Banggai Laut, BanggaiKep.go.id— Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan memperkuat langkah menghadapi persoalan hukum sekaligus memangkas hambatan akses masyarakat terhadap layanan peradilan. Pemerintah daerah menandatangani dua perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Banggai Laut serta Pengadilan Agama Kelas II Banggai.
Penandatanganan perjanjian kerja sama berlangsung di Ruang Aula Kejaksaan Negeri Banggai Laut. Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Banggai Kepulauan, Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut, Kepala Pengadilan Agama Banggai Laut, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah, Kamis (10/9/2026).
Kerja sama pertama dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kejaksaan Negeri Banggai Laut mengenai penegakan hukum dan penanganan permasalahan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Melalui kerja sama tersebut, pemerintah daerah memperoleh penguatan pendampingan dan bantuan hukum dalam menghadapi berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemerintahan maupun penyelenggaraan pembangunan daerah.
Kerja sama ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan setiap kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan memiliki landasan hukum yang kuat, sekaligus meminimalkan potensi sengketa hukum yang dapat menghambat pelayanan publik.
Adapun perjanjian kerja sama kedua melibatkan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Pengadilan Agama Kelas II Banggai, dan Kejaksaan Negeri Banggai Laut. Kerja sama tersebut berkaitan dengan fasilitasi pelaksanaan mediasi dan persidangan secara elektronik di Kabupaten Banggai Kepulauan.
Fasilitasi ini dinilai penting bagi masyarakat Banggai Kepulauan mengingat kondisi geografis wilayah kepulauan yang dapat menjadi kendala dalam mengakses layanan peradilan. Pelaksanaan mediasi dan persidangan secara elektronik diharapkan membuat proses penyelesaian perkara menjadi lebih mudah dijangkau, efektif, dan efisien.
Bagi pemerintah daerah, digitalisasi layanan peradilan bukan sekadar persoalan teknologi. Fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat, terutama mereka yang menghadapi keterbatasan jarak dan biaya untuk mengikuti proses persidangan.

Dalam kegiatan tersebut, hadir pula Kepala BPKAD, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Pelaksana BPBD, Plt. Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Bappenda, perwakilan Kepala BPN Banggai Kepulauan, Kepala Dinas Perumahan, Kepala Dinas P2TSP, Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Sekretaris DPRD.
Kehadiran para pimpinan perangkat daerah tersebut menunjukkan bahwa persoalan hukum dan akses terhadap layanan peradilan tidak berdiri sendiri. Keduanya berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan aset dan keuangan daerah, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, hingga perlindungan kepentingan masyarakat.
Dengan ditandatanganinya dua perjanjian kerja sama tersebut, Pemkab Banggai Kepulauan berharap koordinasi dengan lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan semakin kuat. Pemerintah daerah juga dituntut memastikan kerja sama tersebut tidak berhenti pada seremoni penandatanganan, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan hukum yang konkret bagi pemerintah maupun masyarakat. (Roy-KOMINFO)






Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!