Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN IHSAN BASIR, SH.,L.LM IKUTI RAPAT KOORDINASI NASIONAL BAHAS PENYELESAIAN PENATAAN TENAGA NON-ASN DI DAERAH

Sumber Poto Kominfokominfo

Salakan, Banggai Kepulauan.go.id – Penjabat (Pj.) Bupati Banggai Kepulauan, Ihsan Basir, SH., LLM.,  bersama Pj. Sekretaris Daerah Dr. Ariyono Orab, S.Pd., S.Sos., M.Si., Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Halima Umar Hamid, S.Sos., Asisten Perekonomian dan Pembangunan Edison E. Moligay, S.Sos., M.A.P., Kepala BKPSDM yang diwakili Kabid Pengadaan Alham Padidik, S.Pd, M.Si  serta pejabat lainnya. yang turut hadir mengikuti Rapat penyelesaian penataan tenaga Non-ASN di instansi pemerintah Daerah  melalui video conference di Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan,  Rabu 08/01/2025

Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Jenderal Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Rini Widyantini, serta Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh  menyoroti langkah-langkah strategis terkait penyelesaian status tenaga Non-ASN, termasuk perpanjangan pendaftaran seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap kedua hingga 15 Januari 2025.

Pembahasan Penyelesaian Penataan Tenaga Non-ASN dan Instruksi Pemerintah Pusat

Mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 Pasal 66, penataan tenaga Non-ASN harus diselesaikan paling lambat Desember 2024. Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya komitmen Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan persoalan ini, dengan adil dan transparan.

Ia juga menambahkan jika masalah ada pada anggaran honorer, termasuk tenaga Non ASN PPPK paruh waktu, skemanya bisa dimasukkan di belanja pegawai tapi dimasukkan di belanja barang dan jasa, Jadi Pemerintah Daerah harus mendukung penuh dengan memastikan pelaksanaan seleksi berjalan lancar, Penyelesaian masalah tenaga non-ASN merupakan langkah krusial dalam meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas Pemerintahan Daerah jika hal ini tidak diseriusi  akan menjadi bom Waktu, bagi penyelenggara Pemerintah Daerah.  Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk memastikan tenaga kerja Non-ASN mendapatkan kejelasan status dan perlindungan hukum.

Mendagri juga berpesan kepada setiap Kepala Daerah untuk tidak lagi merekrut tenaga non-ASN dari semenjak Undang Undang ASN  diterbitkan tidak boleh melakukan rekrutmen, namun di  beberapa wilayah masih ditemukan rekrutmen di tahun 2023 dan 2024 ini juga temuan data, yang menjadikan masalah, semoga saja tidak seperti itu Yang masuk datanya itu  adalah mereka yang terdaftar di Tahun 2022 yakni 1.789.050 ini kumpulan yang dikompilasi oleh Badan Kepegawaian Negara BKN-RI Tahun  2022 dan merekalah yang mendapat kesempatan untuk diberikan mengikuti seleksi kalau lulus seleksi naik kelas menjadi PPPK atau pegawai kontrak. Terang Tito

“Kami ingin memastikan bahwa tenaga honorer yang memenuhi syarat diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi dan memperoleh status yang lebih jelas, baik sebagai PPPK maupun pegawai kontrak. mudah-mudahan permasalahan 1,7 juta Honor yang sudah terdata ini dapat diselesaikan sambil mencari solusi jangka panjang.” tegas Tito.

Dorongan Men-PAN.RB – Tidak Ada Pemutusan Hubungan Kerja Massal
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menegaskan bahwa penataan tenaga Non-ASN merupakan amanah undang-undang yang harus dilaksanakan secara terukur. Pemerintah menjamin bahwa tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, pengurangan pendapatan tenaga kerja, maupun pembengkakan anggaran. “Kami meminta pemerintah daerah aktif memfasilitasi proses seleksi ini, memastikan tenaga Non-ASN yang belum mendaftar segera didorong untuk ikut seleksi hingga tanggal waktu yang ditentukan,”  ungkap Rini.

