Kelompok Gotong Royong Masyarakat Desa Batangbabasal Dalam Pembangunan Rumah

Batangbabasal, BanggaiKep.go.id – Masyarakat Desa Batangbabasal Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan mempunyai ide berkelompok untuk bergotong royong dalam mempermudah atau meringankan beban ekonomi keuangan dalam pelaksanaan pembangunan rumah.

Terlihat salah satu rumah anggota kelompok bernama Yonce Kuna yang juga selaku Kasi Kepemerintahan Desa Batangbabasal yang sedang dalam pengerjaan pada Sabtu, (18/7/2020).

Kelompok gotong royong ini beranggotakan 12 orang terdiri dari Kasi Kepemerintahan, Linmas, Ketua RT dan warga masyarakat lainnya.

Gotong royong ini adalah bentuk kerjasama kelompok untuk meringankan anggota kelompok lain yang termasuk dalam kelompok itu sendiri, kegiatan ini sudah berjalan kurang lebih enam bulan dan alhasil empat rumah anggota yang sudah selesai dikerjakan.

Kegiatan pekerjaan ini hanya berlaku untuk anggota saja, mengenai pelaksanaan tersebut anggota bisa memilih atau meminta apa saja yang dibuat dalam pembangunan rumah misalnya pembuatan pondasi, penyusunsan batako, cor lantai, pemasangan plester dinding dan masih banyak lagi pembuatan yang diinginkan sesuai dari permintaan anggota pemilik rumah.

Kemudian dalam hal untuk meringankan atau mempermudah biaya keuangan, masyarakat yang terdiri dari 12 anggota tersebut memberikan atau menyumbangkan 2 sak semen atau uang seharga 2 sak semen disertai tenaga anggota untuk mengikuti proses pekerjaan kepada anggota yang rumah atau lokasinya sudah siap dikerjakan.

Dalam kegiatan ini, jika pembangunan tersebut seperti pembuatan pondasi, cor, pembuatan batako maka anggota atau pemilik hanya menyediakan pasir dan kerikil saja sebab setiap anggota akan membawah perlengkapan kerja beserta tanggungan semen 2 sak atau uang per anggota yang terdiri dari 12 anggota dan tidak perlu membayar atau menyewa tukang ataupun helper, karna 12 anggota tersebut akan datang dan mengikuti pekerjaan hingga selesai dengan sukarela (Tidak Dibayar).

Kemudian dalam pelaksanaan ini tidak dijadwalkan atau diundi kepada anggota siapa yang akan dilakukan pekerjaan selanjutnya namun cara kerja anggota tersebut adalah diberikan kebebasan kepada setiap anggota untuk mengambil giliran pekerjaan kapan saja asalkan anggota atau pemilik tempat pembangunan tersebut sudah siap.

Kasi Kepemerintahan Yonce Kuna selaku anggota menyatakan bahwa kegiatan ini sudah berjalan sekitar 6 bulan, “Kami sudah menyelesaikan 4 rumah anggota jadi yang kami akan kerjakan selanjutnya masih ada 8 anggota lagi sebab jumlah anggota kami ada 12 anggota”.

“Kemudian dari itu kami juga seluruh tim anggota gotong royong ini menyatakan sangat merasa terbantu dengan kegiatan kami sebab dalam melakukan suatu pekerjaan entah itu pemasangan pondasi atau cor lantai dan lainnya kami tidak lagi mengeluarkan biaya banyak seperti biaya pembayaran untuk tukang itu tidak perlu lagi, karna bila kita perhatikan maka dalam pembangunan itu yang banyak mengeluarkan uang itu salah satunya adalah untuk membayar tukang”, jelas Yonce menambahkan.

“Kami selaku tim berharap kiranya mungkin ada masyarakat yang mau mencontoh kegiatan kami ini, entah itu di Desa Batangbabasal ataupun di Daerah lain, sebab dengan cara ini maka setiap kita yang punya keinginan membangun tidak perlu mengeluarkan uang yang lumayan banyak”, harap Yonce. (ViktorKominfo)

/2 Comments/by

Pemdes Olusi Salurkan BLT-DD Tahap III Bagi 53 KK

Olusi, BanggaiKep.go.id – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) terus dilaksanakan bagi Desa-desa di Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan yang belum merealisasikannya sampai dengan tahap III yang diperuntukkan bulan Juni 2020.

Pemerintah Desa Olusi Kecamatan Buko Kab. Banggai Kepulauan melakukan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahap III bagi 53 Kepala Keluarga yang diperuntukan bulan Juni 2020.

