Buko Selatan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar upacara pelepasan jenazah almarhum Ramarani Hanama, S.Pd., M.Si di Desa Lumbi-Lumbia, Kecamatan Buko Selatan, Jumat (24/7/2026).

Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Moh. Aris Susanto, S.E., M.E., sementara Esrom Moligay bertindak sebagai Pemimpin Upacara. Turut hadir keluarga besar almarhum, jajaran Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, rekan-rekan Aparatur Sipil Negara (ASN), tokoh agama, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang datang untuk memberikan penghormatan terakhir.

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya almarhum. Atas nama pribadi, keluarga, dan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, ia mendoakan agar Allah SWT menerima seluruh amal ibadah almarhum, mengampuni segala khilaf dan dosanya, melapangkan kuburnya, serta menempatkannya di tempat terbaik di sisi-Nya. Kepada keluarga yang ditinggalkan, Sekda berharap agar senantiasa diberikan kekuatan, ketabahan, dan keikhlasan dalam menghadapi musibah tersebut.

Almarhum Ramarani Hanama lahir di Luwuk pada 17 Juni 1970. Beliau mengawali pengabdiannya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 1 Maret 1991 dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada 1 Juni 1992. Selama lebih dari tiga dekade mengabdi sebagai Aparatur Sipil Negara, almarhum dikenal sebagai sosok yang berdedikasi tinggi, loyal, dan bertanggung jawab dalam menjalankan setiap amanah yang diberikan.

Karier pengabdian almarhum dimulai sebagai pendidik di SD Negeri Inpres Sapelang, Kecamatan Buko Selatan. Selanjutnya beliau mengemban berbagai jabatan fungsional guru hingga dipercaya menjadi Kepala SD Negeri 1 Lumbi-Lumbia. Dedikasinya di dunia pendidikan telah memberikan kontribusi besar dalam mencerdaskan generasi muda dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Seiring perjalanan kariernya, almarhum kemudian dipercaya mengemban tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Jabatan terakhir yang diemban adalah Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan sejak 25 November 2019. Dalam jabatan tersebut, beliau dikenal sebagai sosok yang bekerja dengan penuh dedikasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan kepada masyarakat.

Atas pengabdian dan prestasinya, almarhum berhasil mencapai pangkat Pembina, Golongan Ruang IV/a, sebagai bentuk penghargaan atas komitmen, kerja keras, dan integritasnya selama mengabdi sebagai Aparatur Sipil Negara.

Sekretaris Daerah menegaskan bahwa kepergian almarhum merupakan kehilangan besar, tidak hanya bagi keluarga tercinta, tetapi juga bagi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dan seluruh rekan kerja yang pernah mengenal serta bekerja bersama beliau. Semangat pengabdian, dedikasi, dan keteladanan almarhum diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh ASN untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Upacara pelepasan diakhiri dengan penghormatan terakhir kepada almarhum sebelum jenazah diberangkatkan menuju tempat peristirahatan terakhir. Suasana haru menyelimuti prosesi tersebut sebagai wujud penghormatan atas jasa dan pengabdian almarhum kepada daerah, bangsa, dan negara.

Semoga almarhum Ramarani Hanama, S.Pd., M.Si memperoleh tempat terbaik di sisi Allah SWT, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan. Aamiin. (Decky-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id– Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan mengikuti peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) Tahun 2026 yang diselenggarakan secara nasional melalui konferensi video (Zoom Meeting), bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Rabu, (23/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Banggai Kepulauan bersama Kasubag Umum BNN Kabupaten Banggai Kepulauan, staf Pidsus (Kejari), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan tamu undangan lainnya.

Peringatan HANI menjadi momentum untuk memperkuat sinergi seluruh elemen pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam upaya pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

 

Melalui kegiatan yang terhubung secara virtual dengan peringatan nasional tersebut, para peserta mengikuti rangkaian acara yang diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan penyampaian sambutan dan arahan mengenai pentingnya membangun komitmen bersama dalam mewujudkan Indonesia yang bersih dari narkoba.

