Archive for category: BERITA

Salakan, BanggaiKep.go.id – Wakil Bupati Banggai Kepulauan Serfi Kambey memimpin rapat evaluasi penanganan siaga darurat hidrometeorologi, khususnya kekeringan dan krisis air bersih, Selasa (1/9/2026).

Rapat tersebut di hadiri Ketua DPRD, Kabag Ops, Pabung 1308 L/B, unsur Forkompinda rapat tersebut menjadi tindak lanjut dari rapat koordinasi penanganan bencana yang digelar pada 20 Agustus 2026.

Serfi mengatakan evaluasi diperlukan untuk melihat perkembangan kondisi di lapangan sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditangani secara tepat.

“Tujuan rapat koordinasi pagi hari ini untuk mengevaluasi pelaksanaan penanganan siaga darurat hingga saat ini. Kita menilai perkembangan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat,” kata Serfi.

Menurut dia, kondisi kekeringan masih terjadi di sejumlah wilayah Banggai Kepulauan. Selain krisis air bersih, pemerintah juga perlu mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan akibat kondisi cuaca yang kering.

Sejumlah wilayah yang menjadi perhatian antara lain Kecamatan Bulagi, Bulagi Utara, dan Bulagi Selatan.

Serfi mengatakan pemerintah perlu mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan dan merumuskan solusi untuk menentukan langkah penanganan berikutnya.

“Keputusan yang akan diambil harus berdasarkan data yang akurat, kebutuhan masyarakat, kondisi ketersediaan air bersih, potensi karhutla, serta kemampuan pemerintah dalam menangani dampak bencana,” ujarnya.

Status siaga darurat kekeringan dan krisis air bersih di Banggai Kepulauan dijadwalkan berakhir pada 3 September 2026. Karena itu, rapat evaluasi tersebut juga menjadi forum untuk menentukan apakah status siaga darurat perlu diperpanjang atau ditingkatkan menjadi status tanggap darurat.

Serfi meminta seluruh organisasi perangkat daerah, BPBD, PDAM, unsur TNI-Polri, relawan, dan pihak terkait menyampaikan informasi berdasarkan kondisi sebenarnya di lapangan.

“Saya berharap seluruh peserta memberikan informasi, data, dan masukan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing secara objektif dan faktual,” katanya.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banggai Kepulauan Hasanul Basri A. Abuhadjim memaparkan hasil evaluasi penanganan krisis air bersih hingga 31 Agustus 2026.

Menurut Hasanul, terdapat 10 desa terdampak dengan jumlah sekitar 3.400 jiwa atau 1.223 kepala keluarga. Namun, baru 520 jiwa yang mendapatkan pelayanan distribusi air bersih.

“Dari 10 desa yang terdampak, baru satu desa yang bisa kita tanggulangi atau distribusikan air bersih, yaitu Desa Sosom,” kata Hasanul.

Dengan demikian, sekitar 2.481 jiwa masih belum memperoleh pelayanan distribusi air bersih.

Total kebutuhan air bersih berdasarkan hasil evaluasi mencapai sekitar 840.280 liter. Sementara volume air yang telah didistribusikan baru sekitar 145.600 liter. Artinya, tingkat pemenuhan kebutuhan baru sekitar 17,3 persen.

Hasanul mengatakan kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena berdasarkan informasi cuaca, potensi hujan dalam beberapa hari ke depan masih rendah.

“Data BMKG menunjukkan hujan sampai 10 hari ke depan masih rendah. Kemarin memang ada hujan, tetapi intensitasnya sangat kecil dan hanya sekitar lima menit berupa rintik,” ujarnya.

Ia juga menyebut kondisi puncak El Nino berpotensi terjadi pada September sehingga ancaman kekeringan masih perlu diantisipasi.

BPBD mencatat Kecamatan Bulagi Selatan menjadi salah satu wilayah dengan kebutuhan penanganan paling mendesak. Sejumlah desa yang berada di wilayah pegunungan mengalami keterbatasan sumber air, baik dari sumur maupun air hujan.

Desa-desa seperti Kepala Palabatu Satu, Kokondong, dan sejumlah wilayah di bagian atas menjadi perhatian karena akses distribusi cukup sulit.

“Untuk prioritas paling tinggi per hari ini yaitu Bulagi Selatan. Ada desa-desa di atas gunung yang memang harus diprioritaskan paling utama,” kata Hasanul.

Kondisi serupa juga ditemukan di sejumlah desa yang sebelumnya mengandalkan air hujan. Karena hujan tidak turun dalam waktu cukup lama, persediaan air masyarakat ikut menipis.

BPBD merekomendasikan peningkatan intensitas dan frekuensi distribusi air, terutama ke desa dengan kebutuhan tinggi.