Penyaluran dilaksanakan pada hari Selasa, 21 Juli 2020 bertempat di Balai Rakyat Desa Olusi, dihadiri oleh Plt. Camat Buko diwakili oleh Kasie Trantib Kantor Camat Buko Laskar Tolobi, S.Sos, Kapolsek Buko diwakili oleh Brigpol Yengki Kumano, Ketua dan Anggota BPD Desa Olusi serta Keluarga penerima bantuan.

Dalam sambutannya Kades Olusi Yason Mangani mengharapkan para penerima BLT-DD dapat memanfaatkan dana yang diterima untuk kebutuhan pokok keluarga bukan untuk foya-foya.

Sementara itu, Laskar Tolobi dalam sambutannya mewakili Plt. Camat Buko juga menekankan bahwa bantuan yang disalurkan kepada masyarakat merupakan bentuk kepedulian dari Pemerintah untuk membantu dan meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19, untuk itu kiranya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan bertanggungjawab.

“Kami pun selaku Pemerintah Kecamatan berharap masyarakat dapat terlibat aktif dalam membantu Pemerintah dalam menyukseskan program agar dapat berjalan dengan lancar”, ucap Laskar.

Yengki Kumano selaku Bhabinkantibmas di Desa Olusi dalam sambutannya mewakili Kapolsek Buko berharap agar masyarakat menjaga kamtibmas agar tetap aman dan kondusif apa lagi dalam situasi pandemi Covid-19, serta diharapkan masyarakat tetap mematuhi himbauan Pemerintah dan mentaati protokol kesehatan sehubungan dengan pencegahan Covid-19. (AmosKominfo)

/0 Comments/by

Penyuluhan IP4T tahun 2020 di Desa Batangbabasal Merupakan Program Kementerian ATR/BPN

Batangbabasal, BanggaiKep.go.id – IP4T adalah singkatan dari Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Program ini merupakan salah satu program dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Untuk itu, Tim IP4T dari Provinsi dan Kabupaten mengadakan Penyuluhan Inventarisasi, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tahun 2020 yang bertempat dikantor Balai Desa Batangbabasal Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat, (17/7/2020).

Adapun tujuannya adalah untuk memberikan pedoman dan arahan pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan  dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) oleh Tim IP4T dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan.

Kegiatan ini dihadiri oleh Tim IP4T Provinsi Indra Abd. Karim, A.md dan Supardy, SH, kemudian Tim dari Kabupaten Armen Manin, SH, Muh Fadli, SH, Nasril, SH dan Sugala S.Kom, Kepala Desa Btangbabasal Kaleb Nasir, Sekretaris Desa, ketua BPD, Aparat Desa, Pdt. Kartini bersama sebagian Masyarakat setempat.

Armen Manin, SH selaku Kasih Penataan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan menyampaikan bahwa “Kami merupakan Tim untuk memberikan penyuluhan untuk inventarisasi penguasaan kepemilikan penggunaan tanah, ini adalah proses awal atau pengambilan data awal dari kegiatan yg akan dilaksanakan selanjutnya”.

“Hal ini belum persertifikatan atau pada pengukuran nanti akan ada petugas yg akan datang di Desa ini dalam rangka untuk pendataan kepemilikan tanah-tanah didesa ini tanpa terkecuali misalnya tanah pekarangan, tanah perkebunan, sawah dan sebagainya” , jelas Armen.

“Kemudian akan didata objeknya misal berbatasan dengan siapa, asal tanah dari mana apakah dari pembelian, wariasan atau hibah, dan sebagainya namun baru sebatas data, sebab data tersebut sangat berguna untuk acuan kegiatan-kegiatan pertanahan”, sambung Armen.

“Selanjutnya begitu juga dari hasil pendataan tersebut akan nampak potensi didesa ini sudah seberapa banyak Masyarakat yang sudah memiliki sertifikat atas tanah atau seberapa banyak tanah yang belum tersertifikatkan di desa Batangbabasal”, tambah Armen.

Adapun penjelasan-penjelasan dari Tim Provinsi dan Kabupaten mengenai pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat tentang hal-hal yang menyangkut pertanahan misalnya pengalihan kepemilikan, proses pengurusan saat tanah yang belum tersertifikat, pengurusan untuk tanah warisan pembelian dan hibah.

