Wabup Serfi Kambey Tekankan Sinergi Pemantauan dan Perlindungan Orang Asing di Banggai Kepulauan

Salakan, BanggaiKep.go.id – Wakil Bupati Banggai Kepulauan Serfi Kambey menekankan pentingnya memperkuat sinergi dan koordinasi antar instansi dalam pemantauan sekaligus perlindungan terhadap orang asing di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Hal tersebut disampaikan Serfi Kambey saat membuka Rapat Koordinasi Pemantauan dan Perlindungan Orang Asing di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, Rabu (7/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), para kepala perangkat daerah terkait, para camat se-Kabupaten Banggai Kepulauan, serta seluruh peserta rapat.

Dalam sambutannya, Serfi Kambey menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam pelaksanaan rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi bagian penting dalam membangun kesamaan persepsi dan memperkuat koordinasi dalam menyikapi keberadaan orang asing di daerah.

“Banggai Kepulauan merupakan daerah yang memiliki potensi di bidang pariwisata, kelautan, perikanan, investasi maupun berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Potensi tersebut tentu dapat menarik kehadiran warga negara asing untuk berbagai kepentingan, baik dalam bidang usaha, pariwisata, penelitian maupun kegiatan lainnya,” ujarnya.

Ia mengatakan, kehadiran orang asing pada dasarnya dapat memberikan manfaat bagi daerah. Namun demikian, keberadaan dan aktivitas orang asing perlu dipastikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Karena itu, menurut Serfi, pemantauan terhadap orang asing tidak semata-mata dimaknai sebagai bentuk pengawasan, tetapi juga sebagai upaya memberikan perlindungan dan memastikan terciptanya kondisi daerah yang aman, tertib dan kondusif.

“Saya berharap melalui rapat koordinasi ini dapat semakin diperkuat sinergi dan komunikasi antar instansi. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi vertikal, pemerintah kecamatan dan seluruh unsur terkait perlu memiliki koordinasi yang baik dalam memperoleh informasi, melakukan pemantauan serta mengambil langkah apabila ditemukan persoalan di lapangan,” katanya.

Lebih lanjut, Serfi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara keterbukaan daerah dengan kepentingan keamanan dan ketertiban.

Banggai Kepulauan, kata dia, harus tetap terbuka terhadap investasi, pariwisata dan kerja sama internasional. Namun, seluruh aktivitas yang berlangsung di daerah harus dilakukan secara legal, bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Untuk itu, ia mengajak seluruh pihak agar tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan membangun komunikasi, saling berbagi informasi serta melaksanakan tugas sesuai kewenangan masing-masing.

“Saya berharap rapat koordinasi ini menghasilkan langkah-langkah konkret dan pola kerja sama yang semakin efektif dalam pemantauan sekaligus perlindungan orang asing di Kabupaten Banggai Kepulauan,” tutur Serfi.

Di akhir sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir dan berpartisipasi dalam rapat koordinasi tersebut.

Ia berharap koordinasi yang dibangun dapat memberikan kontribusi terhadap terciptanya Kabupaten Banggai Kepulauan yang aman, tertib, kondusif dan terbuka bagi berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. (Decky-KOMINFO)

/0 Comments/by

Bupati Banggai Kepulauan Bahas Program Prioritas Budidaya Rumput Laut dengan Dirjen KKP

Jakarta, BanggaiKep.go.id — Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Dr. Tb. Haeru Rahayu, A.Pi., M.Sc., Senin, (5/10/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Audiensi Dirjen Perikanan Budidaya tersebut membahas koordinasi pelaksanaan program prioritas nasional budidaya rumput laut yang akan dikembangkan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Audiensi ini menjadi bagian dari langkah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam mendorong pengembangan sektor perikanan budidaya.

Banggai Kepulauan memiliki wilayah kepulauan dengan potensi sumber daya kelautan yang besar. Pengembangan budidaya rumput laut diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas sektor perikanan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat pesisir.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah daerah dan KKP membahas arah pengembangan program agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Program budidaya rumput laut juga dinilai strategis untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir melalui pengembangan komoditas unggulan yang memiliki peluang pasar.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berkomitmen mengawal koordinasi dan kesiapan daerah sehingga program prioritas nasional tersebut dapat diimplementasikan secara optimal di wilayah Banggai Kepulauan.

