Lukpanenteng, BanggaiKep.go.id – Wakil Bupati Banggai Kepulauan Serfi Kambey menghadiri kegiatan finalisasi kesepakatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dinas Pariwisata dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Paisu Batango, Desa Lukpanenteng.
Perjanjian kerja sama tersebut membahas pengelolaan dan pemungutan retribusi masuk kawasan wisata Danau PaisuPok, yang telah resmi diluncurkan pada 1 September 2026.
Penerapan retribusi wisata tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Finalisasi kesepakatan PKS ini menjadi langkah penting dalam memastikan pengelolaan objek wisata Danau PaisuPok dapat berjalan secara tertib, profesional, transparan, serta memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
Melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dan BUMDes Paisu Batango, diharapkan pengelolaan potensi wisata daerah dapat semakin berkembang sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perekonomian masyarakat desa.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Banggai Kepulauan, Kepala Dinas Pariwisata, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Bagian Hukum, Camat, pihak Bank BPD, Pemerintah Desa Lukpanenteng, serta tokoh-tokoh masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, seluruh pihak yang terlibat menyatukan pemahaman dan komitmen terkait mekanisme pelaksanaan kerja sama, khususnya dalam pengelolaan retribusi masuk kawasan wisata Danau PaisuPok.
Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berharap, sinergi yang dibangun melalui Perjanjian Kerja Sama ini dapat menjadi contoh pengelolaan destinasi wisata berbasis kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, BUMDes, dan masyarakat.
Dengan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan, Danau PaisuPok diharapkan semakin berkembang sebagai salah satu destinasi unggulan Kabupaten Banggai Kepulauan serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. (Decky-KOMINFO)