Kemudian penjelasan untuk pengalihan kepemilikan bagi pemilik tanah orang tua yang sudah meninggal, pengurusaan untuk cara pengurusan pemisahan dari sertifikat induk dan masih banyak lagi pertanyaan dari Masyarakat tentang Pertanahan tersebut, penjelasan tersebut sudah dijelaskan dengan benar oleh Tim sehingga Masyarakat bisa mengerti dengan baik. (ViktorKominfo)

/0 Comments/by

Presiden Jokowi Bentuk Satu Tim Terpadu untuk Tangani Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Tim tersebut bertugas untuk merumuskan kebijakan dan memantau dengan saksama terkait perkembangan penanganan Covid-19 dan perekonomian nasional.

Jakarta, BanggaiKep.go.id – Presiden Joko Widodo membentuk dan menugaskan satu tim terpadu dalam rangka pengendalian dan penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional. Penugasan tersebut menjadi bagian dari Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang telah ditandatangani oleh Kepala Negara.

“Bapak Presiden tadi siang memanggil beberapa menteri dan menandatangani Perpres terkait penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden pada Senin, 20 Juli 2020.

Dalam penugasan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ditunjuk untuk mengoordinasikan tim kebijakan tersebut dengan dibantu oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai wakil ketua. Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan juga turut serta dalam penugasan tersebut di mana Menteri BUMN yang nantinya akan mengoordinasikan Ketua Satgas Perekonomian dan Ketua Satgas Covid-19.

“Satgas Covid tetap ditangani Pak Doni dan Satgas Perekonomian ditangani oleh Wamen BUMN Pak Budi Gunadi Sadikin,” ucapnya dalam keterangan terpisah.

Tim tersebut bertugas untuk merumuskan sejumlah kebijakan dan memantau dengan saksama terkait perkembangan penanganan Covid-19 dan perekonomian nasional. Di antara yang menjadi tugas tim itu ialah memantau ketersediaan peralatan uji maupun pengembangan vaksin Covid-19 hingga program perekonomian yang bersifat multiyears.

“Bapak Presiden memberi penugasan agar tim sepenuhnya merencanakan dan mengeksekusi program-program agar penanganan Covid dan pemulihan ekonomi ini berjalan beriringan, dalam arti agar keduanya ditangani oleh kelembagaan yang sama dan koordinasi secara maksimal,” tandasnya.

(BPMI Setpres). KondKominfo

/0 Comments/by

Aksi Demonstrasi Damai Masyarakat Desa Kombutokan dan Lopito, Kontraktor Pembangunan Tower Berjanji Akan Datang di Salakan

Salakan, BanggaiKep.go.id – Masyarakat desa Kombutokan dan desa Lopito Kecamatan Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan melakukan aksi demonstrasi damai di kantor DPRD Banggai Kepulauan, para pendemo menuntut kejelasan dari pemerintah daerah terkait  pembangunan tower Telkomsel yang rencananya akan di bangun di desa Kombutokan.

Mereka tiba di gedung kantor DPR disambut langsung oleh Ketua DPRD BanggaiKep Rusding Sinaling dan Anggota DPRD lainnya, Selasa (14/07/2020).

Nampak Aparat keamanan dari Polres BanggaiKep serta Satuan Polisi Pamong Praja berjaga-jaga, sementara para pendemo yang berjumlah puluhan orang itu melakukan orasi menuntut adanya kejelasan dari Pemda terkait pembangunan Tower Telkomsel di desa mereka.

Menurut juru bicara pendemo Suparjo Langka’ali, pembangunan tower tersebut  sudah mencapai hampir dua puluh lima persen, namun tiba-tiba dihentikan dengan alasan tidak memiliki izin dari pihak pemerintah daerah setempat.

“Hari ini kami menuntut dua hal yaitu kami meminta Pemda untuk memastikan Pembangunan Tower di Kambutokan harus tetap dibangun dan kami juga meminta Pemda memastikan lokasi pembangunan tower tidak berubah dalam artian sesuai dengan lokasi yang sudah dibangun saat ini,” teriak Suparjo Langka’ali  sebagai Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi demo.

Mereka juga mendesak agar para wakil rakyat segera menghadirkan unsur pemerintah daerah lainnya (eksekutif), guna meminta penjelasan dan klarifikasi terkait tuntutan aksi mereka.

Sementara itu, Nursastro Salomo mantan anggota DPRD Periode 2014-2019 menyuarakan hal yang sama. Nursastro menyayangkan sikap Pemda yang tidak sigap dalam memenuhi kebutuhan sistem telekomunikasi berupa ketersediaan jaringan seluler di wilayah desa tempat tinggalnya tersebut. “Sistem jaringan telekomunikasi sudah menjadi bagian dari kebutuhan pokok masyarakat, maka dari itu kami berdiri disini untuk menagih janji-janji Pemda yang sampai detik ini belum terbukti keberadaannya dan kejelasannya. Untuk itu, kami tegaskan Tower Kombutokan harga mati!,”tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Rusdin Sinaling memastikan, bahwa pembangunan Tower di desa Kombutokan harus tetap dibangun. Namun, wakil rakyat dua periode asal Fraksi NasDem ini juga ingin memperjelas alasan utama eksekutif memberhentikan pembangunan tower tersebut.

