Archive for category: BERITA

Salakan, BanggaiKep.go.id – Menjelang ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) yang akan digelar di Palu, Sulawesi Tengah, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar kegiatan pembinaan dan pelepasan atlet daerah yang akan mewakili Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (14/10/2025).

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, ST., MT., AIFO, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada para atlet muda asal Banggai Kepulauan yang berhasil menorehkan prestasi hingga tingkat nasional.

“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pak Kadis dan seluruh jajaran Dispora yang sudah melakukan pembinaan dan pengarahan kepada anak-anak kita ini. Alhamdulillah, hari ini mereka tidak merasa sendiri. Mereka merasa didampingi oleh orang tua dan kakak-kakak mereka,” ujar Bupati Rusli.

Menurutnya, keberhasilan atlet Banggai Kepulauan menembus ajang nasional menjadi bukti bahwa daerah ini memiliki putra-putri terbaik yang berpotensi bersaing di level lebih tinggi. “Saya merasa bangga dan senang sekali, ternyata di Banggai Kepulauan ada anak-anak berprestasi tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi sudah sampai ke tingkat nasional. Ini satu kebanggaan, bahwa kalau kita mau, insya Allah kita bisa,” ucapnya.

Bupati Rusli juga berpesan kepada para atlet agar menjaga disiplin dan stamina selama menjalani pemusatan latihan di Palu. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara semangat latihan dan menjaga kondisi fisik agar terhindar dari cedera.

“Latihan itu penting, tapi jangan terlalu keras sampai cedera. Persiapkan diri dengan baik, dan yang paling penting tanamkan mental juara. Punya kemampuan hebat tidak cukup tanpa mental yang kuat. Katakan pada diri sendiri saya bisa, saya pasti bisa!” tegasnya.

Ia menambahkan, para atlet yang bertanding membawa nama besar masyarakat Banggai Kepulauan. “Ingat, kalian membawa nama 130 ribu jiwa masyarakat Banggai Kepulauan. Jadikan itu motivasi dan semangat untuk berjuang dengan sportif,” ujarnya menutup sambutan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Banggai Kepulauan menyampaikan bahwa pada ajang sebelumnya, kontingen Sulawesi Tengah berhasil meraih posisi ketujuh dengan dua medali emas, dua perak, dan dua perunggu. “Dari Banggai Kepulauan sendiri, ada dua atlet yang menyumbang medali di cabang atletik. Satu lagi, Abdul, peraih medali perunggu cabang karate, hari ini akan menerima penghargaan secara simbolis dari pemerintah daerah,” jelasnya.

Kegiatan ini menjadi bentuk dukungan moral dan motivasi bagi para atlet muda Banggai Kepulauan yang akan berlaga di kancah nasional, membawa semangat daerah dan cita-cita meraih prestasi terbaik untuk Sulawesi Tengah.

Turut hadir Staf Diposra, Pelatih serta para atlet muda Banggai Kepulauan.(Roy-KOMDIGI)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar Sidang Paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Banggai Kepulauan Arkam Supu dan dihadiri langsung oleh Bupati Banggai Kepulauan, Rusli Moidady, ST., MT., AIFO, Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, para staf ahli, asisten, pimpinan OPD, serta unsur Forkopimda, Senin (13/10/2025).

Dalam sambutannya, Bupati Rusli Moidady menyampaikan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 yang berpedoman pada RPJMD 2025–2029 serta memperhatikan RKP Nasional dan RKPD Provinsi Sulawesi Tengah. Arah kebijakan tersebut, kata Bupati, difokuskan pada tema besar “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif melalui Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perikanan, dan Pariwisata yang Berkelanjutan.”

“Kebijakan pembangunan tahun 2026 kami arahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah berbasis potensi lokal dengan prinsip inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Rusli.

Bupati menjabarkan empat arah kebijakan utama pembangunan Banggai Kepulauan tahun 2026, yakni:

1. Pemerataan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar jalan, air bersih, dan kelistrikan untuk mendukung daya saing perekonomian.

2. Percepatan peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.

3. Peningkatan produksi, produktivitas, dan daya saing produk pertanian, perikanan, dan pariwisata guna memperkuat ekonomi kerakyatan.