Audiensi dengan Dirjen Perikanan Budidaya KKP menjadi salah satu langkah pemerintah daerah untuk memastikan potensi kelautan Banggai Kepulauan dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Roy-KOMINFO)

/0 Comments/by

Wabup Serfi Kambey Buka FGD Proyek Lentera, Dorong Perlindungan Bonua Karstik Banggai

Salakan, BanggaiKep.go.id — Wakil Bupati Banggai Kepulauan Serfi Kambey membuka Focus Group Discussion (FGD) Proyek Lentera Bonua Karstik Banggai di Kabupaten Banggai Kepulauan, Rabu, (7/10/2026).

Kegiatan ini mempertemukan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, International Union for Conservation of Nature (IUCN), tim pelaksana Proyek Lentera, perangkat daerah, akademisi, lembaga penelitian, organisasi masyarakat, pemerhati lingkungan, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya, Serfi mengatakan kegiatan tersebut memiliki arti strategis bagi Banggai Kepulauan. Wilayah kabupaten ini merupakan bagian dari kawasan Bonua Karstik Banggai yang memiliki nilai penting dari sisi ekologis, sosial, dan ekonomi.

Menurut dia, kawasan karst bukan sekadar bentang alam dan kekayaan geologi. Ekosistem tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, ketersediaan sumber air, keanekaragaman hayati, sekaligus menopang kehidupan masyarakat.

“Pengelolaan Bonua Karstik Banggai memerlukan pendekatan yang terintegrasi, berbasis ilmu pengetahuan dan data yang akurat,” kata Serfi.

Ia menilai pengelolaan kawasan karst juga harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari ekologi, hidrologi, sosial, budaya hingga kondisi ekonomi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, kata Serfi, menyambut baik pelaksanaan Proyek Lentera. Pemkab siap mendukung proses tersebut melalui penyediaan informasi daerah, koordinasi lintas perangkat daerah, serta pelibatan para pemangku kepentingan lokal.

“Pemerintah daerah menjadi bagian penting untuk memastikan hasil proyek ini nantinya memberikan manfaat bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” ujarnya.

Serfi juga menekankan pentingnya membangun kesamaan pemahaman mengenai tujuan dan arah Proyek Lentera melalui forum tersebut. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, lembaga penelitian, masyarakat, dan pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci dalam merumuskan pengelolaan kawasan karst yang berkelanjutan.

Ia secara khusus menyoroti keterlibatan masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar kawasan karst. Pengetahuan serta pengalaman lokal masyarakat, menurutnya, dapat memperkaya hasil kajian ilmiah.

“Pengelolaan Bonua Karstik Banggai harus dibangun melalui kolaborasi dan partisipasi seluruh pihak,” kata Serfi.

Pemerintah daerah berharap keberadaan kawasan Bonua Karstik Banggai tetap terjaga, sumber daya air terlindungi, dan keanekaragaman hayati tetap lestari. Pada saat yang sama, kawasan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat saat ini maupun generasi mendatang. (Roy-KOMINFO)

/0 Comments/by

Ibadah Pengurapan Vikaris Menjadi Pendeta Digelar di GPIBK Syalom Gansal

Gansal, BanggaiKep.go.id — Suasana khidmat menyelimuti Gereja GPIBK Syalom Desa Gansal, Kabupaten Banggai Kepulauan, saat jemaat mengikuti Ibadah Pengurapan Vikaris menjadi Pendeta, Selasa, (6/10/2026).

Ibadah yang dimulai pukul 14.30 WITA tersebut diikuti oleh seluruh umat jemaat. Prosesi pengurapan menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan pelayanan gerejawi, sekaligus menandai kesiapan seorang Vikaris menjalankan tugas pelayanan sebagai pendeta.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Banggai Kepulauan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (P2TSP), serta Majelis Pekerja Harian (MPH) Sinode GPIBK.