“Disini kita perlu menghadirkan Bupati dan Dinas terkait untuk mengetahui akar dari permasalahannya mengapa sampai pembangunan tower tersebut dihentikan serta kita bisa mencari solusinya bersama-sama,”ucapnya.

Beberapa saat kemudian, Sekretaris Daerah Kabupaten BanggaiKep Rusli Moidady mewakili Bupati dan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) yakni Kepala OPD terkait, Kepala Dinas Kominfo Ir. Kondrad D Galala, MM, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ferdi Salamat, S.T. M.Si, Kepala Badan Kesbang Nugrahaeni Pakabu, SH, M.Si dan Pejabat PUPR dan Pejabat lainnya sudah berada di kantor DPRD.

Sekda dalam klarifikasinya mengatakan, “Kami juga sangat menginginkan adanya pembangunan tower di desa Kombutokan, namun ada beberapa kendala teknis dalam ketentuan Perda bahwa titik dalam membangun tower minimal berada dalam radius 25 meter dari pemukiman warga. Pihak perusahaan yang menangani hal ini belum pernah memberitahukan atau belum meminta izin kepada kami Pemerintah Daerah, untuk membangun tower di titik tersebut di tengah pemukiman rumah Penduduk. Nanti sudah kurang lebih 25% pembangunan barulah mereka meminta izin membangun tower, otomatis kami sebagai pemerintah daerah menolak karena selain membahayakan masyarakat disekitar, kami juga merasa di anggap enteng oleh pihak perusahaan tersebut dan ini bukan pertama kalinya masalah seperti ini terjadi. Sebelumnya juga sudah pernah mereka berbuat seperti ini, mereka main bangun seenaknya di lokasi yang sesuka-sukanya sendiri dengan alasan sudah disetujui Kepala Desa atau Masyarakat, nanti sudah selesai baru datang ke Pemda meminta izin, padahal aturannya sebelum mendirikan bangunan apapun harus meminta izin terlebih dahulu ke Pemda” jelas Sekda.

“Ini sama halnya ada tamu asing tanpa ucap salam dan permisi langsung masuk ke rumah kita dan seenaknya mengambil alih semua milik kita. Jelaslah sikap kita sebagai tuan rumah marah dan mengusir tamu seperti ini” sambungnya.

Namun sudah dijelaskan oleh Sekda, masa aksi masih bersikukuh agar Pemda tetap mengeluarkan izin pembangunan tower di titik lokasi tersebut, karena menurut mereka di desa maupun kecamatan lain ada juga bangunan tower yang berdekatan dengan pemukiman warga penduduk sekitar.

Sambil menenangkan masa, Rusdin Sinaling berbicara dengan salah seorang Pendemo, Nursastro untuk mengarahkan masuk kedalam ruang rapat untuk berdiskusi secara formal dengan tujuan untuk mendapatkan solusi terbaik.

Setelah rapat dibuka oleh Ketua DPRD,  Anggota DPRD Sadat Anwar Bihalia menyampaikan sikapnya bahwa Pemda harus memutuskan masalah ini dengan sebaik-baiknya. Beliau menginginkan adanya sebuah jaminan kepastian terkait pembangunan tower di wilayahnya tersebut.

“Agar masyarakat pulang dengan membawa kepastian. Bukan sebuah janji belaka. Maka komitmen jaminan yang nyata harus dibuat dan disampaikan kepada masyarakat bahwa Pemda akan merekomendasikan izin pembangunan tower di desa Kombutokan,” tegas Sadat.

Wakil Ketua DPRD Eko Wahyudi, ST dengan lantang mengemukakan,“Masalah tower ini bukan kita tidak lanjuti dan ini sudah dua kali kita mediasi persoalan pembangunan tower. Regulasinya sebenarnya yang tidak dipatuhi jadi salah, harusnya setiap pembangunan itu harus menyampaikan izin dulu, itu baru betul yang disampaikan. Bukan nyelonong, asal bangun baru bikin perizinannya. Kenapa demikian, karena kita ada Perda RT/RW nya” jelasnya.

Giliran kesempatan berbicara pihak Eksekutif oleh Sekda, Diskominfo, Dinas PU dan Tata Ruang.

