Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) menggelar  upacara dalam rangka Peringatan Hari Koperasi (HARKOPNAS) Ke-78 Tahun 2025 yang dipimpin oleh Wakil Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep) Serfi Kambey dengan Tema “Koperasi Maju Indonesia Adil Makmur” bertempat di Halaman Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Senin (14/7/2025).

Upacara turut dihadiri Asisten II Setda Banggai Kepulauan Iswan Saleh, S. Sos, Waka Polres Kompol Abidin, Danramil Tinangkung Pelda Rahmad, Kepala BNN Banggai Kepulauan Oslan Daud, SKM, Kepala Cabang Bank Sulteng Sirajuddin, Kepala Cabang Bank Mandiri, Kepala OPD se- Kab. Banggai Kepulauan serta Kabag, Sekertaris (Eselon III).

Rangkaian kegiatan upacara, bertugas sebagai Perwira upacara Dra. Jeane Rorimpandey, Komandan upacara Jenopri Yabangka, SH, Pengibar Bendara Merah Putih dari Pol-PP Fermat Efendi, Jekli Duasi dan Eky Ronaldo. Adapun pasukan upacara terdiri dari Pol-PP, Damkar, BPBD, Perhubungan dan ASN.

Dalam sambutan Menteri Koperasi RI Budi Arie Setiadi yang dibacakan oleh Wakil Bupati mengatakan “Suasana penuh harapan semangat kebersamaan, Kita merayakan sesuatu yang lebih dari sekadar peringatan sebuah lembaga ekonomi, kita merayakan semangat hidup orang banyak, semangat gotong royong, semangat “dari kita, oleh kita, dan untuk kita” ucapnya.

Dan ini bukan semata romantisme sejarah. Konstitusi kita sendiri, yaitu pada pasal 33 uud 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Karena bangsa ini dibangun bukan oleh individualisme, tapi oleh gotong royong.

Beliau memaparkan dalam koperasi, suara setiap orang sama. Tak peduli berapa besar modalnya, setiap anggota punya hak bicara yang setara. Prinsip one man one vote, bukan hanya soal teknis rapat tahunan. Itu adalah simbol dari demokrasi ekonomi yang selama ini kita impikan, bahwa setiap warga bisa ikut menentukan arah masa depan bersama.

Koperasi sangat relevan dan strategis dalam mewujudkan beberapa asta cita presiden prabowo. Koperasi sektor pertanian secara nyata mendukung pencapaian swasembada pangan, selain itu juga dalam hal pengembangan industri agro-maritim dapat dilakukan pengembangan berbasis koperasi dengan kearifan lokal. Inisiatif tersebut tentunya sangat relevan dengan pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan melalui koperasi desa/kelurahan merah putih.

Selain itu, kita patut bersyukur, koperasi indonesia terus menunjukkan geliat positif. Tahun lalu, jumlah koperasi aktif kita tercatat sebanyak 131.617 unit. Anggotanya mencapai hampir 30 juta orang. Artinya, satu dari sepuluh warga indonesia adalah bagian dari koperasi. Volume usaha koperasi pada tahun 2024 menyumbang rp 214 triliun terhadap pdb nasional. Itu hampir 1 persen, dan potensinya masih sangat besar jika kita kelola bersama. Tentu saja jalan kita belum mulus. Di dunia internasional, koperasi-koperasi besar seperti mondragon di spanyol, koperasi pertanian nonghyup di korea selatan, zen-noh di jepang, iffco di india, fontera di selandia baru dan ntuc di singapura sudah lebih dulu melesat.

Tapi kita tidak boleh apatis. Kita akan menuju kesana mendorong tumbuhnya koperasi besar dengan memanfaatkan kekuatan desa. Di desa, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota sementara itu, kita juga mengetahui, desa-desa kita menyimpan potensi luar biasa, mulai dari pertanian, perikanan, kerajinan, pariwisata, bahkan energi terbarukan. Berdasarkan data bps 2024, terdapat 84.276 wilayah administrasi pemerintah setingkat desa, yang terdiri dari 75.753 desa, 8.486 kelurahan, dan 37 unit permukiman transmigrasi (upt) atau satuan permukiman transmigrasi (spt) di 7.281 kecamatan pada 514 kabupaten/kota. Dimana pada 66.002 desa/kelurahan, sebagian besar masyarakatnya bekerja di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan, inilah potensi yang harus di kelola dengan benar.

