Patukuki, BanggaiKep.go.id — SMP Negeri 1 Peling Tengah kembali menggelar Gelar Karya Siswa 4, sebuah ajang tahunan yang telah menjadi program unggulan sekolah sejak pertama kali digelar pada tahun 2022. Kegiatan ini menampilkan berbagai kreativitas dan inovasi siswa, mulai dari bidang seni, budaya, teknologi, hingga sains, Selasa (9/12/2025).

Gelar Karya 4 tidak hanya menjadi wadah untuk mengembangkan kemampuan kognitif, tetapi juga mendorong siswa menampilkan talenta terbaik mereka. Beragam penampilan dan karya ditampilkan, seperti pembacaan puisi, khutbah, kultum, pameran teknologi tepat guna, TIK, tata boga, sains, serta pameran hasil karya program kokurikuler dan ekstrakurikuler.

Kepala SMPN 1 Peling Tengah, Muh. Haeril Lumuan, S.Pd., M.Pd., dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi antara guru dan orang tua dalam mengawal tumbuh kembang anak. “Kerja sama yang kuat antara sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan agar anak-anak kita mampu menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks,” ujarnya.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan, Drs. Djamaluddin Ahmad, M.Si. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan apresiasi dan kebanggaannya atas terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Gelar Karya seperti ini memberi ruang luas bagi siswa untuk tampil sesuai bakat dan minatnya. Kami sangat mendukung agar program ini terus berlanjut dan dapat menjadi inspirasi bagi sekolah lain,” ungkapnya.

Acara turut dihadiri oleh Danramil Kecamatan Liang/Peling Tengah, Koordinator Wilayah Pendidikan, Sekretaris IGI Banggai Kepulauan, serta para kepala sekolah TK/SD/SMP/SMA se Kecamatan Peling, Pemerintah kecamatan dan pemerintah desa patukuki, tokoh masyarakat, dan orangtua siswa.

Suasana kegiatan semakin meriah dengan berbagai penampilan, di antaranya tarian Malanot Tumbe, ceramah, serta pembacaan puisi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di penghujung acara, tamu undangan melakukan kunjungan ke stand pameran karya siswa, termasuk berbagai menu tradisional yang disajikan oleh setiap kelas.

Gelar Karya 4 SMPN 1 Peling Tengah berlangsung meriah dan penuh suka cita, sekaligus menjadi bukti keberhasilan sekolah dalam menumbuhkan kreativitas dan karakter siswa melalui pendidikan yang berorientasi pada pengembangan bakat dan minat. (Decky-KOMDIGI)

Salakan, BanggaiKep.go.id — Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Banggai Kepulauan Serfi Kambey secara resmi melantik dan mengukuhkan Pengurus Satuan Karya (Saka) Pramuka Kalpataru Cabang Banggai Kepulauan Masa Bakti 2025–2028 pada Selasa, (09/12/2025).

Kegiatan dihadiri jajaran Mabicab, Pengurus Kwarcab, para pembina, ketua majelis pembimbing, serta adik-adik Pramuka.

Dalam sambutannya, Ketua Kwarcab menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan pelantikan yang menjadi momentum penting bagi penguatan peran Saka Kalpataru di daerah.

“Keberadaan Saka Kalpataru di Banggai Kepulauan sangat penting, mengingat daerah kita kaya akan sumber daya alam yang harus dijaga dan dikelola secara berkelanjutan. Pelantikan hari ini menandai langkah baru untuk memperkuat peran Pramuka dalam menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Ketua Kwarcab juga berharap para pengurus yang baru dilantik dapat menjadi motor penggerak perubahan, teladan bagi anggota muda, serta mitra strategis pemerintah daerah dalam menjalankan program pelestarian lingkungan.