Rini juga menambahkan bahwa sistem penggajian tenaga Non-ASN akan disesuaikan dengan regulasi yang ada untuk menjamin kesinambungan pelayanan publik.

Kepala BKN- Supervisi dan Coaching Klinik Disiapkan
Senada dengan penyampaian dari Mendagri dan Men.PAN-RB, Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan supervisi dan sesi Coaching Klinik untuk membantu pemerintah daerah menyelesaikan permasalahan ini.

“Kami akan mengawal proses ini hingga selesai. Perpanjangan pendaftaran hingga 15 Januari 2025 memberikan kesempatan yang lebih luas bagi tenaga honorer untuk mengikuti seleksi,” kata Zudan.

Langkah Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan
Penjabat Bupati Banggai Kepulauan, Ihsan Basir, menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan penataan tenaga Non-ASN. Pemerintah Daerah akan mengadakan rapat lanjutan untuk membahas nasib tenaga Non-ASN tahap dua serta yang tidak lulus seleksi PPPK, termasuk kemungkinan pengangkatan mereka sebagai PPPK Paruh Waktu.

Selain itu, Pemkab. Banggai Kepulauan akan mengajukan permohonan tambahan anggaran melalui Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan guna mendukung proses ini. “Kami terus berupaya mencari solusi terbaik demi kejelasan status dan perlindungan tenaga Non-ASN, sambil menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat, sekarang ini data Tenaga Non-ASN kita ada 1.839 yang baru mendaftar itu 752 sesuai data yang sampaikan dari BKPSDM ” ungkap Ihsan Basir.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan persoalan tenaga Non-ASN di Kabupaten Banggai Kepulauan dapat terselesaikan sesuai dengan tanggal waktu dan regulasi yang berlaku, guna mendukung keberlanjutan Tata Kelola Pemerintahan yang lebih baik di masa mendatang. (IKP. AT-KOMINFO).

 

/0 Comments/by

Pj. Sekda Bangkep Ariyono Orab Irup Peringatan Hari Bela Negara Ke-76

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pj. Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep) diwakili Pj. Sekretaris Daerah Ariyono Orab sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Bela Negara Ke-76 bertempat di Halaman Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Kamis (19/12/2024).

Upacara tersebut di hadiri Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, Pabung 1308/LB, Kepala OPD Lingkup Pemda Banggai Kepulauan serta undangan lainnya.

Dalam sambutan Presiden RI Prabowo Subianto yang dibacakan oleh Inspektur upacara Ariyono Orab mengatakan peringatan hari Bela Negara yang dilaksanakan hari ini adalah untuk mengenang perjuangan yang telah di lakukan oleh para pahlawan dalam mempertahankan kedaulatan Negara.

Melalui peristiwa bersejarah yaitu agresi militer belanda II pada tanggal 19 desember 1948, para pahlawan menunjukan KEGIGIHAN dan usaha mereka untuk merebut kembali ibu kota negara yogyakarta. kota tersebut yang saat ini merupakan simbol Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Ariyono juga menyebutkan Deklarasi PDRI merupakan bukti ketangguhan Bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan NKRI. Selain itu, keberadaan PDRI juga memberikan sinyal kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih tetap berdiri.

Mendengar catatan sejarah tersebut, membuat kita generasi penerus menjadi kagum dan terinspirasi akan dedikasi pengorbanan para pejuang bangsa. Oleh karena itu, peringatan hari bela negara merupakan momentum penting untuk meneguhkan kembali komitmen kita bersama dalam menjaga dan memperkuat Persatuan Bangsa Indonesia.

Tema peringatan hari bela negara ke-76 tahun 2024 ini adalah “GELORAKAN BELA NEGARA UNTUK INDONESIA MAJU”. Tema ini mengandung makna bahwa seluruh warga negara indonesia agar terus menggelorakan Bela Negara dengan berkontribusi secara nyata dalam berbagai aspek kehidupan guna mewujudkan Indonesia Maju. Kontribusi nyata kita haruslah dapat tercermin pula pada aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, pendidikan, teknologi, pertahanan dan keamanan.