4. Peningkatan inovasi serta tata kelola pemerintahan yang berwibawa dengan dukungan nilai religius dan budaya lokal.

Lebih jauh, target kinerja daerah tahun 2026 meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, tingkat kemiskinan 11,85 persen, dan penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 1,52 persen. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan mencapai 68,55, sementara Indeks Reformasi Birokrasi 68 poin, dengan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 2,63 persen.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan proyeksi keuangan daerah tahun anggaran 2026. Total pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp759,56 miliar, terdiri dari:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp64,63 miliar, dan Pendapatan Transfer sebesar Rp694,37 miliar.

Meski mengalami koreksi sebesar 25,53 persen dibanding tahun sebelumnya, penurunan ini disebabkan belum dimasukkannya proyeksi dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp759,56 miliar, dengan rincian:
-Belanja Operasi Rp559,29 miliar,
-Belanja Modal Rp33,82 miliar,
-Belanja Tidak Terduga Rp3 miliar,
-Belanja Transfer Rp163,44 miliar.

Bupati menegaskan bahwa kebijakan pendanaan pembangunan tahun 2026 akan mengedepankan prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Pendekatan money follows program diharapkan menjamin bahwa anggaran daerah benar-benar diarahkan pada program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“KUA-PPAS menjadi jembatan penting antara perencanaan dan penganggaran. Dokumen ini memastikan keterpaduan seluruh program nasional dan daerah dalam meningkatkan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat,” jelas Bupati Rusli.

Menutup sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas sinergi yang selama ini terjalin baik antara eksekutif dan legislatif. Ia berharap pembahasan KUA-PPAS dapat berjalan lancar hingga tercapai kesepakatan bersama demi kemajuan Banggai Kepulauan. (Roy-KOMDIGI)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan resmi menjalin kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulawesi Tengah Cabang Salakan dalam implementasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online.

Penandatanganan perjanjian kerja sama tersebut berlangsung di Salakan dan dihadiri oleh pimpinan dan jajaran Bank Sulteng Cabang Salakan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), para Kepala Perangkat Daerah, serta Direktur RSUD Trikora Salakan. Jumat, (10/10/2025)

Dalam sambutan Wakil Bupati Serfi Kambey menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya kegiatan penting ini yang menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan modern.

“Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam tata kelola pemerintahan, termasuk dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Implementasi SP2D Online merupakan langkah nyata untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan,” ujarnya.

Dengan sistem SP2D Online, proses pencairan dana yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan secara lebih cepat, aman, dan terintegrasi antara Pemerintah Daerah dan pihak perbankan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan memberikan apresiasi tinggi kepada Bank Sulteng Cabang Salakan atas kemitraan strategis yang dibangun.

“Kolaborasi ini bukan sekadar digitalisasi sistem, tetapi juga merupakan komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang modern, transparan, dan berintegritas,” tambahnya.

Kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam upaya transformasi digital di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, sekaligus mendukung visi mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dalam sambutannya, pihak Bank Sulteng Ramiyatie, menyampaikan bahwa penandatanganan MoU ini bertujuan untuk mempercepat implementasi SP2D Online di daerah, khususnya di Kabupaten Banggai Kepulauan. Melalui sistem ini, proses administrasi keuangan pemerintah daerah akan menjadi lebih transparan dan akuntabel, sekaligus memitigasi risiko terjadinya penyimpangan dan korupsi.

Diketahui, dari seluruh kabupaten di Sulawesi Tengah, tinggal dua daerah yang belum menandatangani kerja sama SP2D Online, yakni Kabupaten Banggai Laut (Balut) dan Tolitoli. Penerapan sistem ini diharapkan mampu menertibkan tata kelola administrasi keuangan daerah, sebab seluruh transaksi nantinya dilakukan secara daring melalui jaringan internet.

Selain SP2D Online, Kemendagri juga tengah menyiapkan beberapa aplikasi pendukung, di antaranya aplikasi “Situs Desa” yang akan membantu aparatur desa dalam pengelolaan keuangan. Aplikasi ini telah diujicobakan di Kabupaten Poso dan Ampana, dan terbukti efektif mencegah potensi kebocoran dana desa karena pencairan dana dilakukan sesuai kebutuhan riil.