Beliau menyebutkan sejumlah program unggulan yang diharapkan dapat dikembangkan selama masa bakti 2025–2028, di antaranya: Pendidikan lingkungan hidup bagi anggota muda, Gerakan penghijauan dan rehabilitasi kawasan, Kampanye pengurangan sampah plastik, Peningkatan literasi lingkungan melalui kegiatan kreatif dan Kolaborasi dengan dinas terkait dalam program konservasi dan mitigasi bencana.

“Mari kita jadikan Saka Kalpataru sebagai wadah bagi generasi muda untuk mencintai dan menjaga alam, dengan mengamalkan Dasa Darma Pramuka, terutama nilai cinta alam dan kasih sayang sesama manusia,” tegasnya.

Di akhir sambutan, Ketua Kwarcab menyampaikan selamat kepada seluruh pengurus yang telah dilantik, serta apresiasi kepada semua pihak yang telah mempersiapkan kegiatan tersebut. Ia berharap masa bakti 2025–2028 menjadi periode yang produktif, kreatif, dan penuh inovasi. (Decky-KOMDIGI)

Palu, banggaikep.go.id — Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady Hadiri Undangan Rapat Pembentukan Forum DPRD Penghasil Nikel, kegiatan turut dihadiri Wakil Menteri ESDM RI, Gubernur Sulteng Anwar Hafid, Unsur Forkopimda Sulawesi Tengah, Bupati/Walikota Se-Sulawesi Tengah, Ketua DPRD Se Sulawesi Tengah para pakar, dan akademisi. Kegiatan berlangsung di Ruang Sidang DPRD Provinsi Sulawesi Tengah 08/12/2025.

Sejumlah fokus penguatan yang disepakati antara lain:

  1. Konsolidasi sikap DPRD provinsi penghasil nikel,
  2. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah PAD dari sektor pertambangan dan hilirisasi.
  3. Perjuangan skema Dana Bagi Hasil pertambangan yang lebih proporsional.
  4. serta Pengawalan kewajiban sosial dan lingkungan perusahaan tambang.

Forum ini menandai konsolidasi baru antar wilayah penghasil nikel dan diproyeksikan menjadi motor pengawalan hilirisasi nikel agar memberi nilai tambah maksimal bagi Daerah. Kegiatan yang menghimpun unsur legislative, eksekutif  dari berbagai Daerah penghasil nikel di Indonesia, yang tergabung dalam forum ini, yakni provinsi  Sulawesi Tengah,  Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua Barat Daya.  untuk menyatukan langkah dalam memperjuangkan kepentingan daerah penghasil sumber daya tambang.

Poto Prokpim: H.M Arus Abdul Karim. Ketua DPRD Provinsi  Sulteng

Ketua DPRD Provinsi  Sulteng, H.M Arus Abdul Karim, mengtakan, forum ini dibentuk atas semangat kebersamaan untuk memperjuangkan isu-isu strategis terkait kepentingan masyarakat di daerah penghasil nikel. Telah menjadi motor penggerak utama hilirisasi industri nikel. Kita bangga menjadi bagian integral dari rantai pasok energi masa depan,” kata Arus.

Sebagai inisiator, ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, menekankan forum ini menjadi  wadah untuk menyatukan visi dan misi terkait Dana Bagi Hasil yang lebih bermartabat dan berkeadilan. mendorong produk-prouk hukum  Daerah yang mampu meminimalisir dampak lingkungan industri ekstraktif serta melindungi hak-hak masyarakat adat di kawasan pertambangan.  Arus juga turut menyoroti ketimpangan yang masih dirasakan daerah, seperti beban sosial, tekanan terhadap infrastruktur, hingga risiko kerusakan lingkungan, yang belum sebanding dengan manfaat yang diterima Daerah.

Poto Prokopim : Rusli Moidady, ST.,MT.,AIFO. Bupati Banggai Kepulauan

Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, menyambut baik pembentukan Forum DPRD Provinsi Penghasil Nikel sebagai langkah kolaboratif antar daerah dalam mendukung pengelolaan industri nikel Nasional.

