Salakan, BanggaiKep.go.id — Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady, S.T., M.T., AIFO, membuka secara resmi Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta Kekeringan/Krisis Air Bersih, Kamis, (20/8/2026).
Rapat koordinasi yang digelar di ruang rapat kantor Bupati tersebut dihadiri Ketua DPRD Banggai Kepulauan, Sekretaris Daerah, Asisten Setda, unsur Forkopimda, Kepala Pelaksana BPBD, para kepala perangkat daerah terkait, Ketua PMI, Direktur PDAM Banggai Kepulauan, Camat Bulagi Selatan, Camat Bulagi Utara serta pimpinan SPBU Mutiara Salakan dan SPBU Bulagi.
Dalam sambutannya, Rusli menegaskan penanganan karhutla dan kekeringan tidak boleh menunggu sampai bencana membesar. Menurut dia, pemerintah daerah harus memperkuat pencegahan dan kesiapsiagaan sejak ancaman mulai terlihat.
“Karhutla dan kekeringan merupakan kondisi yang harus kita antisipasi bersama. Kita tidak boleh menunggu sampai kebakaran meluas atau masyarakat benar-benar mengalami kesulitan mendapatkan air bersih baru kemudian bergerak,” kata Rusli.
Ia mengatakan karhutla tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, pertanian, dan kehidupan sosial. Sementara kekeringan dapat menurunkan ketersediaan air untuk kebutuhan rumah tangga, kesehatan, pertanian, dan kebutuhan dasar lainnya.
Rusli meminta BPBD bersama perangkat daerah terkait segera memetakan wilayah yang berpotensi mengalami karhutla dan kekeringan. Pemetaan tersebut harus dilengkapi data wilayah rawan, kondisi sumber air, jumlah masyarakat yang berpotensi terdampak, serta kebutuhan sarana dan prasarana.
Para camat hingga pemerintah desa dan kelurahan juga diminta memperkuat pemantauan di wilayah masing-masing. Jika sumber air mulai mengering atau masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, laporan harus segera disampaikan agar pemerintah dapat memberikan respons sebelum kondisi memburuk.
“Begitu pula apabila ditemukan titik api atau indikasi kebakaran lahan, harus segera ditindaklanjuti. Jangan sampai api yang awalnya kecil berkembang menjadi kebakaran yang sulit kita kendalikan,” ujarnya.
Menurut Rusli, penanganan karhutla dan krisis air bersih membutuhkan sinergi lintas sektor. Pemerintah daerah, TNI, Polri, pemerintah kecamatan dan desa, dunia usaha, relawan hingga masyarakat harus memiliki pola kerja yang terkoordinasi.
“Tidak boleh ada ego sektoral. Ketika masyarakat membutuhkan bantuan, seluruh sumber daya yang tersedia harus dapat dikerahkan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi,” kata dia.
Selain kesiapsiagaan, pemerintah daerah diminta meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, segera melaporkan titik kebakaran, serta menggunakan air secara hemat dan bijaksana.
Rusli menegaskan hasil rapat koordinasi tidak boleh berhenti pada pembahasan dan laporan. Ia meminta adanya langkah konkret, pembagian tugas yang jelas, serta mekanisme respons yang cepat.
“Pastikan peralatan pemadaman siap digunakan. Pastikan sarana distribusi air bersih tersedia dan dapat digerakkan apabila diperlukan. Pastikan komunikasi antara desa, kecamatan, BPBD, dan perangkat daerah berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan kondisi geografis Banggai Kepulauan sebagai daerah kepulauan dengan karakteristik dan akses wilayah yang berbeda-beda. Karena itu, strategi penanganan karhutla dan kekeringan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.
“Mari kita bekerja berdasarkan data, bergerak lebih cepat, dan mengutamakan keselamatan serta kebutuhan masyarakat,” kata Rusli.
Selanjutnya Kepala Pelaksana BPBD Banggai Kepulauan Ir. Asrin, S.T., M.Si., menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima laporan kekeringan dari empat desa di wilayah Kecamatan Bulagi, Bulagi Selatan, dan Bulagi Utara.
Menurut Asrin, tim BPBD melalui bidang terkait telah melakukan asesmen langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi masyarakat dan kebutuhan air bersih akibat kekeringan.
