Pos

Mata, BanggaiKep.go.id — Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan terus menunjukkan komitmen dalam memastikan keamanan dan kesehatan anak-anak penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pada Sabtu (22/8/2026), Wakil Bupati Banggai Kepulauan Serfi Kambey bersama perwakilan DPRD dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melakukan kunjungan langsung ke Desa Mata Kecamatan Totikum Selatan.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi anak-anak yang sebelumnya terdampak dugaan keracunan setelah mengonsumsi makanan program MBG benar-benar telah pulih dan berada dalam kondisi aman.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan pemerintah daerah berinteraksi dan memantau secara langsung kondisi anak-anak serta memastikan proses pemulihan berjalan dengan baik. Kehadiran pemerintah daerah juga menjadi bentuk perhatian sekaligus respons cepat terhadap kondisi yang dialami masyarakat, khususnya anak-anak sebagai penerima manfaat program MBG.

Wakil Bupati Serfi menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan anak menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Setiap kejadian yang berkaitan dengan penyediaan makanan bagi anak harus ditangani secara serius, mulai dari kondisi penerima manfaat hingga proses penyediaan dan distribusi makanan.

Usai melakukan kunjungan di Desa Mata, rombongan kemudian melanjutkan agenda dengan meninjau Dapur MBG yang berada di Desa Kanali, Kecamatan Totikum Selatan.

Peninjauan ini dilakukan untuk melihat secara langsung proses pengelolaan makanan MBG, sekaligus memastikan seluruh tahapan penyediaan makanan, mulai dari pengolahan, kebersihan, penyimpanan hingga distribusi, mendapat perhatian sesuai standar keamanan pangan.

Kunjungan lapangan tersebut sekaligus menjadi momentum bagi pemerintah daerah, DPRD dan OPD terkait untuk memperkuat koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG di wilayah Banggai Kepulauan.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berkomitmen agar program MBG dapat terus berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi anak-anak. Namun demikian, aspek keamanan, kebersihan, kualitas bahan makanan serta proses pengolahan harus menjadi prioritas yang tidak dapat ditawar.

Melalui pemantauan langsung dan koordinasi lintas sektor, pemerintah daerah berharap pelaksanaan program MBG di Banggai Kepulauan semakin optimal, sehingga tujuan utama program untuk mendukung pemenuhan gizi dan tumbuh kembang anak dapat tercapai dengan aman dan berkelanjutan.

“Anak-anak adalah generasi penerus daerah. Karena itu, memastikan mereka mendapatkan makanan yang bergizi, sehat dan aman merupakan tanggung jawab bersama,” ujar Serfi. (IKP-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Ketua Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi (MBG) Kabupaten Banggai Kepulauan, Aris Susanto, S.E., M.E., menegaskan evaluasi pelaksanaan program prioritas nasional itu akan dilakukan secara berkala setiap tiga bulan.

Langkah ini diambil setelah lebih dari satu tahun MBG berjalan dan muncul sejumlah persoalan di lapangan, termasuk kasus keracunan siswa, Kamis (5/3/2026).

Dalam rapat evaluasi yang dihadiri unsur DPRD, TNI-Polri, Kejaksaan, Asisten dan Staf Ahli Bupati, Kepala perangkat daerah, camat, kepala puskesmas, kepala SPPG, hingga vendor, Aris Susanto menyebut evaluasi bukan untuk mencari pihak yang salah.

“Ini bukan forum mencari siapa yang keliru. Evaluasi dilakukan agar yang sudah baik ditingkatkan dan yang kurang segera diperbaiki,” kata Aris Susanto.

Ia menegaskan, sesuai arahan Bupati Banggai Kepulauan, program MBG sebagai bagian dari prioritas nasional harus berjalan optimal dan tepat sasaran, terutama dalam memastikan pemenuhan gizi kelompok penerima manfaat.

Dalam paparannya, Satgas mengungkapkan telah terjadi dua kali kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan di wilayah tersebut. Kasus terbaru melibatkan 15 siswa. Sampel makanan telah dikirim ke laboratorium oleh pihak kepolisian dan Satgas untuk diketahui penyebab pastinya.

Dinas Kesehatan setempat menetapkan status KLB sementara dan melakukan pemantauan selama dua hari. Jika tak ada kasus lanjutan, status tersebut akan dicabut.

Secara nasional, hingga akhir Februari, tercatat 1.929 kasus keracunan terkait program MBG. Di beberapa daerah seperti Kudus dan Manggarai Barat, jumlah korban bahkan mencapai ratusan siswa.

“Setiap hari kami waswas. Hari ini aman, besok belum tentu. Karena ini ibarat pesta makan setiap hari,” ujar Aris Susanto.

Kendala Fasilitas dan Bahan Baku Koordinator Kabupaten Badan Gizi Nasional (BGN) Banggai Kepulauan, Handika, mengungkapkan tantangan terbesar berada pada fasilitas dapur, keterbatasan bahan baku, dan akses distribusi.

Saat ini terdapat 12 dapur operasional dengan total penerima manfaat mencapai 22.016 orang. Namun, menurutnya, belum semua dapur memenuhi standar ideal.