Bupati Banggai Kepulauan menegaskan bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan ancaman serius bagi masa depan bangsa, terutama generasi muda. Karena itu, diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, BNN, aparat keamanan, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan seluruh lapisan masyarakat dalam melakukan upaya pencegahan secara berkelanjutan.

Menurutnya, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi pengingat bahwa perang terhadap narkoba harus dilakukan secara konsisten melalui edukasi, pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas.

Sementara itu, perwakilan BNN Kabupaten Banggai Kepulauan menyampaikan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Seluruh pemangku kepentingan diharapkan terus meningkatkan kepedulian serta memperkuat upaya pencegahan di lingkungan masing-masing.

Melalui partisipasi dalam peringatan HANI 2026, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung berbagai program nasional dalam pemberantasan narkoba serta mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. (Roy-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menyatakan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan dunia akademik dalam mendukung pembangunan daerah berbasis ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi. Komitmen tersebut disampaikan pada kegiatan Sosialisasi Unit Penunjang Akademik (UPA) Laboratorium Terpadu Universitas Tadulako yang dihadiri jajaran Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, akademisi, pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan. Kamis, (23/07/2026)

Kegiatan bertempat di Ruang Rapat Bappeda dan Litbang dan dihadiri Sekban Bappeda dan Litbang beserta jajaran, Kepala UPA Laboratorium Terpadu Universitas Tadulako bersama tim, kepala perangkat daerah terkait, para direktur rumah sakit, pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pelaku usaha dan mitra dunia usaha di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Dalam sambutan Bupati yang di bacakan Asisten Setda Tommy Boy Luasusun menyampaikan apresiasi kepada Universitas Tadulako atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi tersebut. Kehadiran UPA Laboratorium Terpadu dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkenalkan berbagai layanan ilmiah yang mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sekaligus menjadi mitra dalam pembangunan daerah.

Disampaikan bahwa di tengah tuntutan pembangunan yang semakin kompleks, setiap kebijakan pemerintah memerlukan dukungan data yang valid, hasil penelitian yang kredibel, serta layanan pengujian laboratorium yang akurat. Oleh karena itu, UPA Laboratorium Terpadu memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi ilmiah yang dapat dijadikan dasar penyusunan kebijakan serta penyelesaian berbagai persoalan pembangunan.

Kabupaten Banggai Kepulauan yang memiliki potensi besar di sektor perikanan, kelautan, pertanian, perkebunan, lingkungan hidup, hingga kesehatan masyarakat membutuhkan dukungan riset dan inovasi agar pengelolaan sumber daya tersebut dapat dilakukan secara optimal, berkelanjutan, serta memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh peserta memperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai berbagai layanan yang dimiliki UPA Laboratorium Terpadu Universitas Tadulako. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk membuka peluang kerja sama antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah, dunia usaha, fasilitas pelayanan kesehatan, lembaga pendidikan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menegaskan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah merupakan salah satu kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat daya saing daerah, serta melahirkan berbagai inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Di akhir kegiatan, seluruh peserta diajak untuk memanfaatkan forum sosialisasi sebagai wadah berbagi informasi, memperluas jejaring kemitraan, dan merumuskan langkah-langkah kolaboratif yang dapat mendukung kemajuan dunia pendidikan, peningkatan pelayanan publik, serta percepatan pembangunan daerah.

Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin kerja sama yang berkelanjutan antara Universitas Tadulako dan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga keberadaan UPA Laboratorium Terpadu semakin dirasakan manfaatnya dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Banggai Kepulauan dan Provinsi Sulawesi Tengah. (Decky-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan mulai mematangkan persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026 dengan menggelar rapat pembentukan panitia pelaksana di Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Rabu (22/7/2026).

Rapat dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Banggai Kepulauan, Harli A. Masenge, S.Pd., M.Si. Kegiatan tersebut dihadiri Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Muchsin H.S. Yasano, S.Ag., serta para kepala perangkat daerah dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Dalam sambutannya, Harli A. Masenge menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta rapat yang telah meluangkan waktu menghadiri undangan meskipun penyampaian undangan dilakukan dalam waktu yang relatif singkat melalui media daring.

