Archive for category: BERITA

Salakan, BanggaiKep.go.id – Wakili Pj. Bupati Banggai Kepulauan, Sekretaris Daerah Rusli Moidady, ST.,MT buka secara resmi Advokasi Kebijakan Merdeka Belajar (KMB) dan Pengangkatan Guru Penggerak Menjadi Kepala Sekolah Atau Pengawas Sekolah bertempat di Hotel Sidapore Salakan, Rabu, (7/6/2023).

Perubahan Kurikulum penting untuk dilakukan secara lebih komprehensif. kurikulum merdeka sebagai kurikulum baru lebih komprehensif, dibandingkan kurikulum sebelumnya dan untuk mendukung visi pendidikan Indonesia serta sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran.

Merdeka belajar memungkinkan peserta didik terlibat dalam pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan dan karakteristiknya yang dapat di pelajari melalui berbagai pelatihan ataupun video yang terdapat dalam PMM, serta adanya Permendikbud Ristek Nomor 40 tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah merupakan bentuk upaya kemudahan dalam mewujudkan pelajar Pancasila.

Dalam sambutannya, Sekda mengatakan bahwa efektivitas kurikulum darurat ini semakin menunjukkan bahwa perubahan kurikulum penting untuk dilakukan secara lebih Komprehensif.

“Maka dari itu, disusunlah kurikulum merdeka sebagai kurikulum baru yang lebih komprehensif dibandingkan kurikulum sebelumnya dan untuk mendukung visi Pendidikan Indonesia, serta sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran,” ucapnya.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, mengubah paradigma beban kerja kepala sekolah sebagai pemimpin yang fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran.

Sekda menjelaskan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan persepsi pemda terhadap dampak positif kebijakan merdeka belajar, mengoptimalkan implementasi kurikulum merdeka pada Pemerintah Daerah, meningkatkan komitmen pemda terhadap pengangkatan guru penggerak menjadi kepala sekolah.

Dengan hasil yang di harapkan adalah meningkatnya persepsi pemda terhadap dampak positif kebijakan merdeka belajar, adanya implementasi kurikulum merdeka pada Pemerintah Daerah dengan optimal, meningkatnya komitmen pemda terhadap pengangkatan guru penggerak menjadi kepala sekolah.

“Mari kita ikuti kegiatan ini secara menyeluruh dengan harapan agar memberikan informasi terkait implementasi kurikulum merdeka khususnya di satuan pendidikan wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan,” pungkas Sekda.

Turut hadir Plt. Kadis Dikbud, Kabag Tata Usaha Balai Guru Penggerak Provinsi Sulteng, Ketua Dewan Pendidikan Bangkep, Ketua PGRI Bangkep serta undangan lainnya. (Decky-KOMINFO)

Luwuk, BanggaiKep.go.id – Pj. Bupati Banggai Kepulauan Ihsan Basir, SH.,LL.M hadiri Pembukaan Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Ke-II Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Sulawesi Tengah Tahun 2023, Selasa, (23/5/2023).

Kegiatan bertempat di Hotel Estrella, Luwuk, Kabupaten Banggai dan turut dihadiri  Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Bupati / Walikota Se Sulawesi Tengah, UKPBJ Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, UKPBJ Pemerintah Kab/Kota Se-Sulawesi Tengah, UKPBJ Polda Sulawesi Tengah, UKPBJ Universitas Tadulako dan Unit Kerja Kepegawaian Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota se-Sulawesi Tengah.

Pembukaan diawali dengan tarian penyambutan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan pembacaan doa dan laporan panitia oleh Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam sambutan Bupati Banggai Ir. H. Amirudin Tamoreka menyampaikan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Mengamanatkan Kepada Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/untuk membentuk UKPBJ Struktural yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa serta mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 10 Tahun 2021 tentang UKPBJ bahwa UKPBJ dikatakan sebagai pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa jika telah mencapai kematangan paling kurang pada tingkat proaktif.

Menurutnya, Pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini tidak sekadar mencari harga termurah dari penyedia. Pengadaan barang/jasa saat ini diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, dan penyedia (Value for Money). Artinya setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu memberikan nilai tambah bagi pencapaian kebutuhan barang/jasa.

“Dalam rangka mewujudkan Value for Money maka Perencanaan pengadaan memegang peranan yang sangat penting karena proses pengadaan yang tidak direncanakan dengan baik akan berakhir pada permasalahan hukum dan berpotensi menjadi temuan auditor/APH,” ucapnya.

“Kami mengajak para pelaku pengadaan barang/jasa khususnya personil UKPBJ agar senantiasa bekerja dengan memahami definisi dan tujuan pengadaan barang/jasa, melaksanakan kebijakan-kebijakan pengadaan barang/jasa dengan berlandaskan prinsip dan etika pengadaan barang/jasa sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan guna menghasilkan proses pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat serta mendukung pembangunan secara nasional,” terang Bupati.

Disamping itu, Gubernur Sulteng diwakili Wakil Gubernur Drs. Ma’mun Amir dalam sambutannya menyampaikan bahwa saat ini merupakan tahun ketiga diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang. Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satu amanat dalam Perpres ini adalah peningkatan profesionalitas dan modernisasi Pengadaan Barang/Jasa yaitu terbentuknya UKPBJ sebagai pusat keunggulan barang/jasa.

“Sebagai pusat keunggulan pengadaan barang/jasa pemerintah, UKPBJ tidak hanya memastikan tersedianya barang/jasa sesuai dengan yang dibutuhkan namun juga memiliki peran yang lebih luas yaitu UKPBJ harus berperan dalam peningkatan pelayanan publik, pengembangan ekonomi nasional dan daerah, pemanfaatan produksi dalam negeri, serta meningkatkan peran serta UMKM dan pengembangan ekonomi kreatif,” ujarnya.

Wagub juga menjelaskan bahwa target yang harus dicapai UKPBJ pada tahun 2023 ini adalah mencapai kematangan level 3 (Proaktif) yaitu UKPBJ yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan melalui kolaborasi, penguatan fungsi perencanaan bersama pelanggan internal maupun eksternal. Untuk mengukur tingkat kematangan ini, maka dibagi dalam 4 domain yaitu Domain Proses, Domain Kelembagaan, Domain SDM dan Domain Sistem Informasi.

“Tujuan akhir yang diharapkan adalah menghentikan atau mencegah perilaku korupsi, memperbaiki kualitas layanan publik, mengembangkan perekonomian lokal dan meningkatkan persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan,” ujarnya. (IKP_KOMINFO)