Kehadiran pemerintah daerah bersama unsur Sinode GPIBK dan jemaat menunjukkan dukungan terhadap kehidupan keagamaan serta pelayanan gereja di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Dalam suasana ibadah yang berlangsung khidmat, prosesi pengurapan menjadi bagian penting dari pengutusan pelayan gereja. Momentum tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pelayanan kependetaan tidak hanya berkaitan dengan tugas liturgi, tetapi juga pengabdian kepada jemaat dan masyarakat.

Seluruh umat jemaat yang hadir mengikuti rangkaian ibadah hingga selesai. Doa dan harapan turut dipanjatkan agar pendeta yang baru dikukuhkan dapat menjalankan tugas pelayanan dengan penuh tanggung jawab, ketulusan, serta berpegang pada nilai-nilai kasih dan pengabdian.

Ibadah Pengurapan Vikaris menjadi Pendeta di GPIBK Syalom Gansal pun berlangsung dalam suasana penuh sukacita dan kebersamaan. Bagi jemaat, momentum tersebut menjadi bagian dari perjalanan kehidupan gereja sekaligus awal dari babak baru pelayanan di tengah umat. (Roy-KOMINFO)

/0 Comments/by

RSUD Trikora Salakan Didorong Berbenah, Abdi Gunawan: Keluhan Masyarakat Jangan Dihindari

Salakan, BanggaiKep.go.id — Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Trikora Salakan. Hal itu disampaikan Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, dr. Abdi Gunawan, M.P.H., saat membuka Forum Konsultasi Publik (FKP) atau Forum Group Discussion (FGD) tentang pelayanan RSUD Trikora Salakan, Senin (5/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat RSUD Trikora Salakan itu dihadiri Direktur RSUD Trikora Salakan beserta jajaran, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Camat Tinangkung, serta para peserta forum.

Dalam sambutannya, Abdi mengatakan forum tersebut penting karena pelayanan kesehatan merupakan salah satu pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, masyarakat yang datang ke rumah sakit tidak hanya membutuhkan pengobatan, tetapi juga kepastian, kenyamanan, keramahan, serta pelayanan yang manusiawi.

“Ketika masyarakat datang ke rumah sakit, mereka bukan hanya membutuhkan pengobatan. Mereka juga membutuhkan kepastian, kenyamanan, keramahan, dan pelayanan yang manusiawi,” kata Abdi.

Ia meminta RSUD Trikora Salakan terus melakukan pembenahan, baik dari sisi tenaga kesehatan, sarana dan prasarana, kecepatan pelayanan, ketersediaan obat, kebersihan, maupun penyampaian informasi kepada pasien dan keluarga.

Forum tersebut, kata Abdi, juga menjadi ruang bagi pemerintah daerah dan manajemen rumah sakit untuk mendengar langsung suara masyarakat. Masukan, kritik, dan keluhan masyarakat diharapkan tidak dipandang sebagai sesuatu yang harus dihindari.

“Justru keluhan tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar pelayanan kita ke depan semakin baik,” ujarnya.

Abdi mengajak seluruh peserta menyampaikan kritik, saran, dan masukan secara terbuka serta konstruktif. Ia menekankan bahwa pemerintah daerah, manajemen rumah sakit, tenaga kesehatan, dan masyarakat memiliki tujuan yang sama, yakni menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin baik bagi masyarakat Banggai Kepulauan.

Ia juga meminta agar hasil forum tidak berhenti sebagai catatan atau rekomendasi. Setiap masukan yang disepakati perlu ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan pelayanan yang nyata dan dapat dirasakan masyarakat.

“Kita ingin RSUD Trikora Salakan menjadi rumah sakit yang tidak hanya memberikan pelayanan medis yang baik, tetapi juga memberikan rasa aman, nyaman, dihargai, dan dilayani dengan sepenuh hati,” kata Abdi.

Menurut dia, keberhasilan pelayanan pemerintah tidak semata-mata diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga dari seberapa besar manfaat pelayanan tersebut dirasakan masyarakat.

Abdi berharap forum konsultasi publik itu dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah, rumah sakit, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Ia mendorong seluruh pihak membangun komitmen bersama untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang cepat, mudah, ramah, transparan, profesional, dan berkualitas.

