Pos

Jakarta, BanggaiKep.go.id – Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) Kementerian Komunikasi dan Digital telah memproses lebih dari 19,8 juta transaksi dalam pelaksanaan piloting digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos Digital).

Pengujian tersebut telah menjangkau sekitar 5,4 juta kepala keluarga (KK) hingga 28 September 2026.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan hasil tersebut menjadi bukti bahwa SPLP telah diuji melalui transaksi nyata dalam mendukung pelaksanaan Perlinsos Digital.

SPLP berfungsi sebagai penghubung pertukaran data antar instansi pemerintah sehingga proses validasi dapat berlangsung lebih cepat dan terintegrasi.

“Berdasarkan rekapitulasi data per 28 September 2026, untuk Perlinsos Digital ini kita telah berhasil memproses lebih dari 19,8 juta transaksi atau sekitar 5,4 juta KK yang terlayani. Ini menjadi bekal untuk langkah-langkah kami berikutnya dalam persiapan menuju arollout,” ujar Menteri Meutya dalam Rapat Tingkat Menteri tentang Perluasan Perlinsos dan Rencana Implementasi Tahun 2027 di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).

SPLP berperan sebagai tulang punggung interoperabilitas pemerintah dengan menghubungkan pertukaran data antar instansi.

Sistem ini mendukung pengurangan fragmentasi data, percepatan validasi, transparansi, tata kelola, dan penerapan standar keamanan akses informasi.

“Komdigi tugas utamanya adalah sebagai tulang punggung interoperabilitas, artinya pertukaran data melalui sistem yang kami bangun, yang namanya Sistem Penghubung Layanan Pemerintah atau SPLP,” ujar Meutya.

Untuk menghadapi peningkatan transaksi menuju rollout, Kemkomdigi akan memperkuat kapasitas SPLP.

Pengujian blow test dan stress test secara end-to-end telah dilakukan dan akan dilanjutkan pada minggu pertama Oktober 2026 jika tidak terdapat kendala teknis.

“Kami akan mengoptimalkan sistem SPLP agar pertukaran data tetap tangguh dan beroperasi saat menghadapi lonjakan lalu lintas transaksi. Antisipasi kenaikan skala transaksi dilakukan dengan penambahan kapasitas sumber daya SPLP,” kata Meutya.

Pengembangan SPLP selanjutnya diarahkan pada sinkronisasi mekanisme asinkronus dan sinkronus untuk mempercepat pertukaran data secara real time, termasuk untuk kebutuhan berbagi pakai data dalam volume besar dan penyampaian data kepada banyak instansi secara bersamaan.

“Rencana SPLP ke depan kita akan sinkronkan antara SPLP asinkronus dan sinkronus. Pada intinya adalah untuk percepatan layanan, sehingga bisa jadi pertukaran data yang cepat, instan secara real time,” jelasnya.

Kemkomdigi juga akan mempercepat onboarding instansi yang belum terhubung melalui mekanisme self-regulation.

Dalam mekanisme tersebut, kepemilikan data tetap berada pada instansi penghasil, sementara SPLP hanya berfungsi sebagai penghubung dan tidak menyimpan data.

“Kepemilikan data tetap berada pada instansi penghasilnya dan SPLP murni bertindak sebagai penghubung dan tidak melakukan penyimpanan data. Setiap pertukaran data juga dipastikan akan tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Meutya.

Di sisi konektivitas, Kemkomdigi telah memetakan 514 kabupaten/kota dan sekitar 138.000 kantor pemerintahan.

Sebanyak 93,73 persen atau lebih dari 129.000 titik telah terjangkau sinyal 4G dengan kualitas cukup baik hingga baik sekali.

Berdasarkan pemetaan tersebut, pelaksanaan awal direkomendasikan pada desa yang telah tervalidasi dengan kualitas sinyal baik sekali.

“Berdasarkan SPLP, kami merekomendasikan jika dalam program-program awal kita, kita prioritaskan pelaksanaan kegiatan pada desa-desa yang sudah tervalidasi, memiliki kualitas sinyal baik sekali, dan menghindari daerah-daerah yang masih blank spot,” pungkas Meutya. (Sumber: Tim Redaksi Infopublik.id/ IKP-KOMINFO)

Bulungkobit, BanggaiKep.go.id – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Banggai Kepulauan terus memperkuat pemahaman moderasi beragama di kalangan generasi muda melalui kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Moderasi Beragama di Kalangan Pelajar, Kamis (10/9/2026).

