Bupati Bangkep Tekankan Integritas, Disiplin, dan Peningkatan Kinerja ASN dalam Apel Gabungan

Salakan, BanggaiKep.go.id — Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep) Rusli Moidady menegaskan pentingnya integritas, disiplin, tanggung jawab, serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Hal tersebut disampaikan Bupati saat memimpin Apel Gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Senin (24/8/2026).

Dalam arahannya, Bupati Rusli Moidady mengingatkan para pejabat yang baru dilantik bahwa jabatan merupakan sebuah amanah dan tanggung jawab, bukan sekadar prestise maupun kebanggaan.

“Jabatan itu adalah kepercayaan dan tanggung jawab. Makin tinggi jabatan kita, makin besar tanggung jawab kita. Jangan dijadikan jabatan sebagai prestise atau kebanggaan, karena jabatan itu menanggung tanggung jawab,” tegasnya.

Bupati mengajak seluruh pejabat dan ASN untuk senantiasa bersyukur atas amanah yang diberikan serta menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan dan tanggung jawab.

Menurutnya, setiap jabatan yang dipercayakan harus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pengabdian dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan hasil kunjungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Kabupaten Banggai Kepulauan. Ia menyebut, terdapat sejumlah hal yang perlu menjadi perhatian serius, khususnya terkait sistem pengendalian internal dan tata kelola pemerintahan.

“Kita harus menjadikan ini sebagai warning bagi kita semuanya. Ada masalah yang harus segera kita respons dan kita selesaikan. Ada hal-hal yang nampak sebagai penyimpangan yang harus kita perbaiki,” ujarnya.

Bupati menekankan agar seluruh OPD mematuhi ketentuan dan prosedur dalam proses perencanaan serta penganggaran daerah. Setiap tahapan, termasuk penyusunan KUA-PPAS dan APBD, harus dilaksanakan tepat waktu dan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Menurutnya, ketepatan waktu dalam penginputan dokumen ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi hal penting karena seluruh proses tersebut dapat dipantau oleh lembaga terkait.

“Jangan lagi ada yang tidak mengikuti ketentuan dan prosedur yang sudah ditetapkan. Kalau diberi waktu sekian, harus ditepati. Jangan mencari jalan lain di luar prosedur yang sudah ditentukan,” tegasnya.

Bupati juga meminta seluruh kepala OPD meningkatkan pengawasan terhadap disiplin pegawai. Ia menyoroti masih adanya pegawai yang hanya datang untuk melakukan absensi kemudian meninggalkan kantor tanpa menjalankan tugas secara optimal.

“Kalau ini terjadi, bukan hanya anak buah yang kena. Pejabatnya juga kena karena ada pembiaran. Jadi kita harus tegas,” katanya.

Ia bahkan mengajak dirinya sendiri untuk melakukan evaluasi dan koreksi terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan.

“Saya juga koreksi diri saya, evaluasi diri saya. Mungkin saya yang kurang tegas. Karena itu mari kita bekerja dengan hati,” ucapnya.

Bupati mengingatkan seluruh ASN untuk membandingkan antara hak yang telah diterima dari negara dan daerah dengan kewajiban serta kontribusi yang telah diberikan kepada masyarakat.

Menurutnya, menjadi ASN merupakan pilihan sadar untuk mengabdi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam arahannya, Bupati juga menyoroti tingginya proporsi belanja pegawai dalam struktur keuangan daerah. Karena itu, efisiensi dan optimalisasi belanja menjadi hal yang harus dilakukan bersama.

“Di samping kita mendorong agar PAD kita meningkat, kita juga harus mengoptimalkan belanja-belanja yang ada saat ini. Dalam kondisi efisiensi, kita maksimalkan,” jelasnya.

Ia memberikan contoh agar perjalanan dinas maupun kegiatan kedinasan dapat direncanakan secara efektif sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran.

Bupati juga mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar kemampuan fiskal daerah semakin kuat dan beban belanja pegawai terhadap APBD dapat ditekan.

Selanjutnya, Bupati meminta seluruh OPD melakukan inventarisasi dan penataan aset daerah secara serius.