Ia menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan langkah awal untuk menyusun kepanitiaan sekaligus membangun kesepahaman seluruh perangkat daerah dalam menyukseskan rangkaian peringatan HUT Kemerdekaan RI.

“Agenda utama rapat ini adalah membentuk panitia pelaksana, menyusun struktur kepanitiaan hingga ke bidang-bidang kerja, sekaligus menghimpun berbagai usulan kegiatan yang akan dilaksanakan selama peringatan HUT RI. Kegiatan ini merupakan agenda rutin setiap tahun, namun keberhasilannya sangat ditentukan oleh kebersamaan dan partisipasi seluruh pihak,” ujar Harli.

Ia juga berharap seluruh OPD dapat berkontribusi aktif, baik melalui dukungan tenaga, pemikiran, maupun partisipasi dalam setiap kegiatan sehingga pelaksanaan HUT RI tahun ini berlangsung lebih semarak dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Muchsin H.S. Yasano, menegaskan bahwa peringatan Hari Kemerdekaan bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan momentum memperkuat semangat persatuan, kebersamaan, dan pengabdian kepada daerah.

Menurutnya, panitia yang akan dibentuk harus mampu bekerja secara solid dan menjalin koordinasi yang baik antar bidang agar seluruh tahapan persiapan dapat berjalan sesuai rencana.

“Yang paling penting adalah menjaga kekompakan, terutama di internal Kesbangpol sebagai koordinator kegiatan. Jangan sampai ada perbedaan yang justru menghambat pelaksanaan. Semua yang ditunjuk dalam kepanitiaan memiliki tanggung jawab bersama untuk menyukseskan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia,” kata Muchsin.

Ia juga meminta agar susunan kepanitiaan dapat disusun dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, termasuk melakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan pejabat maupun personel pada perangkat daerah.

Selain itu, Muchsin menekankan pentingnya rapat koordinasi lanjutan selama proses persiapan agar setiap perkembangan, keputusan, maupun kendala dapat segera dikomunikasikan kepada seluruh anggota panitia.

“Informasi dan koordinasi menjadi kunci utama. Dengan komunikasi yang baik, seluruh rangkaian kegiatan dapat dipersiapkan secara matang sehingga pelaksanaan HUT RI ke-81 di Kabupaten Banggai Kepulauan berlangsung lancar, tertib, dan sukses,” ujarnya.

Melalui rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan mulai menyusun struktur kepanitiaan serta merancang berbagai agenda yang akan memeriahkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus 2026, dengan harapan mampu meningkatkan semangat nasionalisme, mempererat kebersamaan, serta melibatkan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat dalam memaknai perjuangan para pahlawan bangsa. (Roy-KOMINFO)

Pemkab Banggai Kepulauan Menerima Sekaligus Penyerahan Mahasiswa KKN-MB Angkatan XL Universitas Muhammadiyah Luwuk Tahun 2026

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan secara resmi menerima sekaligus menyerahkan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Muhammadiyah Berkemajuan (KKN-MB) Angkatan 40 (XL) Universitas Muhammadiyah Luwuk Tahun 2026 untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di sejumlah desa yang tersebar di Kecamatan Tinangkung Utara, Peling Tengah, dan Liang, Selasa (21/7/2026).

Kegiatan bertempat di Halaman kantor Bupati Banggai Kepulauan dan dihadiri oleh Rektor beserta jajaran pimpinan Universitas Muhammadiyah Luwuk, Ketua LP3M, Tim KKN-MB Universitas Muhammadiyah Luwuk, kepala perangkat daerah terkait, Camat Tinangkung Utara, Camat Peling Tengah, Camat Liang, para kepala desa lokasi KKN, serta para mahasiswa peserta KKN-MB Angkatan XL.