Perlu di sadari, bahwa perkembangan lingkungan strategis dan geopolitik terkini menunjukan dinamika yang semakin kompleks dan berpotensi membawa dampak signifikan terhadap keamanan global. Ketegangan antar negara, pergeseran aliansi, dan meningkatnya persaingan untuk menguasai sumber daya strategis telah menciptakan ketidakpastian. Selain itu, isu-isu seperti konflik regional, perang siber dan perubahan iklim mempengaruhi keamanan internasional.

“Oleh karenanya, di perlukan antisipasi, penyelarasan, UPDATING kebijakan pertahanan, dan pelaksanaan strategis pertahanan Negara yang tepat. Hal tersebut untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam rangka penetapan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta (Sishamkamrata),” katanya.

SISHAMKAMRATA merupakan strategis pertahanan Negara terbaik karena Indonesia memiliki keunggulan jumlah penduduk dan wilayah nusantara yang luas. Dalam konteks tersebut, kementerian pertahanan telah malaksanakan program PEMBINAAN KESADARAN BELA NEGARA (PKBN).

Kegiatan PKBN ini merupakan salah satu upaya dari revolusi mental melalui pembangunan karakter bangsa di lingkup pendidikan, masyarakat dan pekerjaan. Hal tersebut sejalan dengan 8 (delapan) ASTA CITA KABINET MERAH PUTIH yaitu memperkokoh Ideologi Pancasila dan memperkuat pembangunan SDM menuju Indonesia emas 2045.

“Sebelum mengakhiri amanat ini, sekali lagi saya ucapkan Dirgahayu Bela Negara Ke-76. Gelorakan Bela Negara Untuk Indonesia Maju,” tutupnya. (Decky-KOMDIGI)

/0 Comments/by

Pj. Sekda Ariyono Orab Buka Rapat Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Banggai Kepulauan

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) Ariyono Orab buka secara resmi kegiatan Rapat Tim Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) yang di selenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Rabu (18/12/2024).

Dalam sambutannya Ariyono mengatakan Anak adalah aset masa depan bangsa, mereka bukan hanya penerus cita-cita kita, tetapi juga cermin dari kualitas pembangunan yang kita lakukan hari ini. oleh karena itu, mewujudkan Kabupaten layak anak bukan hanya sebuah target administratif, tetapi tanggung jawab moral kita bersama.

Kabupaten layak anak adalah kabupaten yang menjamin terpenuhinya hak anak, melindungi mereka dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta memberikan ruang bagi tumbuh kembang mereka secara optimal.

“Banggai Kepulauan memiliki potensi besar untuk menjadi kabupaten yang ramah anak. namun, kita semua menyadari bahwa tantangan yang kita hadapi juga tidak ringan, masih ada anak-anak yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak, fasilitas kesehatan yang memadai, serta perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan,” ujarnya.

Oleh karena itu, Sekda memaparkan bahwa tim gugus tugas KLA memiliki peran strategis dalam merancang, mengkoordinasikan, dan mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program yang mendukung terwujudnya kabupaten layak anak.

“Saya berharap sinergi dan kolaborasi semua pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, hingga media massa, dapat bersinergi untuk memastikan semua program yang direncanakan berjalan efektif,” terangnya.

Menurutnya, pendekatan holistik dalam mewujudkan KLA, kita harus mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan anak, termasuk pendidikan, kesehatan, hak sipil, lingkungan, dan perlindungan khusus bagi mereka yang rentan.

Selain itu, rapat ini menjadi momen evaluasi terhadap capaian yang telah kita raih selama ini, sekaligus ruang untuk melahirkan inovasi baru yang relevan dengan kebutuhan anak-anak di daerah kita.

“Saya optimis bahwa Kabupaten Banggai Kepulauan dapat semakin dekat dengan predikat kabupaten layak anak, dengan komitmen, kerja keras, dan doa kita semua, saya percaya masa depan yang lebih cerah untuk anak-anak kita dapat terwujud,” kata Ariyono.