Setiap aset yang berada di masing-masing perangkat daerah harus didata dan ditelusuri keberadaannya, termasuk aset yang mengalami permasalahan administrasi maupun belum terselesaikan dalam waktu yang cukup lama.

Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan akan berkoordinasi dengan Kejaksaan melalui kerja sama yang diharapkan dapat membantu penyelesaian berbagai persoalan aset daerah.

“Kalau ada masalah jangan kita lari dari masalah. Kita ini dihadirkan karena ada permasalahan yang harus kita selesaikan. Kalau dibiarkan, masalah itu akan semakin berat dan semakin sulit,” katanya.

Ia menegaskan bahwa semangat aparatur pemerintah harus berorientasi pada pencarian solusi dan penyelesaian masalah.

Hal lain yang menjadi perhatian Bupati adalah kualitas pelayanan publik. Ia meminta seluruh ASN yang bertugas pada unit pelayanan agar memberikan pelayanan yang cepat, ramah, informatif, dan tidak berbelit-belit.

“Jangan dipersulit yang mudah. Kalau masyarakat datang, jangan dibiarkan berjalan seperti orang bingung. Sambut, tanya, ‘Ada yang bisa saya bantu?’,” tegasnya.

Bupati mengibaratkan pelayanan pemerintah seperti pelayanan di rumah makan, di mana masyarakat yang datang harus segera disambut dan diarahkan sesuai kebutuhannya.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada praktik pungutan atau permintaan imbalan dalam pelayanan publik.

“Kalau mau mengurus sesuatu harus ada sesuatu, kalau tidak ada sesuatu kemudian diperlama, diputar-putar dan sebagainya, ini juga sudah terpantau,” ungkapnya.

Menurutnya, pelayanan publik merupakan bagian penting dari pengabdian ASN kepada masyarakat.

“Kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain sesungguhnya bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Ada kebahagiaan ketika kita bisa membantu dan menyelesaikan permasalahan orang lain,” tuturnya.

Bupati juga mengingatkan seluruh ASN agar menjaga kekompakan dan memanfaatkan waktu kerja secara produktif. Ia menyoroti penggunaan fasilitas internet kantor yang tidak berkaitan dengan pekerjaan, seperti bermain gim dan mengakses media sosial secara berlebihan selama jam kerja.

Ia meminta kepala OPD membagi tugas secara jelas kepada seluruh pegawai sehingga setiap ASN memiliki tanggung jawab dan target pekerjaan yang terukur.

“Kalau tugas sudah dibagi habis, kepala OPD tinggal mengarahkan, melakukan konsultasi dan memastikan semuanya berjalan,” ujarnya.

Bupati juga mendorong penerapan e-Kinerja BKN secara maksimal agar kinerja setiap ASN dapat tercatat dan terukur secara objektif.

Menurutnya, penerapan sistem tersebut diharapkan mampu memberikan apresiasi kepada ASN yang memiliki kinerja baik sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pegawai yang belum memenuhi target kinerja.

Pada bagian akhir arahannya, Bupati Rusli Moidady menekankan pentingnya akurasi dan pembaruan data pada setiap OPD.

Ia meminta seluruh perangkat daerah tidak sekadar melakukan copy paste data lama, tetapi memastikan data yang disampaikan benar-benar menggambarkan kondisi terkini di lapangan.

“Ketika data yang kita sampaikan benar, maka perencanaan dan pengambilan keputusan akan benar. Kalau data yang kita sajikan salah, maka pengambilan keputusan juga akan salah,” jelasnya.

Selain akurasi, Bupati juga mengingatkan seluruh ASN agar menjaga kerahasiaan data internal pemerintah dan tidak menyebarluaskannya kepada pihak yang tidak berkepentingan.

Ia mengajak seluruh jajaran Pemkab Banggai Kepulauan menjaga kekompakan, menghindari konflik internal, serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan sesama.

“Jangan saling menjatuhkan. Siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai. Apa yang kita perbuat, itu juga yang akan kita pertanggung jawabkan,” pesannya.

Menutup arahannya, Bupati mengajak seluruh ASN menjadikan tugas pemerintahan sebagai bentuk pengabdian yang dilaksanakan dengan hati, disiplin, integritas, dan semangat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Banggai Kepulauan. (Decky–Kominfo)