Menurutnya, semua itu baru bisa menjadi kekuatan ekonomi jika dikelola bersama. Dan itulah mengapa, presiden mengeluarkan instruksi presiden nomor 9 tahun 2025 dan keputusan presiden nomor 9 tahun 2025, yang mendorong percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan merah putih. Tidak kurang 18 kementerian/lembaga, pemerintah provinsi serta kabupaten/kota seluruh indonesia turut serta menjadi bagian penting dan mensukseskan agenda ini. Saya bangga menyampaikan bahwa hingga saat ini, sudah lebih dari 80.000 koperasi desa/kelurahan merah putih terbentuk lewat musyawarah desa/kelurahan khusus. Prosesnya bukan dari atas, tapi dari bawah. Rakyat sendiri yang membentuk. Rakyat sendiri yang mengelola. Koperasi ini bukan hanya tempat simpan pinjam. Di sana ada beberapa gerai penting, yaitu gerai sembako tempat mengakses barang subsidi pemerintah seperti gas, beras dan minyak goreng. Gerai klinik desa disertai dengan gerai apotik; gerai gudang untuk menyimpan serta logistik dan transportasi untuk mendistribusikan hasil panen. Dengan koperasi desa/kelurahan merah putih, barang subsidi untuk warga desa tidak lagi harus menunggu lama, tapi dapat diakses warga desa dengan harga yang ditetapkan dan waktu yang tepat.

Yang lebih menggembirakan, koperasi-koperasi ini juga mulai membangun kolaborasi/bermitra. Mereka tidak jalan sendiri. Mereka bermitra dengan kelompok tani (poktan)/gapoktan, koperasi sektor lain, bumdes, usaha swasta dan bahkan akademisi. Kita bisa menyebutnya ini dengan pendekatan pentahelix, di mana semua pihak duduk bersama untuk satu tujuan, yaitu kesejahteraan rakyat.
80.000 koperasi desa/kelurahan merah putih merupakan piranti yang disiapkan agar masyarakat lepas dari belenggu kemiskinan. Di samping itu, koperasi desa/kelurahan merah putih akan menajdi pusat kegiatan ekonomi di desa yang mencakup pusat produksi dan distribusi desa. Koperasi ini akan mengefisienkan biaya-biaya ekonomi yang sebelumnya merugikan masyarakat desa. 80.000 koperasi desa/kelurahan merah putih sebagai soko guru perekonomian bangsa, koperasi bukan hanya lembaga ekonomi, tetapi gerakan rakyat yang menyasar petani, nelayan, pelaku umkm di seluruh penjuru negeri.
Dan saya tahu, ini bukan hanya soal angka. Petani kecil yang dulu menjual jagungnya secara perorangan, harga rendah dan tak menentu. Kini, lewat koperasi, dia bisa menyimpan hasil panennya, menunggu harga membaik, dan menjual secara kolektif. Pendapatannya naik, anak-anaknya bisa sekolah lebih tinggi, dan dia tidak lagi berhutang ke tengkulak. Bagi saya, itulah koperasi, bukan hanya mengubah ekonomi, tapi juga membuka masa depan.

Kita semua tahu, membangun masa depan bukan hal yang mudah. Tapi satu hal yang pasti, kita tidak bisa melakukannya sendirian. Kita butuh teman seperjalanan, kita butuh gotong royong, dan kita butuh ruang di mana semua orang bisa tumbuh bersama. Koperasi adalah ruang itu.

Koperasi harus “agile”, yang artinya dapat beradaptasi, lebih gesit, lebih inovatif, dan lebih akuntabel sehingga dapat memberikan manfaat lebih besar kepada anggota dan lingkungannya. Jangan sampai tertinggal oleh kemajuan jaman. Untuk itu, kami tidak bosan-bosannya mengingatkan agar akuntabilitas koperasi harus terus diperkuat, tata kelola koperasi harus semakin baik sehingga koperasi semakin di percaya oleh masyarakat. Kita ingin koperasi menjadi pilihan rasional bagi tiap-tiap warga negara untuk menaruh harapan dan mengembangkan usahanya.

“Karena itu, saya ingin mengajak, dari lubuk hati saya yang paling dalam, kepada masyarakat luas, dan terutama kepada adik-adik generasi muda, generasi masa depan bangsa, jangan takut untuk berkoperasi. Koperasi bukan sesuatu yang kuno. Koperasi bukan milik orang tua. Koperasi adalah milik kalian juga, tempat di mana kalian bisa belajar, bertumbuh, berinovasi, dan ikut menentukan arah ekonomi bangsa,” ujarnya.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus, pengelola, pengawas dan segenap anggota koperasi dimanapun berada. Ketekunan dan keteladanan bapak, ibu dan saudara-saudara dalam berkoperasi telah ikut mengantarkan ekonomi indonesia tumbuh semakin berkualitas seperti sekarang ini. Namun, kita tidak boleh cepat berpuas diri. Kita membutuhkan lebih banyak lagi orang indonesia yang berkoperasi. Kita membutuhkan lebih banyak lagi koperasi-koperasi sektor riil, sektor produktif yang mampu mengoptimalisasi pengelolaan sumber daya alam agar lebih adil dan menyejahterakan. Kita membutuhkan lebih banyak lagi koperasi-koperasi yang menyediakan inovasi dan teknologi sehingga menjadi ekosistem usaha yang lebih menjanjikan bagi anak-anak muda untuk berkiprah. Saya berharap, semangat berkoperasi itu terus kita tularkan kepada generasi muda,” jelasnya.