Sosialisasi tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua FKUB Kabupaten Banggai Kepulauan Drs. H. Ahmad Yani bertempat di Aula SMA Negeri 2 Tinangkung Desa Bulungkobit dan diikuti sekitar 35 pelajar, bersama kepala sekolah serta jajaran dewan guru.

Kegiatan ini menjadi salah satu langkah FKUB Banggai Kepulauan dalam menanamkan nilai toleransi, kebersamaan, saling menghargai, serta membangun sikap hidup damai di tengah keberagaman masyarakat Banggai Kepulauan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Kesbangpol Banggai Kepulauan yang diwakili Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Kemasyarakatan dan Agama Marthina Djuman, S.Ag, Sekretaris FKUB Zainudin Adam, S.Ag.,M.H, anggota FKUB Zainudin Malotes, Budiyanto, moderator Pendeta Romy Egetan, S.Th, panitia FKUB Drs. Aswad U. Buhun, MA, serta Kepala SMA Negeri 2 Tinangkung Sofyan, S.Pd, dewan guru dan para pelajar.

Kepala SMA Negeri 2 Tinangkung Sofyan, S.Pd dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada FKUB Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah memilih sekolahnya sebagai salah satu lokasi pelaksanaan kegiatan.

Ia menyebutkan bahwa kegiatan sosialisasi moderasi beragama seperti ini merupakan kegiatan yang pertama kali dilaksanakan di SMA Negeri 2 Tinangkung.

Ia berharap seluruh peserta dapat mengikuti materi yang disampaikan narasumber dengan baik dan memahami pentingnya menjaga kerukunan dalam kehidupan sehari-hari.

Ketua FKUB Kabupaten Banggai Kepulauan Drs. H. Ahmad Yani, menjelaskan bahwa sosialisasi moderasi beragama merupakan bagian dari program FKUB dalam memberikan pemahaman mengenai pentingnya kerukunan, baik di tengah masyarakat maupun lingkungan pendidikan.

Menurutnya, pelajar merupakan generasi yang memiliki peran penting dalam menjaga keberagaman dan menciptakan kehidupan sosial yang harmonis di masa mendatang.

“Langkah awal pada pagi hari ini kita mulai dari lingkungan sekolah. Adik-adik pelajar perlu memahami bagaimana membangun kebersamaan di tengah perbedaan,” ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari program FKUB Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2026 yang akan terus mendorong pemahaman moderasi beragama di lingkungan sekolah.

Ahmad Yani menegaskan, semangat moderasi beragama bukan untuk membedakan seseorang berdasarkan agama, suku maupun golongan, melainkan menanamkan rasa solidaritas dan kebersamaan.

“Yang kita tanamkan adalah solidaritas dan rasa kebersamaan. Kita tidak memandang seseorang dari suku mana, golongan mana, ataupun agama apa. Kita semua adalah bagian dari kehidupan bersama,” tegasnya.

Dalam sesi pemaparan materi, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Kemasyarakatan dan Agama Kesbangpol Banggai Kepulauan, Marthina Djuman, S.Ag, menyampaikan materi bertajuk “Peran Pemerintah dalam Mendukung dan Membangun Kerukunan di Banggai Kepulauan.”

Ia menjelaskan bahwa Banggai Kepulauan merupakan daerah yang memiliki keberagaman suku, budaya dan agama yang hidup berdampingan. Keberagaman tersebut merupakan anugerah yang harus dijaga bersama agar tidak menjadi pemicu konflik.

Menurutnya, salah satu kunci menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis adalah dengan memperkuat kerukunan melalui penerapan moderasi beragama.

Dalam pemaparannya, pemerintah memiliki sejumlah peran penting dalam membangun kerukunan, yakni sebagai fasilitator dan mediator, penyelenggara pembinaan, penjamin kebebasan beragama, serta penguat kearifan lokal.

Sebagai fasilitator dan mediator, pemerintah berperan menjadi jembatan dalam membangun dialog dan komunikasi antar kelompok masyarakat.

Sementara melalui pembinaan, pemerintah berupaya memperkuat wawasan generasi muda agar memiliki pemahaman moderasi beragama, tidak mudah terpengaruh hoaks, serta memiliki kecintaan terhadap perdamaian.

