Pos

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar High Level Meeting (HLM) dengan agenda Rapat Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Perumusan Strategi Peningkatan PAD Berbasis Digitalisasi, sebagai upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah serta mengoptimalkan potensi penerimaan daerah, Selasa (17/11/2026).

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Muh. Aris Susanto dan dihadiri Kepala Bappenda, Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, serta para kepala perangkat daerah terkait.

Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Banggai Kepulauan Hengky Dilengan,S.STP.,M.Si memaparkan capaian realisasi PAD sampai dengan 13 November 2026. Dari target sebesar Rp61.340.653.100,88, realisasi PAD telah mencapai Rp40.618.162.792,24 atau sebesar 66,22 persen dari target tahunan. Capaian tersebut menjadi bahan evaluasi bersama untuk mengidentifikasi kendala sekaligus merumuskan langkah strategis dalam meningkatkan penerimaan daerah.

Dalam pemaparannya, Kepala BAPPENDA juga menguraikan sejumlah permasalahan dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), di antaranya kapasitas administrasi dan fiskal yang belum merata, basis data objek pajak dan penilaian yang belum mutakhir, tingkat kepatuhan dan penegakan yang masih perlu ditingkatkan, serta penetapan target penerimaan yang belum sepenuhnya berbasis potensi.

Selain itu, koordinasi antar level pemerintahan dan digitalisasi yang belum terpadu, belum optimalnya pemetaan potensi retribusi, serta kebocoran penerimaan dan lemahnya pengawasan di lapangan juga menjadi perhatian.

Sebagai tindak lanjut, sejumlah solusi strategis turut dirumuskan, antara lain melalui pendampingan teknis dan peningkatan kompetensi petugas, pendataan serta verifikasi ulang objek pajak, integrasi data NOP-NIB dan NIK, penerapan transaksi elektronik, serta pengukuran tingkat kepatuhan wajib pajak. Optimalisasi juga perlu dilakukan melalui pelibatan perangkat wilayah, seperti camat dan pemerintah desa, sosialisasi berdasarkan segmen wajib pajak, serta kajian potensi dan tax effort untuk menetapkan target penerimaan yang lebih realistis.

Selain itu, diperlukan penguatan kerja sama antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, pelaksanaan monitoring secara berkala, serta percepatan digitalisasi yang tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga mencakup pembenahan data, proses kerja, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Khusus untuk retribusi daerah, langkah yang didorong meliputi pemetaan potensi, penerapan pembayaran nontunai, rekonsiliasi setoran secara berkala, dan penguatan pengawasan petugas di lapangan.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BAPPENDA juga memaparkan delapan strategi utama Tahun 2027 dalam menjaga dan meningkatkan basis penerimaan daerah. Strategi tersebut meliputi intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), intensifikasi pajak daerah lainnya dan retribusi daerah, digitalisasi retribusi daerah, penyediaan sarana dan prasarana penunjang sektor pariwisata, perluasan layanan persampahan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan modernisasi pengelolaan pajak daerah, optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD)/aset yang berpotensi menghasilkan pendapatan, serta pemeliharaan dan peningkatan kapasitas pelayanan retribusi.

Melalui pelaksanaan High Level Meeting ini, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan mendorong penguatan sinergi dan komitmen seluruh perangkat daerah terkait dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah.

Upaya peningkatan PAD diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target penerimaan, tetapi juga dilaksanakan melalui tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif, dan berbasis digitalisasi, dengan tetap berorientasi pada PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA.

Dengan demikian, optimalisasi PAD tidak hanya menjadi instrumen untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah, tetapi juga harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui pengelolaan potensi pendapatan daerah yang lebih optimal, modern, dan terintegrasi, diharapkan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banggai Kepulauan dapat berjalan semakin efektif dan berkelanjutan. (Sumber: EL Prokopim – IKPBANGKEP)

Ponding ponding, Banggaikep.go.id –  Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banggai Kepulauan secara bertahap terus melakukan sosialisasi terhadap wajib pajak di Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Banggai Kepulauan Drs. Muis ABD Latif, M.pd di Kantor Kecamatan Tinangkung Utara pada Selasa, (31/3/2020).

Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Tinangkung Utara Sahrun S.pd beserta para Kades dan perangkatnya se Kecamatan Tinangkung Utara.

Menurut Muis, dalam situasi ini dibuat pembatasan peserta undangan yang bertujuan untuk mengantisipasi adanya penyebaran covid 19 dan mengikuti anjuran Pemerintah.  Untuk Kecamatan Tinangkung Utara dihadiri oleh enam Desa, setiap Desa diwakili oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kasi Pemerintahan dan operator PBB.

Sosialisasi ini ada dua agenda yang akan disampaikan.

Agenda pertama penyampaian dan penyerahan SPT Tahunan.  “Dalam prosesnya setiap Tahun pajak ada enam bulan masa pembayaran pajak yaitu dimulai pada tanggal 1 april 2020 sampai dengan tanggal 30 september 2020”, kata Muis.

Kemudian lanjut Muis, “Mekanismenya yaitu setelah SPT diserahkan selanjutnya melalui Kolektor yang di SK kan oleh Kepala Desa melaksanakan tugas penagihan pajak kepada setiap wajib pajak.”

Selanjutnya agenda yang kedua yaitu dengan adanya MOU antara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banggai Kepulauan membangun kerja sama dalam hal menerbitkan Sertifikat tanah bagi Masyarakat yang mempunyai lahan pertanahan tetapi belum di Sertifikatkan.

Program tersebut adalah program Nasional di mana sertifikat yang di berikan kepada Masyarakat adalah gratis tidak di punggut biaya, yang di siapkan Masyarakat hanya materai 6000 sebanyak empat lembar.

“Mekanisme pembuatan sertifikat yaitu Bapenda mendata kepada Masyarakat yang memiliki lahan pertanahan yang belum di sertifikatkan selanjutnya data yang diperoleh diserahkan kepada Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya diproses meliputi pengukuran lahan dan menerbitkan sertifikat,” ungkap Muis. (FeriKOMINFO)