Pihak Bank Sulteng juga memaparkan komitmennya dalam mendukung digitalisasi layanan keuangan daerah, termasuk sistem pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang kini dapat dilakukan melalui ATM. Bank Sulteng sendiri merupakan milik bersama pemerintah daerah di Sulawesi Tengah, termasuk Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai salah satu pemegang sahamnya.

Melalui kerja sama ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Sulteng dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan serta memberikan kontribusi berupa deviden yang semakin besar bagi pembangunan daerah. Saat ini, kinerja keuangan Bank Sulteng tercatat sangat baik dengan rasio kesehatan tinggi dan laba tahun 2024 mencapai Rp329 miliar, serta menargetkan peningkatan laba menjadi sekitar Rp380 miliar pada tahun 2025.

Dengan penandatanganan MoU ini, Kabupaten Banggai Kepulauan resmi bergabung dalam sistem keuangan daerah berbasis digital yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien, sejalan dengan arahan Kemendagri dan upaya nasional pencegahan korupsi di tingkat daerah.

Kegiatan bertempat di Ruang Auditorium Bappeda dan Litbang dan di hadiri Direktur Bank Sulteng, Ibu Ramiyatie, Kepala Cabang Bank Sulteng Salakan, Sirajuddin, Kaban Keuangan Stevan Moidady, SE. ME, Sekda terpili Banggai Kepulauan, Moh. Arisusanto, SE. ME, Asisten I Setda Banggai Kepulauan, Iwan Saleh, S. Sos, Kepala OPD se- Kab. Banggai Kepulauan, Kabag, Camat se- Kab. Banggai Kepulauan. (Decky-KOMDIGI)

Salakan, BanggaiKep.go.id — Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan bersama Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Tahun 2025, bertempat di Aula Penginapan Bharata, Salakan, Kamis (9/10/2025)

Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Banggai Kepulauan Serfi Kambey, bersama sejumlah pejabat lintas instansi, antara lain Kepala Dinas Pariwisata dr. Jems Pinintoan, Kepala BNN Bangkep Kombes Baharuddin, Kepala Dinas Dukcapil Hari A. Masenge, Kepala Dinas DPMPTSP Din Lamasada, serta perwakilan unsur Forkopimda dan camat, Tim dari Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai yang dipimpin oleh Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Galih Nur Rahartadi.

Dalam sambutan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Galih Nur Rahartadi menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antar instansi untuk menegakkan pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah Banggai Kepulauan.

“Isu tentang keberadaan orang asing kini menjadi perhatian nasional. Imigrasi tidak bisa bekerja sendiri, tetapi perlu berkoordinasi dengan instansi pemerintah lain, baik pusat maupun daerah,” ujar Galih.

Ia menambahkan, Banggai Kepulauan memiliki posisi strategis sebagai daerah tujuan dan transit lalu lintas orang maupun barang. Kondisi ini, kata dia, membuka potensi penyalahgunaan izin keimigrasian dan kegiatan ilegal seperti penyelundupan manusia maupun peredaran narkotika.

Dalam kesempatan itu, pihak Imigrasi juga memperkenalkan program Desa Binaan Imigrasi, yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu keimigrasian serta memperkuat sinergi antara aparat imigrasi dan warga desa.

Sementara itu, Wakil Bupati Banggai Kepulauan Serfi Kambey, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menilai pengawasan terhadap orang asing merupakan upaya strategis untuk menjaga kedaulatan dan keamanan daerah di tengah arus globalisasi.

“Kita tidak bisa menolak kedatangan warga negara asing, baik yang datang sebagai wisatawan maupun tenaga kerja profesional. Namun, kita juga harus waspada terhadap potensi pelanggaran hukum dan penyalahgunaan izin tinggal,” kata Wabup.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat hukum, dan masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan. “Sebagai anak daerah, kita perlu memahami aturan dasar mengenai hak dan kewajiban warga negara asing agar dapat menjaga Banggai Kepulauan dari potensi penyimpangan,” ujarnya.

Rapat koordinasi tersebut diikuti sekitar 30 peserta dari berbagai instansi. Kegiatan berlangsung dalam suasana kondusif dan diakhiri dengan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi dalam pelaksanaan tugas TIMPORA di wilayah Banggai Kepulauan. (Roy-KOMDIGI)