BPBD juga meminta penambahan armada tangki air. Menurut Hasanul, jarak dan kondisi geografis menjadi kendala utama dalam distribusi.

“Kalau sudah memasuki wilayah Bulagi Selatan, jangkauannya cukup jauh. Jarak dari desa Bangunemo sampai ke desa Kokondong sekitar 33 kilometer. Kami membutuhkan penambahan armada sekitar satu sampai dua unit,” ujarnya.

Di sisi lain, sejumlah desa telah memiliki sumber air dari sumur bor. Hasanul menyebut Desa Alul dan Momotan mulai mendapatkan manfaat dari pembangunan sumur bor, termasuk dukungan pembangunan sumur bor melalui Balai Wilayah Sungai.

Namun, pemanfaatan sumber air tersebut masih menghadapi kendala sosial. Sebagian masyarakat belum terbiasa menggunakan air tanah dan masih khawatir terhadap kualitas air.

“Airnya sudah jernih, tidak berbau dan sangat bersih. Tetapi masyarakat masih takut menggunakan air tersebut. Kami berharap dinas terkait, seperti Dinas Kesehatan dan lingkungan hidup, dapat memberikan sosialisasi,” kata Hasanul.

Menurut dia, masyarakat selama ini lebih terbiasa menggunakan air hujan untuk kebutuhan sehari-hari. Ketika hujan berhenti, mereka mengalami kesulitan mendapatkan sumber air alternatif.

Direktur PDAM Banggai Kepulauan Syamsul Bahri mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BPBD untuk membantu penanganan krisis air bersih.

Namun, PDAM hanya memiliki satu armada mobil tangki yang saat ini kondisinya sudah tidak optimal.

“Mobil kami sudah cukup berumur. Untuk penanganan di desa yang berada di ketinggian, secara otomatis mobil kami mungkin tidak bisa menyuplai secara maksimal,” kata Syamsul.

Menurut dia, kondisi sasis kendaraan yang mulai keropos membuat mobil tangki tidak dapat membawa muatan air secara penuh ketika harus melewati medan menanjak.

Syamsul mengatakan PDAM telah berkoordinasi dengan BPBD terkait usulan peminjaman mobil tangki dari pemerintah provinsi.

Ia berharap dukungan tambahan armada dapat segera diperoleh sehingga distribusi air ke desa-desa yang sulit dijangkau dapat dilakukan secara maksimal.

“Kalau masih dibutuhkan mobil tangki, kami siap membantu teman-teman BPBD dan TNI-POLRI. Kami siap kapan saja dan di mana saja,” ujarnya.

Syamsul juga mengingatkan bahwa kondisi sumber air yang saat ini masih tersedia dapat kembali menurun apabila musim kering berlangsung lebih lama.

“Kalau sudah dua atau tiga bulan, secara otomatis sumber air akan turun drastis,” katanya.

Rapat evaluasi tersebut selanjutnya menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan lanjutan terkait status siaga darurat. Pemerintah juga akan mempertimbangkan data perkembangan kekeringan, kebutuhan air masyarakat, kemampuan distribusi, ketersediaan armada, serta potensi bencana hidrometeorologi dalam menentukan langkah berikutnya. (Roy-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id — Wakil Bupati Banggai Kepulauan Serfi Kambey meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempercepat pelaksanaan program dan serapan anggaran menjelang akhir triwu solan III 2026. Ia mengingatkan kepala OPD agar tidak membiarkan kegiatan dan anggaran menumpuk menjelang akhir tahun.

Pesan itu disampaikan Serfi saat memimpin Apel Pagi Gabungan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Senin, (31/8/ 2026).

Menurut Serfi, penghujung triwulan III harus menjadi momentum bagi setiap OPD untuk mengevaluasi program dan kegiatan yang telah direncanakan. Kegiatan yang sudah dianggarkan diminta segera direalisasikan sesuai ketentuan.

“Program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan harus segera dilaksanakan sesuai ketentuan. Jangan sampai terjadi penumpukan kegiatan dan anggaran pada akhir tahun karena lemahnya perencanaan maupun keterlambatan pelaksanaan,” kata Serfi.

Ia menegaskan percepatan serapan anggaran tidak boleh sekadar mengejar angka realisasi. Belanja pemerintah harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, terutama melalui pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

Serfi meminta kepala OPD segera mengidentifikasi kegiatan yang masih menghadapi kendala dan mengambil langkah percepatan sesuai aturan.

Dalam apel tersebut, Serfi juga menyoroti kualitas pelayanan publik. Perhatian khusus diberikan kepada perangkat daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan menjadi bagian dari pemantauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Beberapa perangkat daerah yang disebut antara lain Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Mal Pelayanan Publik, BKPSDM, hingga rumah sakit.

Serfi meminta pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan tidak diskriminatif.

“Jangan sampai masyarakat dipersulit dalam mendapatkan hak pelayanan yang seharusnya mereka terima,” ujarnya.