Diakhir sambutannya, ia mengajak untuk mari kita rayakan hari koperasi ke-78 ini dengan rasa syukur dan semangat baru. Mari kita jadikan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat. Mari kita buktikan bahwa indonesia adil, makmur, dan berdaulat, bukan karena kekuatan segelintir orang, tapi karena kekuatan bersama rakyat. (IKP-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Wakil Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep) Serfi Kambey pimpin Upacara Peringatan Hari Koperasi Nasional (HARKOPNAS) Ke-78 Tahun 2025 dengan tema “Koperasi Maju Indonesia Adil Makmur” telah sukses dilaksanakan pada Senin pagi, pukul 07.58 WITA, bertempat di halaman Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Senin (14/7/2025).

Acara dihadiri oleh Wakil Bupati Banggai Kepulauan Serfi Kambey sebagai Inspektur Upacara, didampingi oleh pejabat penting Asisten II, Setda Iswan Saleh, Waka Polres Kompol Abidin, Danramil Tinangkung Pelda Rahmad, Kepala BNN Oslan Daud, Kepala Bank Sulteng Sirajuddin, Kepala Bank Mandiri, serta Kepala OPD dan pejabat eselon III di wilayah Banggai Kepulauan.

Rangkaian upacara berlangsung khidmat dengan pengibaran bendera Merah Putih oleh petugas dari Pol-PP, diiringi lagu Indonesia Raya dan diikuti dengan pembacaan teks Pancasila dan UUD 1945. Sambutan penting dibacakan oleh Wakil Bupati yang menyampaikan pesan Menteri Koperasi RI, menegaskan peran strategis koperasi dalam mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur serta pentingnya koperasi desa/kelurahan Merah Putih sebagai pilar pembangunan ekonomi rakyat.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyoroti pentingnya semangat gotong royong dan prinsip demokrasi ekonomi dalam koperasi, serta potensi besar koperasi untuk mendukung swasembada pangan, pengembangan industri agro-maritim, dan pemerataan ekonomi desa. Ia juga mengajak generasi muda untuk aktif berkoperasi sebagai bagian dari masa depan bangsa.

Acara diakhiri dengan menyanyikan lagu Mars Koperasi dan Padamu Negeri, pembacaan doa, serta pembubaran peserta upacara. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan lancar.

Peringatan Hari Koperasi Ke-78 ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan dan inovasi dalam koperasi demi Indonesia yang lebih maju, adil, dan makmur. (Roy-KOMDIGI)

Barru, BanggaiKep.go.id – Di hari kedua pelatihan sebanyak 10 pembudidaya ikan dari Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) berkesempatan mengunjungi Keramba Jaring Apung (KJA) di Desa Lawallu Kab. Barru yang didampingi Wakil Bupati Bangkep Serfi Kambey, tenaga pendamping Dinas Perikanan Kab. Bangkep dan pendamping dari BPBAP Takalar, Rabu (9/7/2025).

“Pembudidaya ikan yang ikut pelatihan bisa menerapkan ilmu yang didapatkan saat pelatihan dan meniru cara pembudidayaan ikan dengan menggunakan KJA” ujar Serfi.

Menurut pihak BPBAP Takalar, Pembudidaya ikan bisa melihat potensi lokal dan harga pasar untuk jenis ikan yang akan dibudidayakan seperti ikan baronang dan ikan bubara yang gampang didapatkan bibitnya

Wakil Bupati Bangkep menekankan bahwa hasil dari pelatihan ini dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pesisir melalui pengembangan ekonomi berbasis potensi laut yang dimiliki daerah. (Roy-KOMDIGI)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Bupati Banggai Kepulauan (Bangkep) Rusli Moidady hadiri Rapat Paripurna dengan Agenda Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Penyampaian Keterangan Bupati Atas Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025, Rabu (08/07/2025).

Kegiatan bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan dan di Hadiri Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD, Pj. Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala OPD Lingkup Pemda serta undangan lainnya.

Dalam sambutan Bupati Banggai Kepulauan mengatakan Sidang Paripurna pada hari Ini memiliki makna penting dan sangat strategis bagi kesinambungan Pembangunan Daerah Banggai Kepulauan yang kita cintai. Sesuai dengan amanat konstitusi, peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, mengisyaratkan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD disertai dengan dokumen pendukungnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama merupakan wujud dari pengelolaan keuangan, yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan rakyat khususnya masyarakat Banggai Kepulauan.

Berbagai pendapat, masukan dan arahan dari ketua dan anggota pansus terhadap materi rancangan perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 pada saat pembahasan dan penelitian ditingkat pansus maupun pandangan fraksi-fraksi dewan akan menjadi perhatian dalam penyempurnaan rancangan perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dan didalam evaluasi pelaksanaan APBD di masa yang akan datang.