Bupati Rusli menyampaikan bahwa posisi strategis Banggai Kepulauan dalam rantai industri nikel. Banggai Kepulauan kerap terkena imbas aktivitas distribusi dan mobilisasi nikel lintas-perairan. Rusli menilai daerah seperti Banggai Kepulauan membutuhkan perhatian lebih dalam perumusan kebijakan nasional maupun provinsi, terutama terkait dampak perairan, pengawasan jalur transportasi mineral, hingga perlindungan ekosistem laut yang menjadi tumpuan hidup masyarakat setempat. ungkapnya

Ia juga menekankan pentingnya penataan ulang skema DBH dan CSR lintas-wilayah, agar manfaat ekonomi tambang dapat dirasakan lebih merata. Selain itu, ia mendorong agar pengembangan industri nikel membuka peluang kemitraan bagi UMKM lokal dan penyerapan tenaga kerja daerah, tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.

Pembentukan Forum DPRD Penghasil Nikel ini diharapkan menjadi wadah bersama dalam memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak kepada daerah, terutama pada masa transisi hilirisasi industri nikel. Melalui forum ini, daerah-daerah penghasil maupun terdampak diharapkan memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam pengambilan keputusan di tingkat nasional. (KOMINFO-PROKOPIM- BKP)

 

PALU, BanggaiKep.go.id — Sosialisasi Penilaian Mandiri dan Coaching bersama Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2026 resmi dibuka oleh Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady, ST., MT., AIFO, bertempat di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (8/12/2025).

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Koordinator Pengawas P3A BPKP Sulteng, Inspektur Daerah, Kepala Bappeda, Inspektur Pembantu Wilayah I, serta peserta dari 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Banggai Kepulauan.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi merupakan komitmen bersama pemerintah daerah untuk mencapai target maturitas level 3 pada tahun 2026.

Ia menekankan bahwa Penilaian Mandiri Maturitas SPIP bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, tetapi mencerminkan kesiapan organisasi dalam menerapkan sistem pengendalian intern yang efektif serta pengelolaan risiko yang terstruktur.

“SPIP Terintegrasi harus menjadi budaya kerja, bukan hanya dokumen. Keterpaduan antara manajemen risiko, kinerja, budaya integritas, dan pengawasan intern adalah kunci untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah,” tegas Bupati.

Lebih lanjut, kegiatan sosialisasi dan coaching ini bertujuan memastikan seluruh bukti dukung, data, dan implementasi SPIP pada unit kerja telah memenuhi ketentuan dan standar yang berlaku. Kehadiran Tim Evaluasi diharapkan dapat memberikan pendampingan, arahan teknis, serta klarifikasi terhadap aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki oleh OPD.

Bupati juga mengimbau seluruh peserta untuk mengikuti proses evaluasi dengan sungguh-sungguh, terbuka, dan responsif terhadap masukan demi peningkatan kualitas tata kelola. Ia berharap kegiatan ini menjadi momentum pembelajaran dan penguatan kapasitas aparatur dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang semakin matang.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menegaskan komitmennya untuk terus berbenah menuju tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berintegritas, sejalan dengan target maturitas SPIP Tahun 2026. (Decky-KOMDIGI)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menegaskan komitmennya menjaga akurasi data pemilih menjelang rangkaian kontestasi politik beberapa tahun mendatang. Penegasan itu disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum, Tommy Luasusun, S.H., mewakili Bupati Banggai Kepulauan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025, yang digelar di Aula KPU Banggai Kepulauan, Senin (8/12/

2025).

Dalam sambutannya, Tommy menyebut pemutakhiran data pemilih merupakan instrumen dasar untuk memastikan kualitas demokrasi tetap terjaga. Data pemilih yang akurat, katanya, berperan langsung dalam memastikan legitimasi hasil pemilu sekaligus meminimalkan potensi hambatan administratif di lapangan.

“Proses ini tidak mudah dan membutuhkan ketelitian, koordinasi lintas instansi, serta partisipasi aktif masyarakat. Namun kualitas data yang baik adalah kunci penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas,” ujar Tommy.