“Semoga forum ini menghasilkan berbagai masukan dan solusi yang bermanfaat bagi peningkatan pelayanan RSUD Trikora Salakan serta pelayanan kesehatan di Kabupaten Banggai Kepulauan secara keseluruhan,” ujarnya. (Roy-KOMINFO)

/0 Comments/by

Staf Ahli Bupati Muchsin Pimpin Apel Gabungan OPD, Tekankan Kedisiplinan ASN dan Penyelesaian Administrasi Aset

Salakan, BanggaiKep.go.id – Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Banggai Kepulauan, Muchsin H.S. Yasano, S.Ag,, memimpin apel gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, bertempat di halaman Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Senin (5/10/2026).

Dalam arahannya, Muchsin menyampaikan sejumlah pesan pimpinan daerah, khususnya terkait kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN), kepatuhan terhadap penggunaan pakaian dinas, serta penyelesaian administrasi dan pengelolaan aset daerah.

Ia mengingatkan seluruh ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar senantiasa mematuhi ketentuan penggunaan seragam dinas sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pimpinan.

Menurutnya, meskipun aturan penggunaan seragam telah berulang kali disampaikan, masih terdapat pegawai yang belum menggunakan seragam sesuai ketentuan.

“Memasuki minggu pertama bulan Oktober ini, penggunaan seragam dinas akan dievaluasi oleh pimpinan. Karena itu, bagi pegawai yang belum menyesuaikan, saya ingatkan agar segera mengikuti ketentuan yang telah disampaikan,” tegasnya.

Selain kedisiplinan, Muchsin juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian tugas-tugas administrasi pemerintahan, mengingat saat ini telah memasuki awal Triwulan IV Tahun Anggaran 2026.

Ia meminta seluruh OPD agar segera menyelesaikan berbagai dokumen administrasi, termasuk Rekonsiliasi (Rekon) keuangan serta penataan dan penyelesaian administrasi aset daerah.
Menurutnya, persoalan aset masih menjadi salah satu temuan yang berulang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) setiap tahunnya.

Oleh sebab itu, diperlukan perhatian dan tanggung jawab bersama dari seluruh perangkat daerah agar permasalahan tersebut dapat segera ditindaklanjuti.

“Rekonsiliasi dan aset ini merupakan bagian dari tugas kita bersama. Saya berharap seluruh OPD tidak melupakan hal tersebut dan segera menyelesaikan kewajiban administrasinya. Apabila ada yang belum terselesaikan, harus saling mengingatkan agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari,” ujarnya.

Mengakhiri arahannya, Muchsin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah mengikuti apel gabungan sebagai bagian dari upaya membangun kedisiplinan, tanggung jawab, dan semangat kerja aparatur.

Ia berharap seluruh ASN dan PPPK terus meningkatkan komitmen dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan. (Decky-KOMINFO)

/0 Comments/by

Kemarau Menguji Banggai Kepulauan, Doa Hujan Dipanjatkan Lewat Sholat Istisqo

Salakan, BanggaiKep.go.id — Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan bersama Kementerian Agama dan masyarakat menggelar Sholat Istisqo di Taman Kota Salakan. Salat khusus untuk memohon turunnya hujan itu digelar di tengah kondisi kemarau yang melanda sejumlah wilayah, Jumat (2/10/2026).

Sholat Istisqo dimulai sekitar pukul 07.00 WITA dan diikuti jajaran Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Kementrian agama Banggai Kepulauan serta para jamaah.

Selain memohon turunnya hujan, doa juga dipanjatkan agar Kabupaten Banggai Kepulauan senantiasa diberikan keberkahan, keselamatan, kesehatan, dan kemudahan dalam menghadapi kondisi kekeringan.

Kegiatan tersebut berlangsung dengan suasana khidmat. Para jamaah bersama-sama memanjatkan doa dan memohon ampun kepada Allah SWT, sekaligus mengharapkan perubahan kondisi cuaca yang dapat membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat.

Sholat Istisqo menjadi bagian dari ikhtiar spiritual di tengah kemarau. Pemerintah dan masyarakat berharap hujan segera turun sehingga kebutuhan air untuk kehidupan sehari-hari, pertanian, serta aktivitas masyarakat dapat kembali terpenuhi.