Turut hadiri Kepala Dinas Dukcapil Harli A. Masenge, S.Pd , Kementerian Agama Drs. H. Ahmad Yani, Camat Tinangkung Supardi Sipatu, S.sos serta undangan lainnya. (Roy-DISKOMDIGI)

/0 Comments/by

PEMERINTAH DAERAH BANGGAI KEPULAUAN RAIH APRESIASI PENGHARGAAN BPH MIGAS AWARDS 2024

Jakarta.Banggaikep.go.id –Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan berhasil meraih penghargaan dalam acara BPH MIGAS Award 2024 yang digelar di Jakarta. Jumat 13/12/2024. Penghargaan tersebut diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan pada kategori Pemerintah Daerah yang Mendukung Program BBM Satu Harga.

Apresiasi bergengsi ini diterima langsung oleh Pj. Bupati Banggai Kepulauan, Ihsan Basir, SH, L.LM, sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi pemerintah daerah dalam mendukung implementasi kebijakan BBM Satu Harga.

Program BBM Satu Harga merupakan inisiatif pemerintah pusat melalui BPH MIGAS untuk memastikan keadilan dalam distribusi energi, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan tertinggal. Keberhasilan Banggai Kepulauan dalam mendukung program ini menunjukkan kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat.

Acara penghargaan AWARD BPH MIGAS 2024 yang Dihadiri oleh Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, Kepala BPH Migas Erik Retno serta pejabat pemerintah, perwakilan badan usaha, dan tokoh masyarakat.

Acara ini sangat penting dalam membangun sinergi antar pemangku kepentingan serta mewujudkan kedaulatan energi yang berkeadilan.

BPH MIGAS Award 2024 tidak hanya menjadi ajang apresiasi, tetapi juga momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun sektor hilir migas yang berkelanjutan di Indonesia.

Dengan diraihnyapenghargaan ini, Banggai Kepulauan diharapkan dapat terus menjadi contoh bagi daerah lain dalam mendukung kebijakan energi nasional demi terciptanya pemerataan akses dan pembangunan yang berkelanjutan.(DHIRGA IKP-KOMINFO)

/0 Comments/by

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN IHSAN BASIR, SH.,L.LM GELAR PERTEMUAN STRATEGIS BERSAMA KEMENTERIAN PUPR

Jakarta Banggaikep.go.id. Pj. Bupati Banggai Kepulauan, Ihsan Basir, SH, LL.M, bersama Ketua DPRD Banggai Kepulauan, Arkam Supu, S.Th., I., MH, didampingi oleh Pj. Sekretaris Daerah, Dr. Ariyono Orab, S.Pd, S.Sos, MM. Kepala Dinas PUPR  Asrin ST., M.Si laksanakan gelar pertemuan koordinasi dan konsultasi bersama Subdirektorat Air Tanan dan Air Baku, Direktorat Jendral Sumber Daya Air. Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Pertemuan ini berlangsung pada Rabu 11/12/2024 di kantor Kementerian PUPR di Jakarta.

Pertemuan tersebut membahas berbagai agenda strategis terkait pembangunan dan pengelolaan infrastruktur perairan di Kabupaten Banggai Kepulauan. Fokus diskusi adalah peningkatan akses masyarakat terhadap penanganan air bersih, serta pengelolaan sumber daya perairan yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Pj. Bupati” Ihsan Basir menyampaikan pentingnya kolaborasi antara pemerintah Daerah dan kementerian dalam mewujudkan pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Olehnya itu harapan kami untuk memastikan bahwa seluruh program pembangunan perairan di Banggai Kepulauan berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan masyarakat, lebih khusus terkait penanganan air bersih di wilayah Bulagi bersaudara.

Ketua DPRD, Arkam Supu, juga menambahkan bahwa sinergi ini sangat penting untuk mendukung pembangunan di Daerah, Dengan adanya dukungan teknis dan anggaran dari pemerintah pusat, tentunya, kami optimis bahwa Banggai Kepulauan akan mampu mengatasi berbagai tantangan di sektor perairan, ujarnya.