Ia juga memberikan apresiasi kepada jajaran KPU Banggai Kepulauan yang terus memperbarui data pemilih secara berkala. Menurutnya, kolaborasi antara kecamatan, kelurahan, desa, perangkat daerah, hingga lembaga kependudukan adalah fondasi penting dalam menghasilkan daftar pemilih yang valid.

Pemerintah daerah, lanjut Tommy, mendorong penguatan integrasi data kependudukan mulai dari informasi kematian, perpindahan penduduk, hingga perekaman KTP-el. Langkah ini dinilai mampu meningkatkan akurasi daftar pemilih dan memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu.

“Semakin baik integrasi data, semakin tinggi pula akurasi daftar pemilih kita,” ucapnya.

Ketua KPU Banggai Kepulauan, Supriatmo Lumuan, S.Sos., M.Si., dalam sesi sambutannya turut menggarisbawahi tantangan utama dalam menjaga validitas data pemilih. Mobilitas penduduk yang tinggi dan minimnya pelaporan administrasi kematian masih menjadi sumber ketidaksesuaian data.

“Sering kali masyarakat tidak mengurus surat kematian sehingga nama yang sudah meninggal tetap tercatat sebagai pemilih. Ada juga KTP dengan alamat yang tidak sesuai kondisi nyata di lapangan,” kata Supriatmo.

Ia juga menyoroti ketergantungan KPU pada Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang kerap belum sepenuhnya tersinkronisasi. Tidak jarang, kata dia, data tersebut masih memuat pemilih yang telah meninggal dua tahun sebelumnya.

“Daftar pemilih adalah sumber hak memilih. Jika kacau, kualitas pemilu ikut terganggu,” ujarnya.

Meski begitu, Supriatmo mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dan kerja sama Dinas Dukcapil dalam percepatan validasi data. Ia menyebut tingkat kesalahan data pemilih di Banggai Kepulauan relatif lebih rendah dibanding daerah lain.

“Ini modal penting untuk peningkatan kualitas pemilu ke depan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa KPU dan Bawaslu tetap menjaga integritas dan transparansi dalam proses pemutakhiran data pemilih. Kolaborasi lintas lembaga, menurutnya, menjadi kunci menghasilkan daftar pemilih yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Daftar pemilih yang berkualitas adalah pondasi hak pilih warga. Mari kita jaga bersama,” tutupnya.

Rapat pleno PDPB Triwulan IV tersebut juga dihadiri, Ketua Bawaslu Banggai Kepulauan, Pabung 1308 L/B,Kabag OPS Polres Banggai Kepulauan, anggota KPU dan Bawaslu, serta perwakilan partai politik termasuk PKB, NasDem, dan Demokrat. (Roy-KOMDIGI)

Salakan, BanggaiKep.go.id — Upaya memperkuat pendidikan politik bagi generasi muda kembali digaungkan di Banggai Kepulauan. Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Banggai Kepulauan menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Banggai Kepulauan akan Penguatan Pengawasan Pemilu dengan pembentukan Saka Adhyasta Pemilu di daerah kegiatan berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati, Jumat (5/12/2025).

Kegiatan penandatanganan MoU dihadiri jajaran pengurus Kwarcab, di antaranya Wakil Bidang Aset Keuangan, Usaha dan Sarana Prasarana Ramlin M. Hamid, S.Pd.SD.,M.AP, Wakil Ketua Bidang Informasi, Komunikasi, Pengabdian Masyarakat dan Humas Dr. Ariyono Orab, S.Pd.,S.Sos.,MM dan Sekretaris Kwarcab Nicolo Machiavelly B, SP.,M.Si.

Dari Bawaslu hadir Ketua Bawaslu Banggai Kepulauan Muslim Abd. Muin B beserta unsur pimpinan anggota Jainudin Laruhami yang juga memegang Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (HPPH).

MoU itu diterima langsung oleh Serfi Kambey selaku Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Banggai Kepulauan yang juga menjabat sebagai Wakil Bupati.