“Syukur alhamdulillah pada hari ini, setelah mendengarkan laporan pansus atas hasil pembahasan dan penelitian serta penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPBD terhadap rancangan perda Kabupaten Banggai Kepulauan tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024, telah dinyatakan di terima dan di setujui untuk segera di sampaikan kepada Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah untuk di evaluasi sebelum di tetapkan menjadi peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan,” ucap Bupati.

Lanjutnya, “Bagi kami hal tersebut di atas merupakan sebuah manifestasi dari rasa tanggung jawab kita kepada masyarakat kabupaten banggai kepulauan dalam hal transparansi pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku, serta merupakan cerminan pelaksanaan fungsi kesetaraan dan kemitraan antara dprd dan pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan demi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Banggai Kepulauan.”

Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya pada pimpinan dan anggota dewan yang terhormat yang telah sepenuh hati bekerja dalam pembahasan dan penelitian rancangan perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.

“Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada tim pengolah data pertanggung jawaban apbd 2024 dan kepala dinas / badan / satuan kerja perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang secara aktif mengikuti pembahasan dan penelitian rancangan perda Kabupaten Banggai Kepulauan tentang pertanggung jawaban APBD tahun anggaran 2024,” ujar Rusli.

Pada kesempatan ini, Bupati juga menyampaikan rancangan perubahan kebijakan umum APBD serta rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2025 kabupaten banggai kepulauan. Berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bahwa, perubahan kebijakan umum apbd dan perubahan PPAS dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah dan perubahan penggunaan pembiayaan Daerah.

Perubahan kebijakan umum APBD disusun berdasarkan perubahan RKPD Kabupaten Banggai Kepulauan yang ditetapkan dengan peraturan Bupati Banggai Kepulauan nomor 18 tahun 2025 tentang perubahan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten banggai kepulauan tahun 2025. dengan tetap mengacu pada pedoman penyusunan APBD, yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Proses penyusunan perubahan kebijakan umum APBD dilakukan dengan memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke-dalam rancangan perubahan kua disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi yang ditetapkan sebelumnya. rancangan perubahan kua tersebut disampaikan kepada dewan perwakilan rakyat daerah untuk dibahas dan di sepakati bersama, serta dituangkan dalam nota kesepakatan perubahan KUA. Perubahan kebijakan umum APBD merupakan dasar penyusunan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara dalam penyusunan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Perubahan asumsi dasar kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara kabupaten banggai kepulauan adalah sebagai berikut :
1. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah
proyeksi perubahan pendapatan daerah kabupaten banggai kepulauan pada tahun 2025 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Tersebut Di Pengaruhi Oleh :

Penyesuaian terhadap asumsi pendapatan daerah sebagaimana telah di tampung dalam peraturan daerah nomor 11 tahun 2024 tentang APBD tahun anggaran 2025 dan peraturan Bupati Banggai Kepulauan nomor 46 tahun 2024 tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2025 serta peraturan bupati banggai kepulauan nomor 16 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas peraturan Bupati nomor 46 tahun 2024 tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2025 :

♦ Pendapatan transfer pemerintah pusat berdasarkan :

Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.
Kmk nomor 29 tahun 2025 tentang penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah menurut provinsi / kabupaten / kota tahun anggaran 2025 dalam rangka efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 ; dan Pmk nomor 102 tahun 2024 tentang perubahan atas pmk nomor 110 tahun 2023 tentang indikator tingkat kinerja daerah dan petunjuk teknis bagian dana alokasi umum yang di tentukan pengunaannya.

2. Kebijakan Perubahan Belanja Daerah
Perubahan Belanja Daerah Adalah Sebagai Berikut Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, Belanja Transfer.

Kebijakan perubahan belanja daerah tersebut dipengaruhi oleh:
Menampung kembali kebijakan belanja yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah nomor 11 tahun 2024 tentang apbd tahun anggaran 2025 dan peraturan bupati banggai kepulauan nomor 46 tahun 2024 tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2025 ; dan
menampung kembali kebijakan belanja yang telah ditetapkan dalam perubahan peraturan bupati tentang penjabaran APBD, sebagai berikut :

♦ Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Apbd Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;
♦ Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025;
♦ Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Apbd Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 ; Dan
♦ Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

3. Perubahan Pembiayaan Daerah:
Penerimaan pembiayaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami perubahan pada rancangan perubahan kebijakan umum APBD Sebesar Rp. 45.794.686.347,35 (Empat Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah Koma Tiga Lima.) dan tidak mengalami perubahan dari target pada APBD Induk.