Pemerintah juga berkewajiban menjamin kebebasan beragama dan menciptakan rasa aman bagi seluruh masyarakat. Di sisi lain, kearifan lokal terus didorong sebagai kekuatan yang mampu menjadi perekat persatuan melalui nilai gotong royong, saling membantu dan hidup berdampingan.

Di hadapan para pelajar, Marthina menyampaikan pesan sederhana namun penting bahwa membangun kerukunan merupakan tanggung jawab bersama.

“Pemerintah sudah menyiapkan ruang dan kebijakan. Sekolah menumbuhkan budaya yang aman dan inklusif. Pelajar tinggal menghidupkannya dalam sikap sehari-hari,” pesannya.

Ia mengajak para pelajar untuk menjadi generasi yang mampu menjaga persaudaraan, menghormati perbedaan dan menolak segala bentuk provokasi yang dapat memecah persatuan.

Semangat tersebut sejalan dengan cita-cita mewujudkan Banggai Kepulauan yang BERKAH, yakni Bersih, Edukasi, Religius, Kerukunan, Aman dan Harmonis.

Melalui kegiatan ini, FKUB Kabupaten Banggai Kepulauan berharap nilai-nilai moderasi beragama tidak berhenti pada pemahaman, tetapi tumbuh menjadi sikap dan perilaku nyata para pelajar dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan perbedaan bukan sebagai jarak melainkan kekuatan untuk membangun Banggai Kepulauan yang semakin rukun dan harmonis. (IKP-KOMINFO)

Totikum, BanggaiKep.go.id — Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Banggai Kepulauan terus mendorong penguatan nilai toleransi dan kerukunan sejak dini melalui kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Moderasi Beragama di Kalangan Pelajar yang digelar di SMKN 1 Totikum Selatan, Rabu (9/9/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya FKUB Banggai Kepulauan dalam menanamkan pemahaman tentang pentingnya hidup berdampingan secara harmonis di tengah keberagaman agama, suku, budaya dan latar belakang masyarakat.

Mengusung tema “Implementasi Nilai-nilai Pendidikan dalam Membangun Moderasi Beragama di Kabupaten Banggai Kepulauan”, sosialisasi menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki kompetensi di bidang keagamaan, pemerintahan dan kerukunan umat beragama.

Materi yang disampaikan antara lain mengenai implementasi nilai-nilai kurikulum berbasis cinta dalam membangun toleransi di kalangan pelajar, peran pemerintah dalam membangun kerukunan di Kabupaten Banggai Kepulauan, serta kearifan lokal dalam membangun keberagaman di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ketua FKUB Kabupaten Banggai Kepulauan Drs. H. Ahmad Yani turut memberikan pemahaman kepada para pelajar mengenai pentingnya menjadikan keberagaman sebagai kekuatan, bukan sumber perpecahan.

Sementara itu, narasumber lainnya berasal dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan yang juga merupakan Dewan Penasihat FKUB, serta Kepala Kesbangpol Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Dewan Penasihat FKUB.

Di hadapan para pelajar, pesan utama yang dibangun adalah bahwa moderasi beragama bukan berarti mencampuradukkan ajaran agama, melainkan bagaimana setiap pemeluk agama dapat menjalankan keyakinannya dengan baik sekaligus menghormati keyakinan orang lain.

Pelajar dinilai memiliki posisi strategis dalam menjaga masa depan kerukunan di Banggai Kepulauan. Lingkungan sekolah menjadi ruang penting untuk membangun karakter generasi muda yang terbuka, saling menghargai, tidak mudah terprovokasi, serta mampu menyikapi perbedaan secara bijaksana.

Melalui kegiatan tersebut, FKUB Banggai Kepulauan berharap nilai-nilai toleransi tidak berhenti pada pemahaman di ruang sosialisasi, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat.

Dari sekolah, moderasi beragama ditanamkan. Dari generasi muda, kerukunan Banggai Kepulauan dilanjutkan. (IKP-KOMINFO)

Jakarta, BanggaiKep.go.id — Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan pembangunan daerah, khususnya pada sektor pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui audiensi dan koordinasi Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady bersama Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki, ST, MSIE, Ph.D., yang berlangsung di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait berbagai program prioritas yang dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat di daerah.