Dalam sambutannya, Serfi menyampaikan apresiasi atas inisiatif Bawaslu dalam memperluas pendidikan kepemiluan hingga ke lingkungan Pramuka.

“Saka Adhyasta Pemilu akan mendorong lahirnya generasi Pramuka yang berpengetahuan, berkarakter, dan berperan aktif dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu yang jujur, adil, partisipatif, dan berintegritas,” ucap Serfi

Ia menegaskan pentingnya menjadikan Pramuka sebagai agen perubahan sosial agar Pemilu ke depan berlangsung aman, damai, dan bermartabat, serta memperkuat kolaborasi Gerakan Pramuka dengan penyelenggara Pemilu seperti DKPP, KPU, dan Bawaslu.

Ketua Bawaslu Banggai Kepulauan, Muslim Abd. Muin B, menegaskan kerja sama tersebut merupakan bagian dari program pengawasan partisipatif Bawaslu dengan melibatkan berbagai organisasi masyarakat dan pemerintah.

Menurutnya, MoU menjadi ruang berbagi informasi dan edukasi terkait pengawasan serta pencegahan pelanggaran Pemilu. Keberlanjutan dari MoU ini adalah pengukuhan Saka Adhyasta Pemilu.

“Ke depan, dalam setiap kegiatan Kwarcab baik tingkat kabupaten maupun kecamatan, Bawaslu akan hadir bersama Saka Adhyasta untuk berbagi informasi mengenai kepemimpinan, kepramukaan, dan kepemiluan,” ujar Muslim.

Dorongan percepatan pembentukan Saka Adhyasta Pemilu juga disampaikan Ramlin M. Hamid. Ia meminta agar Bawaslu segera menindaklanjuti koordinasi teknis bersama pengurus Kwarcab. “Kami berharap pembentukan Saka Adhyasta dapat segera dirampungkan. Rencananya pengukuhan dilakukan pada Januari atau Februari 2026 bersama beberapa saka lainnya,” kata Ramlin.

Penandatanganan MoU tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat sinergi antar lembaga, tetapi juga membuka ruang kontribusi aktif generasi Pramuka dalam menjaga marwah demokrasi di Banggai Kepulauan. (Roy-KomDigi-IKP)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Kegiatan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 digelar di Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan, acara secara resmi dibuka oleh Bupati Banggai Kepulauan diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Iswan Saleh S.Sos serta dihadiri Kepala BPS Banggai Kepulauan, Kepala Bappeda, Kadis Sosial, para Kepala OPD lingkup Pemda Bangkep, dan undangan lainnya,  Jumat (05/12/2025).

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh Asisten Setda Iswan Saleh menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk memotret kondisi ekonomi bangsa secara menyeluruh.

Melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap memperoleh gambaran lengkap mengenai struktur ekonomi, perkembangan usaha, tantangan, serta potensi pertumbuhan di berbagai sektor.

Data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi dasar perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), baik bagi pemerintah pusat maupun daerah. Dengan data yang akurat, program pembangunan dapat disusun lebih tepat sasaran, termasuk dalam mendukung UMKM, memperkuat perekonomian daerah, dan mendorong iklim investasi yang berkelanjutan.

Selain itu, penyusunan single data Sensus Ekonomi Nasional menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh unit usaha tercatat dan terintegrasi dalam satu basis data. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi perencanaan pemerintah serta mempermudah koordinasi lintas sektor.

Pemerintah daerah juga mengajak seluruh perangkat daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

“Mari kita bersama-sama menyukseskan pendataan ini dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa partisipasi aktif seluruh pihak, kualitas data tidak akan optimal,” demikian disampaikan Iswan dalam sambutan tersebut.

Apresiasi juga diberikan kepada BPS Banggai Kepulauan yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan matang. Kegiatan sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman seluruh pihak tentang pentingnya Sensus Ekonomi, sekaligus memperkuat kesiapan daerah dalam menghadapi agenda nasional tersebut.