Melalui kegiatan ini, masyarakat Banggai Kepulauan juga diajak untuk memperkuat doa dan kepedulian bersama terhadap lingkungan, sembari tetap melakukan langkah-langkah menghadapi dampak kemarau. (Roy-KOMINFO)

/0 Comments/by

Sekda Bangkep Soroti Tantangan Pendidikan dan Integritas ASN dalam Audiensi Bersama Balai GTK Sulteng

Salakan, BanggaiKep.go.id — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banggai Kepulauan Muh. Aris Susanto menghadiri kegiatan audiensi bersama Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Provinsi Sulawesi Tengah Saharudin dalam rangka membahas berbagai tantangan dan upaya peningkatan kualitas pendidikan serta sumber daya aparatur di Kabupaten Banggai Kepulauan, Kamis (1/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Muh. Aris Susanto menyampaikan bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banggai Kepulauan, khususnya melalui indikator rata-rata lama sekolah.

“Di Banggai Kepulauan ini memang tantangan pendidikannya luar biasa. Salah satu aspek pembentuk IPM adalah pendidikan melalui rata-rata lama sekolah.” ujar Sekda.

Ia menegaskan, peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah daerah, tetapi membutuhkan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Balai GTK, para kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan serta masyarakat.

Selain sektor pendidikan, Sekda juga menyinggung hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, Kabupaten Banggai Kepulauan masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan skor SPI.

Menurut Sekda, terdapat sejumlah aspek yang menjadi perhatian dalam hasil penilaian tersebut, di antaranya persepsi terhadap pelayanan publik, integritas aparatur sipil negara (ASN), serta potensi korupsi.

Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui BKPSDM, Bagian Organisasi dan perangkat daerah terkait terus melakukan berbagai langkah pembinaan, termasuk sosialisasi mengenai regulasi kepegawaian, disiplin ASN dan peningkatan kualitas layanan kepegawaian.

“Yang menjadi perhatian juga dari sisi integritas adalah disiplin ASN. Karena itu kami sudah bertemu dengan teman-teman guru di 12 kecamatan melalui kepala sekolah, admin presensi dan pihak terkait lainnya. Kita ingin membangun komitmen bersama untuk meminimalisasi bahkan menghilangkan persepsi bahwa ASN di Banggai Kepulauan memiliki integritas yang rendah atau tidak disiplin,” katanya.

Sekda juga mengingatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap pelayanan publik. Menurutnya, hasil survei kepuasan masyarakat perlu menggambarkan kondisi pelayanan secara proporsional.

Di akhir penyampaiannya, Sekda memberikan apresiasi kepada para guru dan tenaga kependidikan atas dedikasi mereka dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.

Ia berharap kehadiran Kepala Balai GTK Provinsi Sulawesi Tengah bersama jajaran dapat memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kapasitas tenaga pendidik.

“Saya berterima kasih kepada bapak dan ibu guru yang sudah luar biasa, di tengah tekanan fiskal dan kehidupan yang semakin berat tetap memberikan dedikasi. Saya percaya teman-teman ASN, khususnya guru dan tenaga kependidikan di Banggai Kepulauan, telah memberikan yang terbaik,” pungkasnya.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berharap audiensi tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan Balai GTK Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan serta kualitas pelayanan publik di Kabupaten Banggai Kepulauan. (Decky-KOMINFO)

/0 Comments/by

Cegah Konflik Pilkades, Pemkab Bangkep Dorong Sengketa Diselesaikan Lewat Hukum

Salakan, BanggaiKep.go.id — Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Rachman Hasan, ST., M.Si secara resmi membuka Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Gelombang I Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 di Aula Bappeda dan Litbang, Kamis (1/10/2026).

Dalam sambutannya, Rachman mengatakan Pilkades merupakan salah satu bentuk nyata pelaksanaan demokrasi di tingkat desa. Kepala desa yang terpilih melalui proses tersebut, kata dia, tidak hanya menjadi pemimpin pemerintahan desa, tetapi juga memiliki peran penting dalam pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

“Pilkades bukan sekadar memilih pemimpin, tetapi menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,” ujar Rachman.