“Untuk penanganan kekeringan, kami sudah menerima surat terkait kondisi di empat desa. Tim kami juga sudah melakukan asesmen di lapangan. Hasil asesmen nantinya akan dipaparkan secara detail oleh bidang terkait,” kata Asrin.
Asrin menjelaskan penanggulangan bencana memiliki sejumlah tahapan, mulai dari kesiapsiagaan, tanggap darurat hingga transisi menuju pemulihan. Status dan langkah penanganan harus melihat perkembangan ancaman serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Ia menyebut tahap siaga darurat dapat dilakukan ketika potensi ancaman mulai mengarah pada terjadinya bencana, yang ditandai meningkatnya ancaman berdasarkan sistem peringatan dini dan perkiraan dampaknya.
“Dengan situasi yang sekarang, kita mungkin sudah harus siaga bencana,” ujarnya.
Tahap berikutnya adalah tanggap darurat ketika ancaman bencana telah terjadi dan mengganggu kehidupan masyarakat. Setelah ancaman menurun atau berakhir, pemerintah dapat memasuki tahap transisi darurat menuju pemulihan ketika dampak terhadap kehidupan masyarakat masih berlangsung.
Asrin mengatakan penanganan darurat tidak hanya berorientasi pada korban, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Pemerintah perlu memulihkan pelayanan dasar, memperbaiki infrastruktur yang rusak, menggerakkan kembali aktivitas ekonomi, serta memberikan perlindungan kepada kelompok rentan.
“Yang pertama kita harus memastikan keselamatan sebanyak mungkin korban dan menjaga mereka dalam kondisi sehat. Selanjutnya menyediakan kembali kecukupan diri dan pelayanan dasar, khususnya bagi kelompok yang paling rentan,” katanya.
Ia menambahkan, penanganan bencana perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara terukur, termasuk dampak yang berbeda terhadap laki-laki, perempuan, dan anak-anak.
Asrin juga menjelaskan bahwa secara umum bencana dapat dikategorikan menjadi bencana geologi dan hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi antara lain banjir, kebakaran hutan dan lahan, cuaca ekstrem, tanah longsor, kekeringan, gelombang pasang, dan abrasi.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, hingga 7 Agustus 2026 tercatat sebanyak 1.432 kejadian bencana secara nasional dari berbagai kategori. Data tersebut, menurut Asrin, menunjukkan besarnya tantangan dalam penanggulangan bencana, termasuk ancaman kekeringan yang kini dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah Banggai Kepulauan.
Ia berharap hasil asesmen BPBD dapat menjadi dasar pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan penanganan kekeringan dan krisis air bersih.
“Kami berharap hasil pemaparan dan kajian yang telah disampaikan nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan dan upaya mitigasi yang tepat bagi masyarakat yang terdampak,” kata Asrin.
Asrin juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Banggai Kepulauan beserta unsur Forkopimda atas perhatian dan dukungan terhadap kondisi kekeringan di sejumlah wilayah.
Menurut dia, dukungan pemerintah daerah penting untuk memastikan masyarakat terdampak memperoleh penanganan secara cepat dan tepat, terutama dalam memenuhi kebutuhan air bersih.
“Atas nama BPBD Kabupaten Banggai Kepulauan, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati atas kesempatan, waktu, perhatian, dan arahan yang telah diberikan terkait kondisi kekeringan di Kecamatan Bulagi, Bulagi Selatan, dan Bulagi Utara,” ujarnya.
Ia menegaskan BPBD akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memastikan penanganan dilakukan berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
“Perhatian, dukungan, dan arahan dari Bapak Bupati serta unsur Forkopimda sangat berarti dalam upaya penanganan kondisi ini,” kata Asrin.
Menutup sambutannya, Rusli mengajak seluruh pihak menjadikan rapat koordinasi tersebut sebagai momentum memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla, kekeringan, dan krisis air bersih.
“Dengan koordinasi yang baik, kerja sama yang kuat, dan kepedulian seluruh masyarakat, saya yakin kita dapat meminimalkan risiko dan dampak yang mungkin terjadi,” ujarnya. (Roy-KOMINFO)