Mengakhiri sambutan, disampaikan harapan bahwa seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah.

“Dengan kerja sama yang sinergis, kita mampu menghadirkan data ekonomi yang berkualitas untuk mewujudkan Banggai Kepulauan yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan,” tutupnya. (Decky-KOMDIGI)

Salakan, BanggaiKep.go.id — Dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi dan memperkuat rentang kerja menuju Pemilu 2029, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan terus mengoptimalkan peningkatan sumber daya manusia secara internal. Upaya ini menjadi bagian penting untuk memastikan kesiapan jajaran dalam menghadapi tahapan pemilu yang semakin kompleks, Rabu (3/12/2025).

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pelaksanaan program RDK (Rapat Dalam Kantor) yang berfokus pada penguatan kapasitas staf. Program ini bertujuan menciptakan SDM yang adaptif, profesional, dan mampu menjawab tantangan kepemiluan di tahun 2029.

Pada kegiatan RDK hari ini, Bawaslu Bangkep menghadirkan materi khusus terkait peran kehumasan dalam lembaga publik. Penguatan ini dinilai penting karena humas memiliki peran sentral dalam membangun citra, menjaga kepercayaan publik, serta memastikan informasi kelembagaan tersampaikan dengan baik.

Untuk memperkuat pemahaman tersebut, Bawaslu Bangkep menghadirkan narasumber dari Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan melalui Dinas KomDigi Bangkep M. Yamin Talib .

Kehadiran narasumber eksternal ini diharapkan mampu memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai bagaimana strategi humas yang efektif dapat menunjang misi lembaga. Ketua Bawaslu Banggai Kepulauan, Muslim Abd. Muin menjelaskan bahwa salah satu misi utama Bawaslu adalah menjadi lembaga pengawas pemilu yang terpercaya di mata publik. Untuk mewujudkan hal tersebut, seluruh elemen organisasi harus dikerahkan secara maksimal, termasuk optimalisasi fungsi kehumasan dalam membangun komunikasi yang kuat, terbuka, dan berkelanjutan dengan masyarakat. Kepercayaan publik lahir dari transparansi informasi dan komunikasi yang baik. Humas menjadi jembatan penting antara Bawaslu dan masyarakat luas.  ungkapnya.

Sejalan dengan itu, Ketua Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (HPPH) Bawaslu Banggai Kepulauan  Jainudin Laruhami,  menambahkan bahwa integrasi antara pengawasan pemilu dengan komunikasi publik merupakan kunci penting dalam memperkuat proses pengawasan ke depan. Menurutnya, strategi humas tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sehingga tercipta pemilu yang berintegritas. Peran humas sangat penting untuk memastikan misi Bawaslu sebagai lembaga yang terpercaya dapat diwujudkan. Melalui kegiatan hari ini, kita berharap mendapatkan penguatan, masukan, dan pemahaman yang lebih baik untuk memperkokoh kelembagaan Bawaslu Banggai Kepulauan ke depan, Pengawasan yang kuat lahir dari sinergi antara Bawaslu dan publik. tegasnya.

kegiatan di akhiri dengan penandatangan MoU antara Bawaslu Banggai Kepulauan dan  Perisai Demokrasi Bangsa  Akan pengawasan partisipatif, serta Mendorong transparansi dan integritas pemilu  Banggai Kepulauan di masa depan.

Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan output yang konkret bagi peningkatan kualitas internal Bawaslu Bangkep, serta menjadi langkah nyata dalam persiapan menghadapi Pemilu 2029. (Decky-KOMDIGI)

Salakan. banggaikep.go.id  – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bersama Tim Ekspedisi Patriot Kawasan Transmigrasi Salakan, atas kerja sama Kementerian Transmigrasi  dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) di Ruang Rapat Kantor Bupati, Selasa (2/12/2025).