Penjelasan dari Eksekutif hampir serupa bahwa tidak melarang ataupun tidak membatalkan ataupun tidak membatalkan pembangunan Tower di Kambutokan.  Perlu diketahui, sejak tahun 2017 memang sudah diusulkan permohonan bukan saja melalui surat tetapi juga bercakap langsung dengan Pejabat kompoten di Kementerian oleh Plt. Bupati H. Rais D Adam kepada Menteri Kominfo, setiap desa yang belum ada sinyal telekomunikasi agar bisa mendapatkan sinyal telekomunikasi bahkan usul internet juga. Nah pada hari ini ada realisasi tower untuk desa Kambutokan, maka mari kita ikuti prosedur pembangunannya dengan baik, karena niat yang baik dan dilakukan dengan baik maka akan baik pula hasilnya.

Masalahnya, pembangunan tower yang sedang dilakukan Kontraktor saat ini, berada di dalam pemukiman masyarakat disana itu, bisa membahayakan karena sangat dekat dengan rumah yang ada, dan hal ini tidak sesuai dengan regulasi Peraturan Daerah (Perda), melanggar Perda ada konsekwesi hukum bagi Pejabat.

Selanjutnya yang dirasakan janggal adalah mengapa harus bersikeras harus dibangun di titik lokasi pemukiman itu, bukankah dapat dibangun ditempat lokasi yang aman tidak dalam pemukiman asalkan ada mendapatkan sinyal telokomunikasi dengan baik.

Adanya sikap kontraktor perusahaan yang semena-mena membangun tower di titik lokasi yang disukainya tanpa melakukan koordinasi atau tanpa meminta izin kepada pihak Pemda terlebih dahulu, seolah menunjukkan itikad yang tidak baik, dan masih diharapkan Kontraktor dapat menjelaskan kepada Pemda.

“Karena pihak investor membangun tanpa koordinasi dengan Pemda Banggai Kepulauan, Padahal, ada mekanisme dan ketentuan yang telah diatur dalam bentuk Peraturan Daerah” terang Sekda.

“Pembangunan Tower di Kombutokan tetap akan dibangun dan urusan teknis serta administrasi akan diurus Pemda dan pihak perusahaan yang menangani pembangunan ini.” tegas Sekda.

Pembangunan tower dimanapun bernilai manfaat sangat besar.  Pemda juga harus memastikan bahwa Pemilik tanah lokasi bisa menerima pembayaran sewa yang layak.  Jika melihat catatan berita, bahwa sewa tanah lokasi untuk pembangunan tower sekitar Rp 50 juta sampai Rp 80 juta per tahun dan bisa jadi di bayar dimuka 5 tahun, ini harga tahun 2015, mungkin sekarang sudah lebih dari itu.

Solusi terang persoalan muncul setelah Ketua meminta berbicara lewat telepon kepada pihak Kontraktor Pengusaha. Sekretaris Desa yang ikut hadir setelah didesak, maka memberikan nomor HP Kontraktor Pengusaha, karena Tim TKPRD tidak mempunyai nomor HP yang valid dari Pengusaha yang bersangkutan.

Dalam pembicaraan melalui telepon, yang memanfaatkan microphone dapat jelas didengar oleh semua yang hadir, bahwa Pengusaha tersebut akan datang di Salakan sesuai permintaan Ketua DPRD, untuk menyelesaikan permasalahan.

Rapat diskusi ditutup Ketua DPRD pada sore pukul 17.00 Wita. (TrisKominfo)

/0 Comments/by

Lukpanenteng Bakal Dapat Bantuan Bibit Ikan Hias

Lukpanenteng, BanggaiKep.go.id – Desa Lukpanenteng Kecamatan Bulagi Utara bakal mendapatkan bantuan bibit ikan hias dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pada Rabu, (15/7/2020), Camat Bulagi Utara Edison Moligay, S.Sos, M.A.P mendampingi Tim Teknis dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Banggai Kepulauan turun lapangan meninjau lokasi bakal dijadikan tempat budidaya ikan hias di Desa Lukpanenteng.

Kades Lukpanenteng Yerus Tolongala merespon baik program dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Banggai Kepulauan untuk meluncurkan bantuan bibit ikan hias di Lukpanenteng, ini tentunya membawa nilai tambah guna peningkatan perekonomian masyarakat Lukpanenteng.

“Kalau soal lokasi budidaya dan persyaratan yang dibutuhkan kami siap untuk melengkapi secepatnya karena ini merupakan peluang bagus yang harus dimanfaatkan dengan baik”, ungkap Yerus.