Dalam audiensi tersebut, pembahasan difokuskan pada program prioritas dalam pemberdayaan masyarakat, pemenuhan pelayanan kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Bupati Rusli Moidady menyampaikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan infrastruktur, tetapi juga harus memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan dasar yang memadai serta memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi.

“Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Banggai Kepulauan. Karena itu, diperlukan sinergi dan dukungan lintas sektor agar program yang dirancang dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat,” ujar Bupati.

Menurutnya, karakteristik geografis Banggai Kepulauan sebagai wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan pembangunan yang adaptif, terutama dalam memastikan pemerataan akses pelayanan dasar bagi masyarakat yang berada di wilayah-wilayah kepulauan.

Melalui koordinasi bersama Bappenas, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berharap berbagai kebutuhan prioritas daerah dapat memperoleh perhatian dalam perencanaan pembangunan nasional, sekaligus membuka ruang penguatan dukungan terhadap program-program strategis yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Audiensi tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berkomitmen untuk terus membangun komunikasi dengan kementerian/lembaga terkait, sehingga berbagai program prioritas dapat direncanakan secara lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Langkah ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan yang inklusif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan. (IKP-KOMINFO)

Jakarta , BanggaiKep.go.id — Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady melaksanakan audiensi dan koordinasi bersama Direktur Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Kamis (3/9/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Pertemuan Direktur Air Minum tersebut menjadi bagian dari langkah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat, khususnya terkait penyediaan dan peningkatan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bagi masyarakat.

Dalam audiensi tersebut, Bupati Rusli Moidady menyampaikan sejumlah usulan sekaligus tindak lanjut terkait program dan kegiatan SPAM di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pembahasan secara khusus mencakup kebutuhan serta pengembangan SPAM di Kecamatan Bulagi, Bulagi Utara, Bulagi Selatan, serta Desa Lumbi-Lumbia.

Bupati menekankan bahwa ketersediaan air minum yang layak dan memadai merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus terus menjadi perhatian bersama. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan terus mendorong adanya dukungan dan sinergi dengan pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur air minum dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Koordinasi ini merupakan bagian dari upaya kita untuk memastikan usulan pembangunan dan peningkatan SPAM di Banggai Kepulauan dapat ditindaklanjuti secara optimal, sehingga kebutuhan dasar masyarakat terhadap akses air minum yang layak dapat semakin terpenuhi,” ujar Bupati Rusli Moidady.

Audiensi tersebut juga menjadi momentum untuk mengevaluasi perkembangan usulan yang telah disampaikan sebelumnya sekaligus mengidentifikasi langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berharap dukungan pemerintah pusat dapat terus diperkuat dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dasar di daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Rusli Moidady diterima oleh Direktur Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya, Sugeng Paryanto, bersama jajaran tim.

Melalui koordinasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berkomitmen untuk terus memperjuangkan peningkatan pelayanan dasar, termasuk akses terhadap air minum yang aman, layak, dan berkelanjutan bagi masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Langkah ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Banggai Kepulauan. (IKP-KOMINFO)

Jakarta, BanggaiKep.go.id — Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya yang berada di wilayah kepulauan dan daerah terpencil.

Komitmen tersebut disampaikan Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady, ST., MT dalam audiensi bersama Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P (K), yang berlangsung di Ruang Pertemuan Wakil Menteri Kesehatan, Selasa (1/9/2026).

Audiensi tersebut menjadi momentum strategis bagi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menyampaikan sejumlah kebutuhan dan prioritas pembangunan sektor kesehatan, sekaligus membangun sinergi dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam mempercepat peningkatan pelayanan kesehatan di daerah.

Dalam pertemuan tersebut, terdapat tiga agenda utama yang menjadi fokus pembahasan.
Pertama, pemenuhan fasilitas dan alat kesehatan. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menyampaikan kebutuhan akselerasi peningkatan sarana, prasarana, fasilitas serta alat kesehatan, baik di Rumah Sakit Daerah maupun Puskesmas, terutama fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di wilayah terpencil dan kepulauan.

Kondisi geografis Banggai Kepulauan yang terdiri atas wilayah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mudah dijangkau masyarakat. Karena itu, penguatan fasilitas kesehatan dinilai penting untuk memastikan masyarakat di seluruh wilayah memperoleh pelayanan yang memadai.

Kedua, pemerataan tenaga kesehatan. Pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis serta tenaga medis strategis, turut menjadi perhatian utama.