Kegiatan ini menghadirkan jajaran Forkopimda, Ketua DPRD Banggai Kepulauan, Staf Ahli Dan Asisten Sekertariat Daerah Sekertaris Daerah  Pimpinan Instansi Vertikal, Kepala Perangkat Perangkat Daerah camat, kepala desa, tokoh Masyarakat, Pemerhati, serta Kepala UPT Kinandal.

Poto Prokopim:  FGD Tim Ekspedisi Patriot ITB dan Kementerian Transmigrasi memaparkan, strategi pengembangan Kawasan Transmigrasi Banggai Kepulauan,

FGD (Forum Group Discussion)  ini menampilkan pemaparan hasil penelitian Tim Ekspedisi Patriot Kawasan Transmigrasi Salakan,  yang telah bekerja selama empat bulan di Kabupaten Banggai Kepulauan sejak Agustus 2025. Tim yang terdiri dari dua kelompok dipimpin Dr. Rer. Nat. Rizky, ST., MT., dan Jenny Rizkiana, ST., MT., memfokuskan penelitian pada inovasi dan desain unggulan kawasan transmigrasi.

Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, memberikan apresiasi tinggi kepada ITB atas inisiatif Ekspedisi Patriot. “Kami menyambut baik kolaborasi ini karena bukan sekadar penelitian akademik, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis yang bisa mempercepat pembangunan daerah,” ujar Bupati.

Poto Prokopim:  Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady. ST.,MT,.AIFO  saat memberikan Sambutan Pada Kegiatan FGD tim Ekspedisi Patriot. pengembangan Kawasan Transmigrasi Banggai Kepulauan,

Menurut Bupati, program ini menghasilkan dua capaian utama, yaitu rekomendasi inovasi kawasan transmigrasi serta rekomendasi desain unggulan spesifik kawasan transmigrasi. “Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat sektor pertanian, perkebunan, perikanan, serta meningkatkan ketahanan masyarakat di wilayah kita,” tambahnya.

Bupati juga menekankan besarnya potensi sumber daya yang dapat dikembangkan, Pemerintah Nasional mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,8 triliun di tahun 2025, Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ekonomi lokal dan mempercepat pemerataan pembangunan berbasis potensi Daerah, Pemerintah juga sedang menyiapkan infrastruktur dasar dan konektivitas untuk mendukung ekosistem industri yang berkelanjutan. Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady juga menyampaikan, bahwa Sulawesi Tengah menempati posisi kedua terbanyak di Indonesia dengan 29 kawasan transmigrasi, termasuk Kawasan Salakan di Desa Kindandal. Jelasanya

Poto Prokopim: Suasana FGD di Ruang Rapat Kantor, Bupati Banggai Kepulauan

Diakhir sambutan, Bupati berharap kerja sama antara Pemerintah Daerah dan tim ekspedisi dapat terus berlanjut. Ia juga mendoakan agar para peneliti Tim Ekspedisi Patriot selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan, serta hasil penelitian mereka dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Banggai Kepulauan. (Roy-Komdigi -BKP)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) menegaskan komitmennya memperkuat layanan kemanusiaan di daerah Kepulauan, saat Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, ST.,MT.,AIFO, membuka secara resmi Musyawarah Kerja Kabupaten (Muskerkab) PMI Banggai Kepulauan Tahun 2025, Selasa (2/12/2025).

Kegiatan ini dihadiri jajaran pengurus PMI, kepala perangkat daerah, organisasi profesi, serta relawan dari seluruh kecamatan.

Dalam sambutannya, Rusli menilai peran PMI kian strategis dalam menghadapi tantangan kemanusiaan yang kompleks, terutama di wilayah kepulauan yang terpencar dan memiliki tingkat kerentanan tinggi. Ia menekankan pentingnya penguatan sistem kesiapsiagaan, peningkatan kapasitas relawan, dan konsolidasi lintas lembaga.

“PMI telah menunjukkan kiprah nyata, terutama dalam respons cepat bencana, pelayanan darah, dan pembinaan relawan. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi seluruh pengurus dan relawan,” ujar Rusli.