“Kalau fasilitas belum sesuai standar keamanan dan kesehatan pangan, seharusnya jangan dipaksakan beroperasi,” katanya.

Ia juga menyoroti keterbatasan pasokan ikan dan sayur lokal. Di Kecamatan Bulagi misalnya, kebutuhan ikan bisa mencapai 2.700 ekor dalam satu kali distribusi. Ketersediaan pasar lokal tak selalu mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

“Kalau kami ambil semua ikan di pasar, masyarakat tidak kebagian,” ujar salah satu Kepala SPPG.

Masalah lain muncul pada variasi menu. Sejumlah orang tua mengeluhkan dominasi telur dan ayam. Namun, pengelola dapur beralasan harga bahan dan batas anggaran Rp8.000 Rp10.000 per porsi membatasi fleksibilitas menu.
Distribusi sulit, sekolah terpencil belum terlayani akses geografis menjadi tantangan tersendiri.

Beberapa sekolah di wilayah terpencil belum terlayani karena kondisi jalan ekstrem. Simulasi pengantaran makanan menunjukkan risiko makanan rusak sebelum tiba.

“Kami sudah coba berbagai skema, termasuk lewat jalur laut. Tapi tetap terkendala biaya operasional dan jarak tempuh,” kata salah satu koordinator kecamatan.

BGN membuka opsi pembentukan dapur satelit di wilayah 3T untuk mengatasi persoalan distribusi.

Ketua DPRD Banggai Kepulauan, Arkam Supu, menegaskan program MBG bukanlah program bermasalah, melainkan pelaksanaannya yang perlu dibenahi.

“Kalau tidak ada kejadian kedua, mungkin kita tidak berkumpul hari ini. Artinya kita harus serius, bukan pura-pura serius,” ujarnya.

Ia meminta dapur yang tidak layak tidak dipaksakan beroperasi demi mencegah kejadian berulang.

Senada, perwakilan TNI-Polri dan Kejaksaan menekankan pentingnya standar keamanan pangan, transparansi pengelolaan bahan baku, serta ketegasan dalam pengawasan.

“Kaitannya dengan nyawa anak-anak. Jangan ada toleransi jika standar tidak dipenuhi,” kata perwira penghubung Kodim 1308/LB.

Menutup rapat, Satgas menyatakan akan memperkuat koordinasi lintas sektor, memperketat pengawasan dapur, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait standar gizi dan komposisi menu.

Evaluasi berkala setiap tiga bulan akan menjadi mekanisme tetap, disertai pelaporan periodik kepada Bupati dan pemerintah pusat.

“Kita semua ingin program ini berhasil. Bukan sekadar berjalan, tapi benar-benar memberi dampak bagi kesehatan anak-anak Banggai Kepulauan,” ujar Aris Susanto. (Roy-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Wakil Bupati Serfi Kambey membuka Rapat Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di ruang rapat kantor bupati Banggai Kepulauan, Kamis, (5/3/2026).

Dalam forum yang dihadiri Ketua DPRD, Perwakilan Kajari, unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, kepala puskesmas, hingga mitra penyedia pangan itu, Serfi menegaskan pentingnya memastikan program berjalan efektif, tepat sasaran, dan akuntabel.

“Atas nama pemerintah daerah, kami menyampaikan bahwa evaluasi ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi bagian dari komitmen bersama memastikan anak-anak kita memperoleh asupan gizi yang layak,” ujar Serfi dalam sambutannya.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), kata dia, merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Program tersebut sejalan dengan arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam penguatan ketahanan pangan, perbaikan status gizi anak, dan pencegahan stunting.

Serfi menekankan, perhatian terhadap pemenuhan gizi anak bukan semata urusan kesehatan, melainkan investasi jangka panjang daerah. Pemerintah kabupaten, menurut dia, memegang peran penting dalam memastikan distribusi makanan memenuhi standar gizi, higienis, serta sesuai kebutuhan anak-anak.

Rapat evaluasi ini, lanjutnya, menjadi ruang untuk mengidentifikasi capaian pelaksanaan program, menemukan kendala di lapangan, sekaligus merumuskan langkah perbaikan ke depan. Ia meminta agar aspek transparansi dan pengawasan diperkuat, termasuk dalam pengelolaan anggaran dan kemitraan dengan vendor.

“Kita harus memastikan setiap proses dapat dipertanggungjawabkan secara baik. Jangan sampai niat baik program ini tercoreng oleh lemahnya pengawasan,” katanya.

Serfi juga mengapresiasi kerja sama lintas sektor yang telah terbangun, mulai dari tim perencanaan, tenaga kesehatan, sekolah, hingga pelaku usaha pangan lokal. Menurut dia, sinergi antarperangkat daerah dan dukungan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berharap MBG tidak hanya berdampak pada peningkatan kesehatan anak, tetapi juga menggerakkan perekonomian lokal melalui pemberdayaan UMKM, petani, dan pelaku usaha pangan daerah.

“Melalui evaluasi ini, mari kita perkuat komitmen bersama untuk membangun generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing,” ujar Serfi menutup sambutannya. (Roy-KOMINFO)