Pemerintah daerah mendorong adanya strategi dan dukungan pemerintah pusat agar kebutuhan tenaga kesehatan di wilayah kepulauan dapat terpenuhi secara bertahap dan berkelanjutan.

Ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai diharapkan mampu memperkuat pelayanan sekaligus mengurangi kesenjangan akses kesehatan antara wilayah perkotaan dan daerah kepulauan maupun terpencil.

Ketiga, dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan juga mendorong penguatan dukungan DAK melalui sinkronisasi program daerah dengan program prioritas nasional di bidang kesehatan.

Sinkronisasi tersebut diharapkan dapat membuka ruang dukungan yang lebih optimal bagi percepatan pembangunan dan peningkatan mutu layanan kesehatan di Kabupaten Banggai Kepulauan, sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik wilayah.

Bupati Rusli Moidady menegaskan bahwa pembangunan sektor kesehatan merupakan salah satu bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat Banggai Kepulauan.

Melalui audiensi ini, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berharap terbangun kolaborasi yang semakin kuat dengan Kementerian Kesehatan, sehingga berbagai kebutuhan strategis di bidang kesehatan dapat memperoleh perhatian dan dukungan pemerintah pusat.

Audiensi turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan dr. James Hendrik D. Pinontoan dan Plt. Direktur RSD Trikora Demiyanus Soolani, SKM, M.Kes, bersama tim dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berkomitmen untuk terus membangun sinergi lintas sektor dan lintas pemerintahan guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang semakin merata, berkualitas, dan mampu menjangkau seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di pulau-pulau terluar dan wilayah terpencil. (IKP-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id — Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Muh. Aris Susanto, menghadiri kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan di Masjid Desa Abason Kecamatan Totikum, Senin (24/8/2026).

Kegiatan keagamaan tersebut berlangsung dalam suasana khidmat dan penuh kebersamaan. Peringatan Maulid Nabi menjadi momentum bagi masyarakat untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad SAW sekaligus meneladani akhlak, perjuangan, dan nilai-nilai kehidupan yang beliau ajarkan.

Kehadiran Sekda Muh. Aris Susanto dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan terhadap kegiatan keagamaan serta upaya mempererat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai momentum meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT serta memperkuat persaudaraan dan kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, dapat terus meneladani akhlak Rasulullah SAW dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, bermasyarakat maupun dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab,”.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW turut dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah desa, serta masyarakat Desa Abason.

Kegiatan ditutup dengan doa bersama dan tausiah sebagai penguatan nilai-nilai keagamaan serta mempererat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat. (Decky-KOMINFO)

Mata, BanggaiKep.go.id — Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan terus menunjukkan komitmen dalam memastikan keamanan dan kesehatan anak-anak penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pada Sabtu (22/8/2026), Wakil Bupati Banggai Kepulauan Serfi Kambey bersama perwakilan DPRD dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melakukan kunjungan langsung ke Desa Mata Kecamatan Totikum Selatan.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi anak-anak yang sebelumnya terdampak dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan program MBG benar-benar telah pulih dan berada dalam kondisi aman.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan pemerintah daerah berinteraksi dan memantau secara langsung kondisi anak-anak serta memastikan proses pemulihan berjalan dengan baik. Kehadiran pemerintah daerah juga menjadi bentuk perhatian sekaligus respons cepat terhadap kondisi yang dialami masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat program MBG.

Wakil Bupati Serfi menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan anak menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Setiap kejadian yang berkaitan dengan penyediaan makanan bagi anak harus ditangani secara serius, mulai dari kondisi penerima manfaat hingga proses penyediaan dan distribusi makanan.

Usai melakukan kunjungan di Desa Mata, rombongan kemudian melanjutkan agenda dengan meninjau Dapur MBG yang berada di Desa Kanali, Kecamatan Totikum Selatan.

Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung proses pengelolaan makanan MBG, sekaligus memastikan seluruh tahapan penyediaan makanan, mulai dari pengolahan, kebersihan, penyimpanan hingga distribusi, mendapat perhatian sesuai standar keamanan pangan.

Kunjungan lapangan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah daerah, DPRD dan OPD terkait untuk memperkuat koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di wilayah Banggai Kepulauan.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berkomitmen agar program MBG dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi anak-anak. Namun demikian, aspek keamanan, kebersihan, kualitas bahan makanan serta proses pengolahan harus menjadi prioritas yang tidak dapat ditawar.