Muskerkab 2025 disebut sebagai momentum untuk mengevaluasi program, memperkuat tata kelola, serta menyusun langkah kerja yang lebih terukur. Bupati mendorong agar PMI memperluas jejaring dengan sekolah, organisasi pemuda, lembaga profesi, hingga dunia usaha demi meningkatkan jangkauan layanan kemanusiaan.

“Kami berharap Muskerkab ini menghasilkan langkah konkret memperkuat layanan PMI hingga ke desa-desa. Profesionalisme dan efektivitas menjadi keharusan dalam mandat kemanusiaan,” tegasnya.

Rusli juga memastikan pemerintah daerah membuka ruang kolaborasi melalui regulasi, fasilitasi, serta integrasi program lintas sektor. Menurutnya, kerja kemanusiaan adalah kolaborasi panjang yang tidak bisa berdiri pada satu lembaga saja.

Ketua PMI Banggai Kepulauan, dr. Abdi Gunawan, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kekompakan relawan dan unsur pemerintah yang selama ini terlibat dalam berbagai penanganan kedaruratan di daerah.

“Ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang kuat, orang-orang yang selalu siap membantu,” katanya.

Abdi menyoroti budaya koordinasi cepat lintas lembaga TNI, Polri, BPBD, Damkar, Satpol PP, hingga tenaga kesehatan yang telah mengakar sejak masa pandemi Covid-19. Setiap ada kejadian darurat, seluruh unsur langsung bergerak tanpa menunggu instruksi formal.

Kondisi serupa terlihat saat penanganan krisis air bersih dan kebakaran. Mobil tangki PMI, bantuan dari PMI Provinsi, bahkan menjadi salah satu armada pendukung utama Damkar dalam sejumlah kejadian.

Di bidang pelayanan darah, Abdi menyebut PMI Banggai Kepulauan menunjukkan perkembangan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Masyarakat kini tidak lagi harus menyeberang ke Luwuk untuk memperoleh darah, sehingga banyak kasus kedaruratan dapat ditangani lebih cepat.

Beberapa pejabat daerah disebut menjadi pelopor donor darah rutin, termasuk Kepala Bappeda, pejabat keuangan daerah, hingga Ibu Bupati. “Mereka menunjukkan bahwa donor darah bukan hanya membantu orang lain, tetapi juga menyehatkan diri sendiri,” ujarnya.

Abdi berharap budaya donor darah dapat tumbuh kuat seperti di Solo dan Yogyakarta, di mana masyarakat menjadikannya kebiasaan bulanan.

Ketua PMI juga menyoroti pentingnya memperkuat Palang Merah Remaja (PMR) di tingkat SD, SMP, dan SMA. Selama ini PMR menjadi motor penggalangan donasi ketika terjadi bencana di luar daerah.

“Anak-anak kita berdiri di jalan, berpanas-panas, bergerak otomatis saat ada musibah. Ini melatih jiwa kemanusiaan sejak dini,” kata Abdi.

Ia menyebut PMR sebagai ruang pembelajaran organisasi yang kelak dapat melahirkan pemimpin daerah yang memiliki kepekaan kemanusiaan.

Menutup sambutannya, Abdi menegaskan bahwa PMI tidak hanya bergantung pada semangat kerelawanan, tetapi juga membutuhkan kemampuan teknis. Tahun 2025, PMI Banggai Kepulauan akan memprioritaskan peningkatan kapasitas relawan, pemantapan organisasi, dan perbaikan sistem dokumentasi respons kebencanaan.

“Relawan bukan sekadar orang yang hadir saat dipanggil. Mereka harus terlatih, terkoordinasi, dan memahami standar kepalangmerahan,” tegasnya.

Muskerkab PMI 2025 diharapkan menjadi tonggak penyusunan agenda kemanusiaan yang lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat kepulauan dari penanggulangan bencana, pelayanan darah, hingga pembinaan relawan muda. (Roy-KOMDIGI)