Bupati Banggai Kepulauan Ajukan Perubahan APBD 2026, Pendapatan Daerah Tembus Rp838,77 Miliar

Salakan, BanggaiKep.gp.id – Bupati Banggai Kepulauan menyampaikan pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 dalam Sidang Paripurna DPRD, Selasa, (15/9/ 2026).

Sidang paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banggai Kepulauan dihadiri Wakil Bupati, Ketua DPRD beserta anggota, Sekretaris Daerah, para staf ahli dan asisten Setda, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Dalam penyampaiannya, Bupati mengatakan perubahan APBD dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perkembangan kondisi daerah. Hal tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perubahan APBD dapat dilakukan antara lain karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, pergeseran anggaran antar unit organisasi maupun kegiatan, penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), keadaan darurat, dan keadaan luar biasa.

“APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan amanat rakyat melalui pihak eksekutif dan legislatif untuk memberikan pelayanan secara umum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati.

Bupati menjelaskan, perubahan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Banggai Kepulauan Tahun 2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2026. Penyusunannya diselaraskan dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Republik Indonesia Tahun 2026.

Dalam rancangan perubahan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan meningkat dari Rp828,96 miliar menjadi Rp838,77 miliar.

Nilai tersebut bertambah Rp9,81 miliar atau sekitar 1,18 persen dibandingkan APBD induk.

Kenaikan pendapatan terutama berasal dari pendapatan transfer. Pos ini meningkat dari Rp762,88 miliar menjadi Rp777,58 miliar atau bertambah Rp14,70 miliar, setara 1,93 persen.

Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami penurunan. PAD yang semula ditargetkan Rp66,08 miliar terkoreksi menjadi Rp61,19 miliar. Penurunannya mencapai Rp4,90 miliar atau 7,41 persen.

Pada sisi belanja, pemerintah daerah mengarahkan perubahan anggaran untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan, program kegiatan yang produktif, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, serta pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat.

Belanja operasi meningkat dari Rp667,18 miliar menjadi Rp675,91 miliar. Dengan demikian, terdapat tambahan sekitar Rp8,73 miliar atau 1,31 persen.

Sebaliknya, belanja modal turun dari Rp29,71 miliar menjadi Rp27,64 miliar. Penurunannya mencapai Rp2,07 miliar atau 6,98 persen.

Belanja tidak terduga juga berkurang cukup signifikan. Dari sebelumnya Rp4,30 miliar menjadi Rp2,53 miliar atau turun Rp1,77 miliar, setara 42,22 persen.

Sementara belanja transfer hampir tidak berubah. Anggarannya meningkat dari Rp142,8190375 miliar menjadi Rp142,8190765 miliar, atau hanya bertambah Rp39 ribu.

Pada sektor pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan dalam rancangan perubahan APBD 2026 turun dari Rp20,89 miliar menjadi Rp10,12 miliar.

Penurunan mencapai Rp10,76 miliar atau 51,53 persen. Bupati menyebut penyesuaian tersebut dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

Adapun pengeluaran pembiayaan yang semula dianggarkan Rp5,84 miliar dihapus menjadi nol rupiah. Dengan demikian, pos tersebut mengalami penurunan 100 persen.

Bupati berharap pembahasan rancangan perubahan APBD 2026 dapat dilakukan secara cermat oleh DPRD sehingga segera memperoleh persetujuan dan kesepakatan bersama.

Selanjutnya, rancangan tersebut akan dievaluasi oleh Gubernur Sulawesi Tengah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

“Kiranya dalam waktu yang singkat dapat memperoleh persetujuan dan kesepakatan bersama untuk dievaluasi Gubernur Sulawesi Tengah dan selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah,” ujar Bupati. (Roy-KOMINFO)