Melalui pemantauan langsung dan koordinasi lintas sektor, pemerintah daerah berharap pelaksanaan program MBG di Banggai Kepulauan semakin optimal, sehingga tujuan utama program untuk mendukung pemenuhan gizi dan tumbuh kembang anak dapat tercapai dengan aman dan berkelanjutan.

“Anak-anak adalah generasi penerus daerah. Karena itu, memastikan mereka mendapatkan makanan yang bergizi, sehat dan aman merupakan tanggung jawab bersama,” ujar Serfi. (IKP-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id — Sebanyak 195 pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan resmi dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan dalam sebuah prosesi yang berlangsung di Aula Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan, Jumat (21/8/2026).

Pelantikan yang dimulai pukul 14.00 WITA tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady, Wakil Bupati Banggai Kepulauan, jajaran Forkopimda, para Kepala Perangkat Daerah, serta seluruh pejabat yang dilantik dan diambil sumpah/janji jabatannya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady menyampaikan sambutan secara langsung sekaligus memberikan arahan kepada 195 pejabat yang baru dilantik.

Bupati menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar acara seremonial maupun pergantian atau pengisian jabatan dalam struktur pemerintahan. Lebih dari itu, pelantikan merupakan bagian dari upaya Pemerintah Daerah untuk memastikan roda organisasi pemerintahan berjalan semakin efektif, profesional, responsif, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Jabatan yang saudara-saudara emban hari ini adalah amanah dan kepercayaan. Di dalamnya terdapat tanggung jawab yang besar, baik kepada organisasi, kepada pemerintah daerah, kepada masyarakat, maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa,” tegas Bupati dalam sambutannya.

Bupati meminta seluruh pejabat yang baru dilantik agar menjalankan amanah dengan penuh integritas, loyalitas, disiplin, dan rasa tanggung jawab. Ia juga mengingatkan agar jabatan tidak dipandang sebagai fasilitas atau kebanggaan pribadi, melainkan sebagai ruang untuk mengabdi dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan.

Khusus kepada Pejabat Administrator, Bupati berharap mereka mampu menggerakkan organisasi, mengoordinasikan pelaksanaan program, membangun kerja sama, serta memastikan target-target pembangunan dapat dicapai secara efektif dan terukur.

Sementara itu, Pejabat Pengawas diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan, meningkatkan disiplin aparatur, melakukan pengawasan secara objektif, serta memberikan pembinaan kepada jajaran di bawahnya.

“Jangan hanya menjadi pejabat yang mampu menjalankan tugas administratif, tetapi juga menjadi pemimpin yang mampu memberikan keteladanan,” pesan Rusli.

Bupati juga mendorong para pejabat untuk membangun komunikasi yang baik dengan pimpinan, rekan kerja, bawahan, dan terutama masyarakat. Lingkungan kerja yang sehat, terbuka, disiplin, dan berorientasi pada penyelesaian masalah dinilai menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan.

Selain itu, Bupati menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas. Para pejabat diminta menghindari penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, serta berbagai tindakan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Laksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan dan selalu kedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok,” ujarnya.

Kepada seluruh pejabat yang baru dilantik, Bupati juga meminta agar segera memahami tugas pokok dan fungsi, mempelajari berbagai persoalan yang ada pada unit kerja masing-masing, serta menyusun langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja organisasi.

“Jangan menunggu masalah menjadi besar baru kemudian bertindak. Jadilah pejabat yang mampu membaca persoalan, mencari solusi, dan mengambil langkah secara cepat, tepat, dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Dalam arahannya, Bupati Rusli Moidady turut mengingatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan membutuhkan aparatur yang mampu bekerja secara kolaboratif, inovatif, adaptif, dan berorientasi pada hasil.

Perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi, menurutnya, menuntut pemerintah untuk memberikan pelayanan yang semakin cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.
Karena itu, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan didorong untuk terus meningkatkan kompetensi, memanfaatkan teknologi, membangun inovasi, serta memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah.

“Tidak ada perangkat daerah yang dapat bekerja sendiri. Keberhasilan pembangunan daerah adalah keberhasilan kita bersama,” kata Bupati.