Subdirektorat Air Tanah dan Air Baku Direktorat Jendral SDA, Kementerian PUPR menyambut baik usulan dan aspirasi yang disampaikan. Oleh Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Mereka juga berjanji untuk memberikan Bantuan Anggaran di tahun 2025 dan melaksanakan pendampingan teknis serta mendorong percepatan pelaksanaan program infrastruktur perairan di Banggai Kepulauan.

Pertemuan ini menjadi langkah awal yang strategis dalam memperkuat kerja sama antara pemerintah Daerah dan P usat untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Banggai Kepulauan. (Hendro Wibowo IKP-KOMINFO)

/0 Comments/by

Dispusip Gelar Seminar Literasi Budaya Kabupaten Banggai Kepulauan

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pj. Bupati Banggai Kepulauan diwakili Plh. Sekretaris Daerah Iswan Saleh, S.Sos buka secara resmi kegiatan seminar literasi budaya Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) bertempat di ruang rapat Kantor Bupati, Kamis (12/12/2024).

Dalam sambutan Bupati yang di bacakan Iswan Saleh menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah menyelenggarakan kegiatan ini.

“Seminar literasi budaya ini adalah langkah strategis untuk memperkuat pemahaman kita semua akan pentingnya budaya sebagai bagian dari identitas bangsa sekaligus sebagai pondasi untuk membangun masyarakat yang berkarakter,” ucapnya.

Kabupaten Banggai Kepulauan memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, mulai dari seni tradisional, adat istiadat, bahasa daerah, hingga kearifan lokal yang telah menjadi identitas masyarakat.

Namun, di tengah perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi, budaya lokal sering kali menghadapi tantangan besar. Tantangan ini mencakup perubahan gaya hidup masyarakat, masuknya budaya asing, hingga minimnya dokumentasi dan pengarsipan budaya lokal.

Iswan juga menjelaskan bahwa dalam konteks Kabupaten Banggai Kepulauan, literasi budaya dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkenalkan kekayaan budaya kita kepada generasi muda.

“Generasi muda memiliki peran penting sebagai penerus yang akan menjaga dan mengembangkan warisan budaya kita. Oleh karena itu, seminar seperti ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membangun kesadaran dan kecintaan terhadap budaya lokal,” katanya.

Selain itu, peran institusi seperti perpustakaan dan kearsipan sangat krusial dalam melestarikan budaya. Perpustakaan adalah pusat pengetahuan yang dapat menjadi sumber literasi budaya, sedangkan arsip adalah penjaga memori kolektif kita sebagai masyarakat.

Dokumentasi yang baik dan pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi solusi untuk memastikan bahwa warisan budaya kita tetap terjaga dan dapat diakses oleh generasi mendatang.

“Saya berharap kita semua, khususnya para peserta, dapat menggali wawasan yang lebih luas tentang pentingnya literasi budaya. Jadikan kegiatan ini sebagai sarana untuk belajar, berdiskusi, dan menemukan ide-ide baru yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari- hari,” ujar Iswan.

Plh Sekda juga mengajak kita untuk menjadikan budaya sebagai sumber kekuatan yang mempersatukan dan menginspirasi.

“Saya berharap agar seminar ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk memajukan literasi budaya di Kabupaten Banggai Kepulauan,” pungkasnya.

Selanjutnya, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Ramlin Hamid S.Pd dalam sambutannya mengatakan Kegiatan seminar literasi budaya kegiatan pada hari ini adalah rangkaian dari kegiatan hari ulang tahun Banggai Kepulauan ke 52 tahun 2024, karena ini adalah sehubungan dengan budaya.

“Kami merasa penting sekali untuk tetap dilaksanakan seminar pada hari ini didahului dengan diskusi kelompok yang membahas tentang sejarah Banggai Kepulauan dan literasi budaya kemudian seni dan budaya Banggai Kepulauan,” terangnya.

Ramlin juga sangat mengharapkan peserta yang hadir dari Camat, Tokoh Adat dan Tokoh Agama bisa memberikan kontribusi terkhusus kepada kegiatan diskusi.