Edison Moligay juga merespon baik dan berterimakasih atas bantuan bibit ikan hias untuk Desa Lukpanenteng, jika dikelola dengan baik tentunya memberi kontribusi atas peningkatan pengunjung di objek Wisata Paisupok. Camat juga menyarankan kepada Kades untuk lokasi budidaya sebaiknya dibuat disekitar lokasi objek wisata Paisupok. (AmosKominfo)

/0 Comments/by

Dinas Ketapang BanggaiKep Serahkan Bantuan Buku Rekening Pemerintah Kegiatan Pertanian Keluarga

Salakan, BanggaiKep.go.id – Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar Rapat Koordinasi, Evaluasi sekaligus Penyerahan Buku Rekening Bantuan Pemerintah Kegiatan Pertanian Keluarga Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020.

Kegiatan dihadiri oleh Bupati Banggai Kepulauan diwakili oleh Sekertaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli, Kepala Dinas Ketapang, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Camat-camat dan Kepala Desa terkait serta para kelompok tani yang menerima bantuan.

Penyerahan bantuan ini dilaksanakan di kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan, Selasa, (14/07/2020).

Sambutan Bupati yang dibacakan oleh Sekda Rusli Moidady, ST.MT mengatakan, “Alhamdulillah hari ini kita bisa menyerahkan bantuan buku rekening kepada para petani kita. Tentunya ini akan berguna untuk menunjang aktifitas para petani dalam melakukan usaha pertanian”.

“Untuk itu, atas nama Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan kami ucapkan selamat kepada kelompok tani yang telah menerima bantuan buku rekening yang didalamnya berisi uang dalam jumlah yang tidak sedikit per kelompok untuk melanjutkan usaha pertanian. Hal ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah Pusat kepada para petani, khusunya petani Banggai Kepulauan”, jelas Sekda menambahkan.

Sehingga Sekda berharap, “ Saya berharap bantuan ini bisa bermanfaat banyak bagi para kelompok tani yang medapatkan bantuan. Pergunakanlah sebaik mungkin bantuan yang diberikan agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat membantu lajunya pertumbuhan ekonomi di wilayah kita”.

Sementara itu, Kadis Ketahanan Pangan Sumiati Manompo, SP.,MM menyampaikan bahwa, “Kegiatan ini kami diberikan hanya sekitar dua minggu untuk identifikasi dan pas tiga minggu dana bantuan sudah masuk ke rekening. Walaupun ada kendala-kendala dilapangan karena memang kami dibatasi oleh waktu sehingga CPCL itu kami melihat langsung mana kelompok yang sudah jalan sebelumnya”.

“Kami ketahui memang dari Pemerintah Pusat itu hanya menentukan Kecamatan, mereka menetapkan Kabupaten itu menggunakan peta analisis. Sehingga kami tidak bisa menentukan, yang menentukan pusat melalui provinsi”, jelas Kadis Ketapang.

“Ini merupakan motivasi bagi kelompok dan terus terang saja bantuan ini hanya bibit kemudian sarana-prasarana produksi, tidak dibantu dengan biaya pengolahan tanah, dengan pakan. Ini ada tiga jenis usaha yang mereka usulkan dalam draft diantaranya tanaman pangan dan ternak . Jadi untuk kedepannya kami mohon bantuan dari dinas terkait khususnya dinas pertanian karena ini memerlukan bibit yang cukup besar kira-kira sekitar seribu lebih bibit yang dibutuhkan” sambung Sumiati.

Kadis Ketapang juga berharap, “Jadi ini diharapkan kepala desa dapat membuat proposal atau kelompok-kelompok petani maupun pendamping, sehingga bisa mendapatkan bantuan-bantuan dari Pemerintah Pusat”.

“Begitu juga kami, kedepannya dan 15 kelompok tani yang penanganan stunting terlalu tinggi. Jadi ada 15 desa nanti di tahun 2021 akan di interfensi. Bagaimana kami mau usulkan kalau desa itu tidak memberikan proposal, jadi 15 desa tersebut sudah dihimbau untuk membuat proposal, sehingga bantuannya bisa kami tindaklajuti atau melalui APBD maupun melalui Pemerintah Pusat”, ucap Kadis. (TrisKominfo)

/0 Comments/by

Rais D. Adam Lantik Tiga Pejabat Pengawas di Lingkup BanggaiKep

Salakan, BanggaiKep.go.id – Bupati Banggai Kepulauan H. Rais D. Adam melantik Tiga Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Senin, (13/07/2020).