Mengakhiri sambutannya, Bupati menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh 195 pejabat Administrator dan Pengawas yang telah menerima amanah baru. Ia berharap momentum pelantikan tersebut menjadi awal lahirnya energi baru dalam organisasi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Bupati juga berharap para pejabat yang baru dilantik dapat menjadi motor penggerak di unit kerja masing-masing, membangun semangat kebersamaan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi terwujudnya pemerintahan yang efektif dan masyarakat Banggai Kepulauan yang semakin sejahtera.

“Buktikan bahwa kepercayaan yang diberikan kepada saudara-saudara dapat dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata, dedikasi, dan prestasi,” pungkasnya.

Pelantikan ditutup dengan doa dan harapan agar seluruh pejabat yang menerima amanah senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, petunjuk, dan kemudahan dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. (IKP-KOMINFO)

SK Pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas lingkungan Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan tanggal 21 Agustus 2026 bisa diakses melalui link :

1. Jabatan Administrator Eselon III.a melalui link: 2016 3700 ess III.a

2. Jabatan Administrator Eselon III.b melalui link: 2026 3701 ess III.b

3. Jabatan Pengawas Eselon IV.a melalui link : 2026 3702 ess IV.a

4. Jabatan Pengawas Eselon IV.b melalui link : 2026 3703 ess IV.b

Salakan, BanggaiKep.go.id – Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Muh. Aris Susanto dalam Apel Gabungan OPD menegaskan pentingnya kedisiplinan dan kepatuhan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya dalam mengikuti apel pagi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Hal tersebut disampaikan Sekda saat memberikan arahan dalam apel yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Senin (10/8/2026).

Dalam arahannya, Sekda menyampaikan bahwa pada apel sebelumnya telah disampaikan kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kepala bagian agar melakukan evaluasi terhadap tingkat kehadiran ASN di lingkungan kerja masing-masing.

Evaluasi tersebut dilakukan menyusul masih minimnya kehadiran sejumlah ASN dalam pelaksanaan apel pagi, bahkan terdapat ASN yang dalam dua bulan terakhir tercatat tidak pernah mengikuti apel.

“Mohon ini menjadi perhatian secara berjenjang dari masing-masing pimpinan perangkat daerah, agar kondisi seperti ini tidak terjadi lagi dan menjadi bahan evaluasi untuk bulan Agustus,” tegas Muh. Aris Susanto.

Ia menekankan, persoalan kedisiplinan ASN harus menjadi perhatian bersama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga menyampaikan informasi terkait rencana pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN.

Ia menjelaskan bahwa pembayaran TPP bulan Mei masih dalam proses dan diharapkan dapat segera diselesaikan. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan juga merencanakan pembayaran TPP bulan Juni pada minggu berjalan.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah Pemerintah Daerah untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya ASN, menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

“Memang seharusnya pembayaran sudah berjalan sampai bulan Juli, tetapi karena kondisi keuangan daerah, Bapak Bupati mengambil kebijakan agar TPP bulan Juni dapat dibayarkan. Ini diharapkan dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya ASN, dalam rangka menyambut perayaan 17 Agustus,” jelasnya.

Terkait pelaksanaan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Sekda menyampaikan bahwa kegiatan tahun ini akan dilaksanakan secara sederhana dengan tetap mengedepankan suasana khidmat dan semangat kebangsaan.

Sehubungan dengan keterbatasan kondisi keuangan daerah, Bupati Banggai Kepulauan mengimbau kepada jajaran ASN, khususnya PNS, untuk berpartisipasi secara sukarela dalam mendukung pembiayaan kegiatan peringatan kemerdekaan.

Sekda menegaskan, partisipasi tersebut bersifat imbauan dan bukan pemaksaan, sementara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) tidak diwajibkan memberikan sumbangan.

“Sekali lagi, ini sifatnya imbauan. P3K tidak diwajibkan. Tetapi kalau ada yang ingin berpartisipasi secara sukarela, tentu dipersilakan,” ujarnya.

Ia meminta kepada masing-masing kepala perangkat daerah untuk menyampaikan imbauan tersebut kepada seluruh ASN, khususnya PNS, serta memastikan partisipasi yang telah disepakati dapat disampaikan kepada bendahara panitia dalam minggu berjalan.

Sekda juga meminta kepada masing-masing seksi kepanitiaan agar segera menyusun perencanaan dan jadwal kegiatan sehingga seluruh rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI dapat terlaksana dengan baik. (Decky-KOMINFO)