“Kami dinas perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Banggai Kepulauan tidak punya wewenang penuh untuk pengembangan kebudayaan, kami ambil melalui jalur literasi pengenalan dulu kemudian kita pahami bersama dan kita laksanakan, karena pada momen ini tidak seluruh kebudayaan diulas hanya sebagian kecil tetapi kenapa sejarah Banggai Kepulauan kami ambil karena itu adalah tonggak dari kebudayaan kita,” jelasnya.

Ia memaparkan bahwa Perpustakaan Nasional Republik Indonesia telah meminta semua daerah mengumpulkan atau mengirimkan sejarah terbentuk daerahnya sendiri dikumpulkan dalam sistem informasi kearsipan nasional perpustakaan literasi, “Kami mengambil kesempatan menitipkan perlu kita kirimkan supaya diakui di nasional terbentuknya Banggai Kepulauan,” tuturnya.

“Saya minta pendapat dari peserta yang hadir ini agar kita sepakati nanti bahwa terbentuknya Banggai Kepulauan, kemudian kami nanti kirimkan ke sistem informasi kearsipan nasional yaitu sudah dialih media kan nanti secara nasional bisa membaca sejarah Kabupaten Banggai Kepulauan terbentuknya,” tambahnya.

Turut hadir Ketua MUI, Narasumber, Camat, Tokoh Adat, Tokoh Agama serta undangan lainnya. (Roy-DISKOMDIGI)

/0 Comments/by

Pj. Bupati Bangkep Ihsan Basir Hadiri Peringatan HAM Sedunia Ke-76 di Jakarta

Jakarta, BanggaiKep.go.id – Penjabat (Pj) Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep) Ihsan Basir, SH.,LL.M hadiri Peringatan Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia Ke-76 Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Selasa (10/12/2024).

Dengan mengusung tema “Harmoni Dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045”, acara ini dibuka secara resmi oleh Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. kegiatan ini diharapkan dapat memberikan semangat untuk memperkuat nilai-nilai HAM, demokrasi, keadilan dan perdamaian di tengah masyarakat yang beragam, menghormati HAM menjadi pilar utama pembangunan nasional.

Natalius Pigai dalam sambutannya menegaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk menegakkan nilai-nilai HAM karena 50 persen dari poin Astacita yang diusung menyangkut tentang hal-hak asasi.

“Dari delapan poin (Astacita), khususnya yang menyangkut tentang HAM itu adalah empat poin. 50 persen dari poin Astacita adalah menyangkut tentang HAM”, ucapnya.

“Itu artinya apa? Artinya HAM dianggap sangat penting bagi bangsa ini karena HAM adalah titik temu peradaban antara nilai-nilai fundamental bangsa, berpijak kepada Pancasila dan juga nilai-nilai yang dianut di dunia internasional,” tegasnya.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, dalam sambutannya menekankan pentingnya menjadikan isu-isu HAM sebagai prioritas bersama.

“Momen peringatan Hari HAM Sedunia ke-76 ini harus menjadi pengingat bagi seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang persoalan HAM yang menjadi agenda penting pemerintah saat ini dan di masa depan,” ungkap Yusril.

Di akhir sambutannya, Yusril mengemukakan bahwa pembangunan Indonesia ke depan akan berbasis HAM, sebagaimana konstitusi mengamanatkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Dalam acara tersebut juga dilaksanakan penyerahan piagam penghargaan oleh Menteri HAM kepada Gubernur yang telah membina kabupaten/kota peduli HAM tahun 2023 serta kepada masyarakat atas ide-ide kreatif dan pemahaman nilai-nilai HAM dalam berbagai lomba dalam menyambut Hari HAM Sedunia ke-76 tahun 2024. (IKP-KOMINFO)

/0 Comments/by

HUT DWP Ke-25, Pentingnya Sinergitas Pemda dan DWP Bangkep Bagi Kemajuan Pembangunan Daerah

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pj. Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep) diwakili Plh. Sekretaris Daerah Iswan Saleh hadiri Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan Ke-25 Kab. Banggai Kepulauan, Selasa (10/12/2024).