Ia juga meminta pimpinan OPD tidak hanya menyerahkan persoalan pelayanan kepada petugas pelaksana. Pengawasan harus dilakukan secara langsung dan seluruh standar operasional prosedur (SOP) diterapkan secara konsisten.

“Jangan hanya baik ketika ada pemantauan. Jadikan pelayanan yang baik sebagai budaya kerja kita sehari-hari,” kata Serfi.

Menurut dia, pelayanan publik merupakan salah satu ukuran paling nyata untuk melihat kinerja pemerintah daerah karena masyarakat berhadapan langsung dengan aparatur ketika membutuhkan layanan pemerintah.

Serfi kemudian mengingatkan aparatur sipil negara (ASN), khususnya yang berada di wilayah Kecamatan Tinangkung, untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi yang memasuki hari terakhir pada 31 Agustus 2026.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), masih terdapat ASN di wilayah Tinangkung yang belum mengikuti atau belum terdata dalam sensus.

Serfi meminta ASN memanfaatkan kesempatan terakhir tersebut untuk memastikan data mereka tercatat. Jika menemui kendala, ia meminta agar segera berkoordinasi dengan BPS.

“Tidak ada lagi ASN yang tidak terdata hanya karena persoalan komunikasi atau kendala teknis yang sebenarnya masih dapat dikoordinasikan,” ujarnya.

Ia menilai ASN harus menjadi contoh dalam mendukung program pemerintah. Data sensus, kata dia, akan menjadi salah satu bahan penting dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan.

Serfi juga menyinggung pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang berlangsung sekitar sepekan sebelumnya.

Ia meminta para pejabat yang baru dilantik segera bekerja dan membuktikan amanah jabatan melalui kinerja.

“Jangan jadikan jabatan sebagai tameng saja atau sebagai unggulan. Jabatan itu harus dibuktikan dengan kinerja,” kata Serfi.

Ia mengatakan pemerintah daerah bersama Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady akan melakukan evaluasi kinerja pejabat secara berkala. Evaluasi akan mengacu pada aturan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

“Setiap pejabat harus mampu menunjukkan progres. Evaluasi dilakukan untuk meningkatkan pelayanan di Kabupaten Banggai Kepulauan,” ujarnya.

Serfi menegaskan evaluasi tidak harus menunggu jadwal yang telah ditentukan. Pemerintah daerah dapat melakukan evaluasi sewaktu-waktu apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan tugas.

Selain kinerja, Serfi menyoroti kedisiplinan ASN. Ia mengatakan Bupati Rusli Moidady dalam sepekan terakhir melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah OPD dan masih menemukan ASN yang belum hadir pada pagi hari.

“Kemarin Pak Bupati sudah melakukan sidak ke beberapa OPD. Masih ditemukan banyak yang tidak hadir pagi-pagi. Itu menjadi salah satu penilaian,” kata Serfi.

Ia meminta kondisi tersebut tidak kembali terjadi. Menurutnya, disiplin kehadiran merupakan bagian dari tanggung jawab aparatur sekaligus salah satu indikator penilaian kinerja.

Serfi juga mengingatkan ASN agar tidak menjadikan efisiensi anggaran sebagai alasan untuk berhenti berinovasi.

“Efisiensi bukan alasan untuk berhenti berinovasi,” tegasnya.

Ia meminta seluruh aparatur bekerja berdasarkan aturan, memiliki target yang jelas, serta memastikan pekerjaan yang dilakukan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.

“Bekerjalah dengan hati, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bekerjalah berdasarkan aturan, dengan target yang jelas. Tunjukkan hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujar Serfi.

Serfi juga mengingatkan ASN yang belum dilantik maupun mereka yang nantinya mendapat amanah jabatan agar tetap menunjukkan kinerja terbaik. Kinerja tersebut akan menjadi bagian dari penilaian pemerintah daerah dalam menentukan keberlanjutan penugasan.

“Yang belum dilantik dan yang nanti ke depan tetap bekerja maksimal. Bekerjalah yang terbaik. Itu akan dilakukan penilaian oleh pemerintah daerah bersama Bapak Bupati dan Bapak Sekda,” katanya.

Ia meminta seluruh kepala OPD meneruskan arahan tersebut kepada jajaran masing-masing. Apel, kata Serfi, tidak boleh berhenti sebagai agenda rutin setiap pekan.

“Jangan sampai arahan hanya berhenti pada apel, tetapi harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata dan hasil kerja yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Serfi.

Serfi mengajak seluruh ASN meningkatkan disiplin, integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Kita bekerja bukan hanya untuk memenuhi kewajiban sebagai ASN, tetapi untuk memberikan pelayanan terbaik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan,” kata Serfi. (Roy-KOMINFO)