Rencana pengeluaran pembiayaan daerah pada perubahan APBD tahun 2025 yang dialokasikan Sebesar Rp. 3.360.000.000,00 (Tiga Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) masih sama dengan target awal pada apbd induk tahun anggaran 2025 yang direncanakan penggunaannya pada penyertaan modal (Investasi) Daerah Kepada Pt. Bank Sulawesi Tengah Sebesar Rp. 2.360.000.000,00 (Dua Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) Dan Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah). (Decky-KOMDIGI)


Takalar, BanggaiKep.go.id – Sebanyak 20 nelayan dan pembudidaya dari Kabupaten Banggai Kepulauan mengikuti pelatihan budidaya rumput laut dan ikan kakap di Balai Perikanan Budidaya Air Payau (BPBAP) Takalar, Selasa (8/7/2025).

Kegiatan ini merupakan inisiatif Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pesisir dalam mendukung pengembangan usaha budidaya yang efisien dan berkelanjutan.

Peserta pelatihan berasal dari berbagai wilayah pesisir Banggai Kepulauan dan didampingi langsung oleh Hermin Minanga, S.Pi selaku Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan, yang hadir mewakili Kepala Dinas.

Dalam sambutannya, Hermin menyampaikan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari langkah nyata pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas rumput laut, sekaligus membuka peluang baru dalam budidaya ikan kakap. Ia juga menekankan pentingnya semangat belajar peserta sebagai modal awal dalam membangun usaha budidaya yang berdaya saing.

“Kami berharap para peserta mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan aktif berdiskusi dengan narasumber. Jadikan pelatihan ini sebagai titik awal untuk memperkuat usaha budidaya yang telah ada maupun memulai langkah baru di sektor perikanan budidaya,” ujarnya di hadapan peserta.

Pelatihan yang difasilitasi oleh tenaga ahli BPBAP Takalar ini membahas berbagai aspek teknis budidaya, pengelolaan usaha, serta praktik langsung di lapangan. Peserta juga dibekali pengetahuan tentang teknik budidaya yang ramah lingkungan dan adaptif terhadap tantangan perubahan iklim serta dinamika pasar.

Melalui kegiatan ini, diharapkan muncul rencana tindak lanjut dari para peserta untuk mengembangkan usaha budidaya di daerah masing-masing. Selain itu, pelatihan ini juga menjadi ajang penting untuk membangun jejaring antar pelaku usaha budidaya rumput laut dan ikan kakap di tingkat lokal.

Dinas Perikanan Banggai Kepulauan menargetkan bahwa hasil dari pelatihan ini dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan ekonomi berbasis potensi laut yang dimiliki daerah. Sumber: PPID Pelaksana Dinas Perikanan. (ROY-KOMDIGI)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Wakili Bupati Banggai Kepulauan, Pj Sekretaris Daerah Suripto Nurdin hadiri acara malam ramah tamah bersama komandan angkatan laut Palu di Banggai Kepulauan, Jumat (4/7/2025).

Sambutan Bupati yang di bacakan oleh Pj Sekda mengatakan “Saya atas nama pribadi, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat banggai kepulauan mengucapkan terima kasih atas kunjungan kerja yang telah dilakukan di wilayah kami. Kunjungan ini tentu menjadi kehormatan bagi kami sekaligus menambah semangat dan motivasi untuk terus membangun daerah ini khususnya dalam aspek pertahanan, kemaritiman, dan pemberdayaan masyarakat pesisir,” ucapnya.

Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai wilayah kepulauan dengan potensi laut yang sangat besar, tentu tidak lepas dari tantangan pengawasan dan keamanan laut. Oleh karena itu Sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan TNI Angkatan Laut sangat diharapkan dalam menjaga kedaulatan maritim dan mendukung program pembangunan berbasis Kelautan.

“Kami juga menyampaikan apresiasi atas peran aktif seluruh jajaran TNI Angkatan Laut Palu, khususnya dalam mendukung kegiatan sosial, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir semoga kerjasama ini dapat terus berlanjut dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Sekda.

Selanjut, Komandan Lanal Palu Kolonel Laut (P) Martinus, Sir dalam sambutannya mengatakan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada Bapak Bupati Banggai Kepulauan beserta jajaran, kepada segenap stakeholder serta masyarakat banggai kepulauan atas sambutan yang sangat hangat dan penuh kekeluargaan ini.

“Kami sampaikan bahwa, TNI Angkatan Laut sebagai bagian dari Tentara Nasional Indonesia, memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi segenap bangsa dan wilayah Indonesia, yang juga tertuang dalam Asta Cita Presiden RI Nomor 2, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara, serta tugas pokok TNI Angkatan Laut, yang salah satunya pemberdayaan wilayah pertahanan matra laut,” jelasnya.

“Kami juga percaya bahwa tugas kami tidak hanya terbatas pada aspek pertahanan keamanan saja, tetapi juga bersinergi dengan pemerintah daerah serta ikut andil berkarya dalam aspek kemanusiaan dan berbagai aspek lainnya yang tidak dapat dilepaskan dari bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara,” tambahnya.

“Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sedang dalamnya kepada Bapak Bupati Banggai Kepulauan beserta seluruh jajaran, kepada semua stakeholder, tokoh agama, tokoh masyarakat, toko adat serta seluruh masyarakat bangkai kepulauan atas dukungan dan komitmennya sehingga rangkaian kegiatan dapat terlaksana dengan baik, lancar dan sesuai rencana dalam suasana yang begitu akrab dan penuh kekeluargaan,” tutupnya.

Turut hadir Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan Arkam Supu, S. Th. I, Asisten II Setda Banggai Kepulauan Edison Moligai, S. Sos. M. A. P, Personil Pangkalan TNI AL Palu, Dan Pos TNI AL Luwuk, Dan Pos TNI AL Donggala, Kapolres Bangkep di wakili oleh Kabag Ops Polres Bangkep Kompol Maikun, SH. MH, Danramil Tinangkung, Pelda Rahmat, RL,Kanan Keuangan Stevan Moidady, SE. ME, Ketua MUI Kab. Banggai Kepulauan Suardi Esa, SE, Kadis Keperindagkop Dra. Jeane Rorimpandey, Ustadz Anwar Lamiju, Tokoh masyarakat Asmadi Bidal. (Roy-KOMDIGI)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintahan Kabupaten Banggai Kepulauan menyambut baik Kunjungan Kerja Komandan Angkatan Laut Palu dan Ketua Cabang 4 Komandan Rayon Cabang VI DJA II di wilayah Kerja POS TNI AL Luwuk di Ruang Rapat Kantor Bupati, Jumat (4/7/2025).

Kunjungan kerja Komandan Lanal Palu Kolonel Laut (P) Martinus, Sir dan rombongan Personil Pangkalan TNI AL Palu, Dan Pos TNI AL Luwuk serta Dan Pos TNI AL Donggala di sambut langsung oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Suripto Nurdin mewakili Bupati didampingi Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan, Pabung 1308 LB, Danramil Tinangkung, Kabag OPS Polres Banggai Kepulauan, Kaban Kesbangpol, Kepala Dinas Kominfo, Kepala BKD, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Koperindagkop.

Dalam sambutan Bupati Banggai Kepulauan di wakili Pj. Sekda Banggai Kepulauan Suripto Nurdin menyampaikan atas nama Pemerintah Daerah dan Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan, mengucapkan selamat datang Kepada Komandan Angkatan Laut Palu beserta Ketua Cabang 4 Komandan Rayon Cabang VI Direktorat Jendral Angkatan II beserta Rombongan di daerah Banggai Kepulauan.

“Kunjungan ini tentunya menjadi kehormatan dan kebanggaan bagi kami, serta menjadi momentum penting untuk mempererat sinergi antara Pemerintah Daerah dan jajaran TNI Angkatan Laut, khususnya dalam menjaga keamanan wilayah perairan serta mendukung pembangunan Maritim yang berkelanjutan,” ucap Pj. Sekda.

Pj. Sekda juga memaparkan bahwa Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan luas wilayah perairan yang cukup besar, tentu sangat membutuhkan kolaborasi strategis dalam menjaga kedaulatan laut, memberantas ilegal fishing, serta menciptakan kawasan perairan yang aman dan produktif bagi masyarakat.

“Kami berharap, kunjungan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga awal dari kerjasama yang lebih erat antara TNI Angkatan Laut dan Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan dalam berbagai bidang, termasuk pembinaan potensi Maritim, peningkatan kesadaran bela Negara, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat,” ujar Suripto.

Selanjutnya, Penyerahan Plakat dari Komandan Pangkalan TNI AL Palu kepada Bupati Banggai Kepulauan di terima oleh Pj. Sekda Banggai Kepulauan, dan penyerahan Memento Bupati Banggai Kepulauan kepada Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Palu.

Pertemuan turut dihadiri Kajari Banggai Laut Reinhard Tololiu, SH. MH, serta para Kepala Perangkat Daerah. (IKP-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Mewakili Bupati Banggai Kepulauan Staf ahli kemasyarakatan dan sumber daya manusia Rahmat Labou, S.STP membuka secara resmi Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Tahun 2025 bertempat di cafe Teman Kopi Salakan, Jumat (03/07/2025).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Banggai Kepulauan dan di hadiri perwakilan Kepala Dinas Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Sulawesi Tengah selaku narasumber, Sekertaris DPRD , Kadis P3AP2KB Kabupaten Banggai Kepulauan, Para Kepala Perangkat Daerah Terkait, Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan, Camat Tinangkung Dan Kepala Desa Serta Lurah Kecamatan Tinangkung, Para Ketua–Ketua Lembaga Perwakilan Perempuan Kabupaten Banggai Kepulauan, Ketua Knpi Kabupaten Banggai Kepulauan, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan, Ketua Forum Anak Kabupaten Banggai Kepulauan, Para Praktisi Hukum Dan Lsm Merah Putih Serta Rekan-Rekan Media Massa.

Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan Rahmat Labour mengatakan pengintegrasian isu Kesetaraan Gender Dan Perlindungan Anak Dalam Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Sangat penting untuk dilakukan secara bersama-sama, antar organisasi perangkat Daerah dan lembaga masyarakat.

Tantangan kesetaraan gender dan perlindungan anak masih menjadi isu yang kompleks diberbagai Daerah. “Perlu adanya upaya bersama dari berbagai pihak untuk mendorong perubahan kebijakan yang memastikan kesamaan hak, kesempatan, dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan di berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial,” ucapnya.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan berkomitmen untuk terus menghadirkan kebijakan yang responsif gender, serta sistem perlindungan yang menyeluruh bagi anak-anak, sebagai generasi penerus Bangsa.

“Kita memahami bahwa perempuan dan anak masih sering menjadi kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan, dan ketidak adilan,” ujar Rahmat.

Oleh karena itu, kegiatan advokasi seperti ini menjadi penting dalam membangun pemahaman bersama, menyamakan persepsi, serta memperkuat koordinasi lintas sektor untuk melahirkan kebijakan yang berpihak kepada mereka.

“Saya berharap melalui kegiatan ini, kita dapat meningkatkan kapasitas dan komitmen para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang adil gender dan ramah anak, menguatkan sistem pendampingan bagi korban kekerasan, mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan perlindungan, serta mewujudkan lingkungan sosial yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. “Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap ikhtiar kita dalam membangun daerah yang adil, sejahtera, dan berada,” tutupnya. (Decky-KOMDIGI).

Salakan, BanggaiKep.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025 Tingkat Kab. Banggai Kepulauan, Rabu (2/7/2025).

Rapat yang dimulai pukul 10.00 WITA ini, bertempat di aula kantor KPU Kab. Banggai Kepulauan dan turut dihadiri Ketua KPU Kab. Banggai Kepulauan Supriatmo Lumuan S.Sos., M.Si, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kab. Banggai Kepulauan Louis Steven S.H, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kab. Banggai Kepulauan Ayub M. Tiah S.Ag., M.Pd, Divisi Perencanaan, data dan informasi Jamaludin Pobalos, S.Pd, Kapolres Banggai Kepulauan diwakili oleh Kabag Ops Kompol Maikun S.H., M.H, Ketua Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan Muslim Abd. Muin B. S.Kom., M.M, Sekdis PMD Radia N. Bonenehu dan Sekdis Dukcapil Moh Faizal Z.M.

Kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Pembacaan Doa. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua Bawaslu Kab. Bangkep Muslim Abd. Muin Bakara S.Kom.,MM.

Dalam sambutannya Muslim Bakara menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat penting untuk dilaksanakan guna keakuratan data pemilih pada pemilu kedepan yang mana akan banyaknya tantangan sebagai penyelenggara dan pengawas pemilu baik pemilu nasional maupun pemilu daerah.

“Pada saat ini daerah kami telah melakukan kebijakan baru yang mana ASN yang baru terangkat harus melakukan perubahan data kependudukan, yang wajib dilakukan oleh ASN, sehingga akan berdampak pada data pemilih kita di Kab. Banggai Kepulauan,” ucapnya.

Selanjutnya sambutan Ketua KPU Kab. Banggai Kepulauan Supriatmo Lumuan S.Sos.,M.Si mengatakan bahwa kegiatan ini dimaksudkan agar data pemilih pada pilkada selanjutnya terus terupdate sehingga dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan data.

“Kami berharap kerja sama antara KPU bersama Dinas Dukcapil selalu terjalin dengan baik sehingga update perkembangan data penduduk dan data pemilih berjalan selaras,” harap Supriatmo.

Menurutnya, Kabupaten Banggai Kepulauan saat ini banyak mengalami perubahan akan data kependudukan menyusul dengan adanya kebijakan pemerintah daerah mengenai ASN yang baru harus merubah data Kependudukan menjadi warga Kab. Bangkep.

Ia juga memaparkan untuk saat ini data pemilih hasil rekapitulasi pemuktahiran triwulan II tahun 2025 Kab. Banggai Kepulauan antara lain:

Kecamatan Tinangkung
* Jumlah Desa/Kel : 11
* Jumlah Pemilih (L) : 6.120
* Jumlah Pemilih (P) : 6.280
* Total Jumlah Pemilih : 12.400

Kecamatan Tinangkung Selatan
* Jumlah Desa/Kel : 9
* Jumlah Pemilih (L) : 3.066
* Jumlah Pemilih (P) : 3.013
* Total Jumlah Pemilih : 6.079

Kecamatan Tinangkung Utara
* Jumlah Desa/Kel : 6
* Jumlah Pemilih (L) : 3.329
* Jumlah Pemilih (P) : 3.252
* Total Jumlah Pemilih : 6.581