Kegiatan bertempat di Pendopo Rumah Jabatan Bupati dan di hadiri Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, Pabung 1308/LB, Kepala-kepala OPD Lingkup Pemda, Ketua Dharma Wanita serta undangan lainnya.

Dalam sambutan Pj. Bupati yang di bacakan Plh. Sekda mengatakan dharma wanita persatuan telah menjadi wadah yang strategis bagi perempuan untuk berkolaborasi, berbagi pengetahuan, serta saling mendukung dalam berbagai aspek kehidupan.

Banyak program yang telah dilaksanakan, mulai dari pelatihan keterampilan, penyuluhan kesehatan, penguatan pendidikan anak, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat kita.

“Melihat perjalanan Dharma Wanita Persatuan yang luar biasa selama 25 tahun, saya mengajak kita semua untuk merenungkan betapa pentingnya peran perempuan dalam setiap aspek kehidupan. Perempuan bukan hanya sebagai pendamping atau ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang,” ucapnya.

“Saya juga ingin menekankan pentingnya sinergi antara Dharma Wanita Persatuan Dengan Pemerintah Daerah, serta dengan organisasi-organisasi perempuan lainnya. Kerja sama yang solid dan terkoordinasi akan memberikan dampak yang jauh lebih besar bagi pembangunan daerah kita,” jelas Plh. Sekda.

Selanjutnya, melalui kolaborasi yang erat, kita dapat menciptakan berbagai program yang lebih bermanfaat, serta memberikan solusi nyata terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat, terutama perempuan dan keluarga.

Iswan juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya berbagai kegiatan dharma wanita persatuan selama ini.

“Saya juga ingin mengucapkan Selamat Ulang Tahun Yang Ke-25 Kepada Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Banggai Kepulauan, semoga usia yang semakin matang ini menjadi momentum untuk semakin memperkuat peran serta perempuan dalam pembangunan,” tuturnya. (Decky-KOMDIGI)

/0 Comments/by

Pentingnya PUG Sebagai Strategi Pembangunan Daerah yang Inklusif dan Berkeadilan di Banggai Kepulauan

Salakan, BanggaiKep.go.id – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, melalui Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) menggelar Rapat Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) Tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati, Selasa (10/12/2024).

Rapat ini dihadiri oleh Pj. Bupati Banggai Kepulauan diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Banggai Kepulauan Edison E Moligay, S.Sos.,M.A.P, Pemateri dari Dinas PPPA bersama tim, Yayasan Sikola Mombine Provinsi Sulawesi Tengah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Banggai Kepulauan.

Dalam sambutan Pj Bupati Banggai Kepulauan diwakili Asisten II Setda Edison E Moligay menyampaikan pentingnya pengarusutamaan gender sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan.

“Kesetaraan gender bukan hanya soal hak perempuan, tetapi juga tentang bagaimana kita menciptakan kebijakan yang adil bagi semua, baik perempuan maupun laki-laki, untuk berkontribusi dalam pembangunan,” ucapnya.

Menurutnya, dengan kolaborasi yang kuat dapat memastikan bahwa program pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan benar-benar inklusif dan menjawab kebutuhan semua kelompok masyarakat.

Selain itu, sebagai narasumber Bidang Kualitas hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga Dinas PPPA Provinsi Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Ni Made Anggreiniyati,SE.,M.Si. dan Direktur Eksekutif Yayasan Sikola Mombine Provinsi Sulawesi Tengah Nur Safitri Lasibani, S.IP memberikan pemaparan terkait pentingnya Pengarusutamaan Gender untuk menjamin perempuan dan laki-laki mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, memperoleh manfaat pembangunan dan pengambilan keputusan yang sama di semua tahapan proses pembangunan.

Kesetaraan gender dalam kebijakan pembangunan menjadi indikator yang yang cukup signifikan, karena kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan daerah untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan memerintah secara efektif.