Pelantikan berjalan baik dan lancar, dihadiri oleh Asisten dan Staf Ahli, Kepala Organisasi Perangkat Daerah beserta peserta pelantikan lainnya. Diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pembacaan naskah pelantikan.

“Saya sebagai Bupati Banggai Kepulauan dengan ini melantik saudara-saudari sekalian sebagai pejabat baru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Saya percaya bahwa saudara/i dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan memenuhi tanggungjawab yang diberikan. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa selalu bersama kita”, ucap Bupati dalam membacakan naskah pelantikan.

Selanjutnya dilanjutkan dengan proses pelantikan yang terdiri dari tiga peserta, dua saksi dan satu orang rohaniawan beserta satu orang Imam dan dipandu langsung oleh Bupati Banggai Kepulauan.

“Beberapa waktu yang lalu kita sudah menyaksikan bahwa ada pelatihan dari tiga pejabat yang berada dilingkungan unit pelayanan dan pengadaan. Saya ingin sampaikan kepada pengawas yang baru dilantik tadi masih tergolong usia muda dan dalam usia muda ini bukan berarti bisa berbuat selepasmu”, kata Rais.

“Dalam kegiatan apel gabungan perdana saya mengatakan bahwa saya sangat membutuhkan pengawas karena pengawas sangat menentukan terhadap apa yang dia awasi. Hari ini kita saksikan bersama bahwa kalian bertiga yang telah dilantik tadi yang berada dijabatan pengawas, mudah-mudahan ini mewakili dari pengawas-pengawas yang selama ini sudah ada untuk mewarnai bahwa sesungguhnya pengawas itu seperti itu. Ini hanya jabatannya sebagai pengawas, bukan berarti mengawas seperti wasit kira-kira seperti itu” jelas Bupati dalam sambutannya.

”Kita sudah banyak melihat hasil dan merasakan hasilnya. Salah satu hasil yang transparan, kita bisa ukur dan rasa adalah ketika hasil itu dinilai dan berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK melakukan penilaian juga tidak main-main. Apa yang dia lihat dan periksa itu adalah berdasarkan apa yang ditemukan dilapangan. Saya berharap, semoga contoh yang sudah kita dapatkan melalui penilaian BPK kemarin ini menjadi penolong bagi kita semua untuk lebih bersemangat dan terus bersemangat” sambung Bupati.

“Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran BKD yang biar hanya berapa menit bisa jadi. Alhamdulillah mudah-mudahan hasil pelantikan ini akan mendatangkan hal-hal yang baik dihari-hari yang akan datang” tutup Bupati Rais. (TrisKominfo)

/0 Comments/by

Bupati BanggaiKep Buka Rapat Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba di Instansi Pemerintah

Salakan, BanggaiKep.go.id – Bupati Banggai Kepulauan resmi membuka kegiatan Rapat Kerja Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba di Instansi Pemerintah yang dihadiri oleh Kepala Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua DPRD Banggai Kepulauan, Kapolres Banggai Kepulauan, Perwira Penghubung di Ruang Rapat kantor Bupati, Senin, (13/07/2020).

“Atas nama pimpinan Pemerintah kabupaten Banggai kepulauan menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas diselenggarakannya kegiatan ini sebagai wujud dan tekad kita dalam upaya memerangi narkoba di kabupaten Banggai Kepulauan sesuai instruksi presiden RI nomor 2 tahun 2020 tentang rencana aksi Nasional pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika tahun 2020 sampai 2024″, ujar Bupati BanggaiKep Rais D. Adam mengawali sambutannya.

” Seperti yang kita ketahui, dampak narkotika tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, namun juga keamanan, ekonomi hingga dapat mengancam keberlangsungan Bangsa dan Negara Indonesia pada umumnya dan Daerah Banggai Kepulauan pada khususnya”, sambung Rais.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika saat ini menjadi persoalan serius tidak hanya dalam skala Nasional namun juga dalam skala lokal di Daerah termasuk Daerah BanggaiKep. Secara Global maupun Nasional peredaran gelap narkotika terus meningkat. Modus Penyeludupan beragam, mulai dari penyeludupan melalui barang bawaan hingga dimasukkan kedalam tubuh manusia.

Masalah Narkoba juga tidak hanya menyerang kelompok atau kalangan tertentu saja, namun sudah masuk ke berbagai lini kehidupan di Negeri ini. Bahkan saat ini narkoba telah menyerang siapa saja termasuk keluarga, aparatur negara, anak-anak didik yang merupakan generasi penerus Bangsa.

