Diskominfo Jadi Instansi Pertama dalam Sosialisasi Anti Korupsi yang digelar Inspektorat Banggai Kepulauan

Salakan, BanggaiKep.go.id — Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi instansi pertama dalam kegiatan  sosialisasi antikorupsi bagi perangkat daerah yang digelar oleh Inspektorat Banggai Kepulauan, Senin (26/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh tim antikorupsi Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan, Kepala Dinas Kominfo, Sekretaris Dinas, para kepala bidang, kepala subbagian, serta sejumlah staf Dinas Kominfo yang hadir untuk mengikuti sosialisasi.

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparatur pemerintah mengenai pentingnya pencegahan korupsi, penguatan integritas, serta penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Banggai Kepulauan Rahmad Labou menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim antikorupsi Inspektorat yang telah berkenan memberikan sosialisasi kepada jajaran Dinas Kominfo.

Ia berharap materi yang disampaikan dapat dipahami dan diterapkan oleh seluruh peserta sehingga memberikan dampak positif terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Rahmad juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi. Menurutnya, transformasi digital merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, serta meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan dalam proses pelayanan dan administrasi pemerintahan.

“Tidak ada pintu lain dalam proses reformasi birokrasi. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan adalah digitalisasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dinas Kominfo telah menyelesaikan penyusunan dokumen arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), termasuk perencanaan arsitektur hingga tahun 2030.

Ke depan, dokumen tersebut diharapkan menjadi landasan bagi setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengembangkan arsitektur SPBE sesuai dengan kebutuhan dan tugas masing-masing, dengan Dinas Kominfo sebagai penanggung jawab koordinasi di bidang tersebut.

Rahmad menambahkan, transformasi digital membutuhkan komitmen bersama dari seluruh perangkat daerah. Digitalisasi tidak hanya sebatas penggunaan aplikasi dan teknologi, tetapi juga harus disertai perubahan pola kerja, peningkatan kualitas pelayanan, serta pembentukan budaya kerja yang berintegritas.

“Yang paling penting adalah komitmen setiap orang untuk tidak melakukan korupsi. Mari kita mulai dari diri sendiri, mendekatkan diri kepada Tuhan, menyayangi keluarga, dan tidak memberikan ruang bagi niat maupun kesempatan untuk melakukan penyimpangan,” tegasnya.

Sementara itu, dalam sambutannya, Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan menegaskan bahwa korupsi merupakan musuh besar yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ia mengingatkan bahwa aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan amanah sebagai pelayan masyarakat, termasuk dalam mengelola informasi publik, memberikan pelayanan, dan menjaga transparansi di era digital.

Menurutnya, Dinas Kominfo memiliki peran strategis karena data, informasi, dan layanan yang dikelola menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, integritas aparatur harus senantiasa dijaga agar kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terpelihara.

Ia juga menjelaskan bahwa sosialisasi antikorupsi merupakan salah satu upaya yang dilaksanakan pada tahun 2026 untuk mendukung peningkatan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pembangunan daerah harus disertai dengan niat yang tulus, kejujuran, dan tanggung jawab dalam bekerja. Sosialisasi tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan sarana pembelajaran, pencerahan, dan penguatan komitmen bersama untuk membangun pemerintahan yang bersih.

“Transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan yang bersih merupakan kunci utama dalam mewujudkan kinerja Dinas Kominfo yang dapat dibanggakan,” ungkapnya.

Ia mengajak seluruh aparatur yang mengikuti kegiatan tersebut untuk menjadikan sosialisasi sebagai momentum introspeksi diri, memperkuat komitmen, serta menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas.

Menurutnya, kejujuran merupakan modal penting bagi aparatur pemerintah, sementara pekerjaan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab akan menjadi warisan kebaikan bagi generasi mendatang.

Melalui kegiatan sosialisasi antikorupsi ini, diharapkan seluruh aparatur Dinas Kominfo Kabupaten Banggai Kepulauan semakin memahami pentingnya pencegahan korupsi dan mampu menerapkan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Dengan demikian, upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik dapat berjalan secara berkelanjutan demi kemajuan Kabupaten Banggai Kepulauan. (Decky-KOMINFO)