Semakin tinggi apresiasi gender dalam proses perencanaan pembangunan, maka semakin besar upaya suatu daerah untuk menekan angka kemiskinan, dan sebaliknya rendahnya apresiasi dimensi gender dalam pembangunan akan meningkatkan angka kemiskinan.

Rapat ini membahas evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan PUG tahun 2024 termasuk tantangan yang dihadapi dan pencapaian yang telah diraih. Selain itu, disusun juga rencana kerja untuk tahun 2025 yang mencakup integrasi PUG dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan sosial.

Salah satu fokus utama tahun ini adalah meningkatkan kapasitas OPD dalam merancang program yang responsif gender serta menguatkan kolaborasi lintas OPD untuk mendukung percepatan pengarusutamaan gender di Kabupaten Banggai Kepulauan. (Admin-DP3AP2KB)

/0 Comments/by

Dinas P3AP2KB Bangkep Gelar Pelatihan PDC Pelibatan Ayah Dalam Pengasuhan Anak (Malane Mola)

Saiyong, BanggaiKep.go.id – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar kegiatan “Pelatihan Pengasuhan Dengan Cinta (PDC) Guna Pelibatan Ayah Dalam Pengasuhan Anak (Malane Mola) Tingkat Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2024” di Kantor Desa Saiyong Kecamatan Tinangkung, Senin (9/12/2024).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Pj. Bupati Banggai Kepulauan yang diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Edison E Moligay, S.Sos.,M.A.P.

Dalam sambutan Pj. Bupati yang disampaikan Edison Moligay mengatakan bahwa pengasuhan anak merupakan tanggung jawab bersama yang tidak hanya di bebankan kepada ibu tetapi juga ayah.

“Dalam budaya kita, peran ayah sering kali dianggap lebih sebagai penyedia sementara ibu yang lebih aktif dalam mendidik dan merawat anak,” ucapnya.

Ia juga berharap melalui pelatihan ini para ayah dapat semakin memperkuat peran mereka dalam Keluarga dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam membentuk karakter anak.

Kegiatan ini dihadiri oleh Organisasi Perangkat daerah dan berbagai elemen masyarakat, termasuk Pj. Kepala Desa Saiyong, Perangkat Desa, tokoh agama, serta tokoh masyarakat Desa Saiyong.

Sebagai narasumber, Sekretaris Dinas P3AP2KB Riska Pratiwi Thirayo, S.Ip. dan Direktur Eksekutif Yayasan Sikola Mombine Provinsi Sulawesi Tengah, Nur Safitri Lasibani, S.IP memberikan pemaparan yang lebih menekankan terkait perjalanan seorang ayah dalam membentuk melalui kasih sayang dan bimbingan, ayah memainkan peranan penting dalam perkembangan anak dan bagaimana ayah dapat mempengaruhi masa depan anak-anak mereka.

Acara ini bertujuan untuk meningkatkan peran ayah dalam keluarga sebagai pemimpin, ayah memiliki peran penting dalam membentuk nilai-nilai keluarga. Dengan memberikan contoh yang baik, ayah dapat mengajarkan anak-anak tentang tanggung jawab, kasih sayang, dan kerja sama.

Program Malane Mola sejalan dengan pengarusutamaan gender dimana akses, partisipasi, kontrol dan manfaat atas pengambilan keputusan dalam keluarga, keterlibatan ayah dalam pengasuhan termasuk pembagian peran dalam keluarga dirasakan setara antar perempuan dan laki-laki atau suami dan istri.

Keterlibatan ayah sangat berpengaruh dalam perkembangan anak. Konsep Malane Mola merupakan sebuah komitmen kaum laki-laki dan anak laki-laki di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagi agen perubahan untuk mendorong dan memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada kaum Perempuan agar dapat meningkatkan kualitas dan kemampuannya sehingga dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Melalui Program Peningkatan Kualitas Keluarga dan Program Inovasi Daerah Malane Mola, DP3AP2KB berharap Desa Saiyong dapat menjadi desa percontohan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Kab. Banggai Kepulauan.(Admin DP3AP2KB)

/0 Comments/by