Ia mengingatkan, dinamika dalam proses demokrasi berpotensi memunculkan ketidakpuasan, perbedaan penafsiran terhadap aturan, hingga perselisihan. Persoalan tersebut dapat terjadi pada tahapan administrasi pencalonan maupun setelah pemungutan dan penghitungan suara.

Karena itu, menurut Rachman, sosialisasi tersebut menjadi langkah preventif untuk memastikan seluruh pihak memahami regulasi sekaligus mekanisme penyelesaian persoalan dalam Pilkades.

Ia menekankan sedikitnya empat hal yang perlu menjadi perhatian seluruh penyelenggara dan peserta Pilkades.

Pertama, pemahaman terhadap regulasi harus dilakukan secara utuh dan komprehensif. Panitia, calon kepala desa, serta seluruh pemangku kepentingan diminta memahami rambu-rambu hukum yang berlaku.

“Perselisihan administrasi maupun perselisihan hasil memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, peraturan daerah maupun peraturan bupati,” katanya.

Kedua, setiap perselisihan harus diselesaikan secara profesional, transparan, dan objektif melalui koridor hukum yang telah ditetapkan. Rachman meminta pihak-pihak yang merasa keberatan menggunakan mekanisme resmi dan tidak mengambil langkah di luar ketentuan.

Ketiga, ia menegaskan pentingnya integritas dan netralitas seluruh penyelenggara Pilkades. Menurutnya, kecermatan dan sikap tidak memihak menjadi faktor penting untuk mencegah munculnya persoalan dalam setiap tahapan pemilihan.

“Pegang teguh aturan main dan hindari potensi konflik kepentingan,” tegasnya.

Keempat, Rachman mengajak seluruh pihak menjaga kondusivitas dan persatuan masyarakat desa. Perbedaan pilihan politik, kata dia, merupakan hal yang wajar dalam demokrasi dan tidak boleh menjadi alasan untuk memutus hubungan sosial antar warga.

Ia meminta masyarakat yang tidak menerima hasil Pilkades menggunakan hak hukumnya melalui jalur yang tersedia secara bermartabat. Provokasi, intimidasi, maupun tindakan main hakim sendiri dinilai hanya akan memperbesar konflik dan mengganggu ketenteraman desa.

“Pilkades adalah sarana memilih pemimpin, bukan ajang memecah belah silaturahmi antar warga,” ujarnya.

Rachman menegaskan, keberhasilan Pilkades tidak semata-mata diukur dari terpilihnya seorang kepala desa. Ukuran keberhasilan juga terletak pada kemampuan seluruh pihak menjaga persatuan, kedamaian, serta kepatuhan terhadap hukum selama dan setelah proses pemilihan berlangsung.

“Perbedaan pilihan adalah sesuatu yang wajar dalam demokrasi, tetapi persatuan dan kedamaian masyarakat merupakan tanggung jawab kita bersama,” katanya.

Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Banggai Kepulauan, staf ahli dan kepala perangkat daerah, jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, unsur pengawasan Pilkades, penjabat kepala desa, ketua BPD, serta ketua panitia Pilkades Tahun 2026. (Roy-KOMINFO)

/0 Comments/by

Pemda Banggai Kepulauan Peringati Hari Kesaktian Pancasila 2026

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melaksanakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 bertempat di halaman Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Kamis (1/10/2026).

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun ini mengusung semangat “Bersatu dalam Keberagaman, Kuat dalam Persatuan, Maju untuk Indonesia.” Tema tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, budaya, serta latar belakang masyarakat.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Muh. Aris Susanto. Upacara berlangsung dengan tertib dan khidmat serta diikuti oleh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) dan unsur terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memperkuat komitmen dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Nilai persatuan, gotong royong, toleransi, serta semangat kebersamaan diharapkan terus menjadi landasan dalam menjalankan tugas pemerintahan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Melalui momentum tersebut, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memperkokoh persatuan, serta bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan daerah dan kemajuan Indonesia. (Decky-KOMINFO)

/0 Comments/by