D. Adam dalam sambutannya mengatakan “Saya selaku Pemeritah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan mengucapkan selamat atas dilantiknya seluruh pengurus Forikan”.

“Lebih banyak makan ikan, lebih bagus artinya akan menambah pembentukan sel-sel otak apalagi untuk ibu hamil”, kata Rais.

Dalam sambutan Ketua Pengurus Forikan Kab. BanggaiKep yang dibacakan oleh Wakil Ketua 1 Ariani Pitter, SH mengajak kepada seluruh pengurus Forikan untuk bersama-sama berperan aktif dalam mensosialisasikan gerakan makan ikan diseluruh lapisan masyarakat agar target konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan terus meningkat.

Menurut Ariani, “Kita patut berbangga dengan pencapaian tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Banggai Kepulauan yang saat ini mencapai 60,7 kg pertahun perkapita diatas konsumsi ikan nasional yakni baru 50,69 kg perkapita”.

Disamping itu, menurut Kepala Dinas Perikanan Kab. BanggaiKep Ir. H. Ramto T. Datoage, MM “Dengan adanya sosialisasi gemar makan ikan maka diharapkan masyarakat nelayan memiliki keterampilan dan pengetahuan secara umum, mampu mengelola ikan dengan baik dan  berkelanjutan sesuai harapan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan”, kata Ramto dalam sambutannya.(31/1)

Kegiatan ini dihadiri oleh Kapolres BanggaiKep, Sekdis Perikanan BanggaiKep, Perangkat Daerah Kab. BanggaiKep, Pengurus Forikan BanggaiKep, para Ketua Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan Kab. BanggaiKep. (ElsiKominfo)

Pemberitahuan informasi cuaca dari BMKG untuk tujuh hari kedepan di wilayah perairan Banggai Laut dan Banggai Kepulauan akan mengalami cuaca buruk.

Diharapkan masyarakat Banggai laut dan Banggai Kepulauan agar selalu berhati-hati dan selalu waspada.

Selasa, 21 Januari 2020 | 08:12 WIB | Oleh  Tri Antoro, diterbitkan oleh Gusti Andry

Jakarta, InfoPublik – Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan benar dapat mengentaskan persoalan pegawai honorer yang terjadi selama beberapa belas tahun lalu.

Komisi II DPR RI meminta seluruh instansi pemerintah dapat menjalankan amanat konstitusi terkait dengan pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) sesuai dengan perundangan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo menjelaskan, mulai saat ini pegawai yang menjadi mengabdi pada kementerian atau lembaga harus sesuai dengan perundangan yang berlaku. Agar, setiap kedua jenis pegawai yang mengabdi dalam melayani publik, dapat jaminan kesejahteraan secara maksimal dalam menjalankan tugasnya.

“Saat ini ada instansi pemerintah di daerah yang belum menjalankan perundangan terkait dengan ASN,” ujar Arif Wibowo di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/1).

Menurut dia, masih ada yang instansi di daerah melakukan rekrutmen pegawai ASN dengan tidak sesuai amanat perundangan. Akibatnya, kesejahteraan para pegawai yang di rekrut melalui upaya tersebut cenderung tidak mendapatkan jaminan kesejahteraan secara maksimal.

“Tidak ada payung hukum yang melindungi, pegawai yang di rekrut dengan cara-cara yang tidak sesuai,” katanya.

Cara merekrut seperti hal diatas, lanjut dia, merupakan pangkal masalah yang dialami oleh ratusan ribu pegawai dengan status honorer. Tidak ada payung hukum yang jelas, sehingga membuat tidak ada jaminan kesejahteraan yang didapatkan oleh para pegawai tersebut.

“Masih ada di daerah drama singkat pegawai-pegawai yang kontrak tapi kontraknya seperti apa. Kita juga tidak jamin kesejahteraan,” imbuhnya. (ElsiKominfo. Sumber : http://infopublik.id/kategori/politik-hukum/398145/pelaksanaan-uu-asn-dengan-benar-cegah-persoalan-honorer#)

Tataba, BanggaiKep.go.id – Dalam pematangan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2020, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Musrenbang yang diawali dengan musrenbang tingkat Desa.

Pada hari Senin, 20 Januari 2020 enam Desa dari 13 Desa yang ada di Kecamatan Buko Kab. BanggaiKep menggelar musrenbang tingkat desa yang bertempat di BPU Kec. Buko dan di hadiri oleh Plt. Camat Buko, Kori Yalume, S.Sos, Kades, Sekdes, BPD dan aparat desa dari 6 desa yang melaksanakan musrenbang yakni, Desa Malanggong, Desa Pelinglalomo, Desa  Talas-talas, Desa Labasiano, Desa Olusi, dan Desa Tataba.

Serta turut hadir juga Tim Penyampaian Arah  Kebijakan Prioritas Pembangunan Daerah dan Penyelarasan DUKPDes 2021 dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) Kab. BanggaiKep yang di ketuai oleh Kabid Perencanaan Pembangunan Makro, Hamdan Mania, S.Kom.

Dalam sambutan Plt. Camat Buko Kori Yalume, S.Sos mengharapkan agar Pemerintah Desa dalam pengusulan nanti menguaulkan program-program pembangunan yang prioritas yang ada di masing-masing desa dan benar merupakan kebutuhan yang sangat urgent serta menjawab pelayanan bagi masyarakat yang ada di desa.

Dalam arahan Kabid Perencanaan Pembangunan Makro Bapeda Kab. BanggaiKep menjelaskan mengapa harus ada Musrenbang di tingkat desa, karena desa merupakan pilar yang ada di kabupaten.

“Sebagaimana instruksi Presiden Joko Widodo kepada seluruh pemerintah daerah baik kabupaten/kota dan provinsi se Indonesia agar membangun daerah mulai dari desa-desa, sehingga arah kebijakan yang ada di desa harus selaras dengan arah kebijakan yang ada ditingkat kabupaten”, ujar Kori.

Menurut  Hamdan Mania, S.Kom selaku Kabid Perencanaan Pembangunan Makro, “Arah kebijakan pembangunan Pemda Banggai Kepulauan tahun 2021 masih sama dengan tahun 2019 dan 2020 yakni Meningkatkan Kesejahtraan Masyarakat Melalui Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian,”.

Gigi Wibowo, S.Kep, MMR selaku Kabid Sosial Budaya Bappeda Kab. BangaiKep menjelaskan mekanisme pengusulan program pembangunan harus sesuai dengan bidang yang ada dan untuk kali ini  dalam perekapan hasil musrenbang sudah menggunakan aplikasi yang disebut e-Musrenbang.

“Aplikasi e-Musrenbang ini merupakan bagian dari e-Planing untuk itu diharapkan setiap desa dapat menyiapkan satu orang operator untuk melakukan perekapan dengan menggunakan aplikasi e-muarembang sampai dimana pun bapak/ibu kepala desa berada bisa dibuka dan sampai kapan pun datanya akan tersimpan dalam arti apa yang bapak/ibu usulkan walau pun sampai berapa tahun kedepan ketika bapak/ibu mau mengecek akan tetap ada datanya walau pun mungkin ketika bapak/ibu tidak menjabat lagi sebagai kades”, ujar Gigi Wibowo. (JARKominfo)