“Selaku pimpinan Daerah, saya mengingatkan kepada semua pihak bahwa masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini bukan hanya tanggungjawab Pemerintah saja, tetapi merupakan tanggungjawab seluruh elemen masyarakat”, kata Bupati.

“Oleh karena itu, dalam penanganannyapun memerlukan strategi yang melibatkan semua pihak, juga seluruh komponen Bangsa sehingga masyarakat bisa terhindar dari narkoba” lanjut Rais.

Bupati juga berharap, “Saya juga berharap melalui rapat kerja ini, akan ditemukan langkah-langkah kongkrit pencegahan dan penanganan narkoba di kabupaten BanggaiKep ini sehingga daerah kita benar-benar aman dan tidak akan ditemukan lagi barang haram tersebut”.

“Sebelum mengakhiri sambutannya ini, saya menitip pesan kepada seluruh peserta rapat kerja program pemberdayaan masyarakat anti narkoba agar mengikuti lebih giat dan gencar barsama-sama berperan aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba ditengah masyarakat, khususnya dilingkungan masing-masing. Semoga Allah senantiasa meridhoi usaha kita dalam memerangi narkoba di Kabupaten BanggaiKep” tutup Bupati. (TrisKominfo)

/0 Comments/by

Tepat 110 Hari GGS Tugas Pencegahan Covid-19 Kec. Buko Laksanakan Tugas

Tataba, BanggaiKep.go.id – Tidak terasa perjalan sang waktu ditengah kesibukan Gugus Tugas Pencegahan Covid-19 Kecamatan Buko sebagai garda terdepan pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Banggai Kepulauan khususnya di wilayah Kecamatan Buko.

Pada Minggu, (12/7/2020) tepat 110 hari Gugus Tugas Covid-19 Kec. Buko laksanakan tugas dan tanggungjawab sehubungan dengan pencegahan penyebaran Virus Corona.

Salah satu anggota GGS Covid-19 Kec. Buko yang tidak mau namanya dicantumkan, saat dijumpai Jurnalis DisKominfo Pemda BanggaiKep mengatakan “Syukur alhamdulilah sudah 110 hari melaksanakan tugas dan tanggungjawab kami semua masih berada dalam keadaan yang sehat wal’afiat”.

Saat ditanyai apa saja yang dilakukan oleh GGS Tugas Covid Kec. Buko dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran virus corona di kecamatan Buko, Ia mengatakan “Kami rutin melakukan kegiatan setiap hari mulai dari menjaga pintu masuk keluar Kecamatan Buko dan Buko Selatan yakni Pelabuhan baik pelabuhan Leme-leme Bungin dan Pelabuhan Lalengan untuk melakukan pendataan kedatangan masyarakat dari luar Daerah”.

“Dan juga kegiatan rutin kami setiap melakukan pemantuan bagi pelaku perjalanan dari luar Daerah, serta melakukan sosialisasi bagi masyarakat untuk memberikan pemahaman bagaimana cara pencegahan virus corona dan juga bekerja sama dengan Tim Relawan Desa se Kecamatan Buko melakukan pencegahan dimasing-masing Desa melalui pembagian masker, penyemprotan disinfektan”, sambungnya.

Jurnalis DisKominfo pun coba mewawancarai berapa anggota gugus tugas yang lagi berbincang di Lokasi Pelabuhan Leme-leme Bungin (12/7/2020) menanti kedatangan kapal, saat ditanyai bagaimana dengan pembiayaan kegiatan ini, mereka katakan, “Sampai saat ini kami hanya merobek kantong sendiri untuk mengisi bahan bakar kendaraan kami, memang sudah ada kepedulian dari Pemda beberapa waktu lalu dengan membagikan APD dan Suplamen tapi selama ini sudah hampir 4 bulan baru 2 kali”.

Untung ada inisiatif dari Kapus Tataba Sianti, A.Md.Kep beberapa kali menyiapkan komsumsi dan suplemen tambahan seperti susu beruang, telur rebus dan lain-lain untuk membantu memulihkan daya tahan tubuh tim.

“Untuk itu harapan kami kiranya ada kepedulian bagi kami Tim GGS Tugas Covid di Kecamatan yang melaksanakan tugas, memang kami sadar bahwa ini adalah bencana kemanusiaan tapi kalau mau menuntut pengabdian dan pengorbanan kami siap asalkan semua sama berkorban, karena menurut informasi yang kami dapat kalau GGS Tugas di Kabupaten mendapat perhatian khusus, jangan sampai ini menimbulkan kecemburuan sosial”, tutur anggota Tim Gugus Tugas. (AmosKominfo)

 

/0 Comments/by