Kecamatan Totikum
* Jumlah Desa/Kel : 11
* Jumlah Pemilih (L) : 4.209
* Jumlah Pemilih (P) : 4.068
* Total Jumlah Pemilih : 8.277

Kecamatan Totikum Selatan
* Jumlah Desa/Kel : 8
* Jumlah Pemilih (L) : 3.434
* Jumlah Pemilih (P) : 3.376
* Total Jumlah Pemilih : 6.810

Kecamatan Liang
* Jumlah Desa/Kel : 16
* Jumlah Pemilih (L) : 3.634
* Jumlah Pemilih (P) : 3.662
* Total Jumlah Pemilih : 7.296

Kecamatan Peling Tengah
* Jumlah Desa/Kel : 11
* Jumlah Pemilih (L) : 3.851
* Jumlah Pemilih (P) : 3.779
* Total Jumlah Pemilih : 7.630

Kecamatan Bulagi
* Jumlah Desa/Kel : 16
* Jumlah Pemilih (L) : 3.602
* Jumlah Pemilih (P) : 3.490
* Total Jumlah Pemilih : 7.092

Kecamatan Bulagi Selatan
* Jumlah Desa/Kel : 20
* Jumlah Pemilih (L) : 3.831
* Jumlah Pemilih (P) : 3.638
* Total Jumlah Pemilih : 7.469

Kecamatan Bulagi Utara
* Jumlah Desa/Kel : 12
* Jumlah Pemilih (L) : 3.732
* Jumlah Pemilih (P) : 3.556
* Total Jumlah Pemilih : 7.288

Kecamatan Buko
* Jumlah Desa/Kel : 13
* Jumlah Pemilih (L) : 3.779
* Jumlah Pemilih (P) : 3.810
* Total Jumlah Pemilih : 7.589

Kecamatan Buko Selatan
* Jumlah Desa/Kel : 11
* Jumlah Pemilih (L) : 3.335
* Jumlah Pemilih (P) : 3.273
* Total Jumlah Pemilih : 6.608

Dengan adanya hasil rekapitulasi Pemuktahiran triwulan II ini, diharapkan agar data pemilih pada pilkada selanjutnya di Banggai Kepulauan terus terupdate dan dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan data. (IKP-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Konferensi Kabupaten (KONKAB) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Banggai Kepulauan Masa Bakti VI Periode 2025-2030 secara resmi dibuka hari ini di Aula Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan. Acara ini mengusung tema “Penguatan Nilai-Nilai Keorganisasian, Memupuk Solidaritas dan Soliditas PGRI dalam Mengawal Mutu Pendidikan Menuju Indonesia Emas”, Rabu (2/7/2025).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Banggai Kepulauan, Suripto Nurdin, S. Sos, yang mewakili Bupati Banggai Kepulauan, Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Tengah Syamzaini, S. Pd. M. Si, Asisten I Setda Banggai Kepulauan Iswan Saleh, S. Sos, Dosen Universitas Tadulako Dr. Idrus Arore, S. Pd. M. Pd, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan H. Ikhsan Nursin, S. Pd, Ketua PGRI Kabupaten Banggai Kepulauan Irwan R. Bidul, S. Pd, Kepala Bagian Rencana dan Operasi Polres Banggai Kepulauan AKP Jolly R. Lengkong, serta anggota PGRI se-Kabupaten Banggai Kepulauan.

Rangkaian acara dimulai pukul 09.20 WITA dengan pembacaan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars PGRI, dan Himne Guru.

Ketua PGRI Kabupaten, Irwan R. Bidul, menyampaikan laporan dan beberapa hal penting, termasuk permohonan percepatan realisasi gaji guru yang tertunda dan pelantikan pejabat pengawas serta kepala sekolah yang masih kosong.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, H. Ikhsan Nursin, memberikan sambutan yang mengapresiasi kerja sama dengan PGRI dan mengajak seluruh pihak untuk terus membangun pendidikan di daerah dengan semangat kebersamaan.

Sementara itu, Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Tengah, Syamzaini, menegaskan bahwa seluruh guru dan tenaga kependidikan di wilayah Banggai Kepulauan adalah anggota PGRI tanpa memandang status kepegawaian, serta menekankan pentingnya konsolidasi organisasi dan sinergi dengan pemerintah.

Penjabat Sekda Banggai Kepulauan, Suripto Nurdin, mewakili Bupati menyampaikan apresiasi kepada PGRI sebagai garda terdepan dalam mencerdaskan anak bangsa. Ia menegaskan konferensi ini menjadi momentum penting untuk evaluasi dan penyusunan strategi menghadapi tantangan pendidikan yang semakin kompleks.

Acara berlangsung lancar dan aman hingga pukul 11.10 WITA. Konferensi ini diharapkan dapat memperkuat solidaritas guru dan meningkatkan mutu pendidikan di Banggai Kepulauan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045. (Roy-KOMDIGI)