Dalam sambutan Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada seluruh mahasiswa KKN-MB Universitas Muhammadiyah Luwuk yang akan melaksanakan pengabdian di wilayah Banggai Kepulauan.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh mahasiswa KKN-MB Universitas Muhammadiyah Luwuk. Kehadiran adik-adik mahasiswa menjadi kebanggaan sekaligus harapan bagi daerah, karena Kuliah Kerja Nyata bukan sekadar kegiatan akademik, melainkan wujud nyata pengabdian kepada masyarakat,” ujar pemerintah daerah dalam sambutannya.

Bupati juga berharap pelaksanaan KKN-MB mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan desa, baik di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, maupun pemberdayaan masyarakat. Mahasiswa juga diharapkan mampu menggali potensi lokal, mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki desa, serta membangun komunikasi dan kolaborasi yang baik bersama masyarakat.

Selain menjadi ajang pengabdian, kegiatan KKN juga diharapkan menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa untuk mengenal lebih dekat kehidupan masyarakat Banggai Kepulauan yang kaya akan budaya, kearifan lokal, dan potensi sumber daya alam. Ilmu pengetahuan yang dimiliki mahasiswa diharapkan dapat diterapkan melalui berbagai program yang inovatif, solutif, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Kepada para camat, kepala desa, dan seluruh masyarakat di lokasi penempatan, pemerintah daerah menitipkan para mahasiswa agar diberikan dukungan, bimbingan, serta pendampingan selama menjalankan program KKN, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan sukses.

Mengakhiri sambutannya, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan mengajak seluruh mahasiswa untuk menjadikan masa KKN sebagai momentum belajar, mengabdi, dan mengaktualisasikan diri, sekaligus membangun kepedulian terhadap masyarakat.

“Dengan semangat kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan masyarakat, kami berharap pelaksanaan KKN-MB Angkatan XL Universitas Muhammadiyah Luwuk Tahun 2026 dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan desa-desa di Kabupaten Banggai Kepulauan, sekaligus menjadi pengalaman berharga bagi para mahasiswa dalam mengimplementasikan ilmu pengetahuan di tengah kehidupan masyarakat.” (Decky-KOMINFO)

Palu, BanggaiKep.go.id – Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Muhamad Aris Susanto, SE., ME hadiri kegiatan koordinasi pelaksanaan pemetaan kelembagaan perangkat daerah yang berlangsung di Ruang Kepala Biro Organisasi, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Selasa (21/7/2026).

Kegiatan koordinasi ini bertujuan untuk menyelaraskan pelaksanaan pemetaan kelembagaan perangkat daerah guna mewujudkan organisasi pemerintahan yang lebih efektif, efisien, serta mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Pertemuan dipimpin oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Neng Elly, S.H., M.M., didampingi Kepala Bagian Kelembagaan, Irfan, S.H., M.Si. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Kabupaten Banggai Kepulauan Hermato Mar’un, S.P., M.P., serta Kasubag Kelembagaan Kabupaten/Kota Fenti Indahwaty, S.H.

Dalam koordinasi tersebut dibahas berbagai aspek terkait pemetaan kelembagaan perangkat daerah, mulai dari penyesuaian struktur organisasi, penguatan fungsi perangkat daerah, hingga sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan kelembagaan yang adaptif, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan melalui penataan kelembagaan yang tepat, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mendukung efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah. (Decky-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Kegiatan Temu Pendidik Nusantara (TPN) XIII tingkat Kabupaten Banggai Kepulauan sukses digelar bertempat di Aula SMK Negeri 1 Tinangkung. Kegiatan ini menjadi ajang kolaborasi dan berbagi praktik baik antar pendidik dari berbagai jenjang pendidikan, Sabtu (18/07/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady, didampingi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan, perwakilan Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua IGI, Koordinator Pengawas, Ketua PGRI, Ketua AGPAII, Ketua MGMP Mata Pelajaran, para kepala sekolah, guru TK/SD/SMP/MTs/SMA/SMK se-Kabupaten Banggai Kepulauan, serta peserta Temu Pendidik Nusantara XIII lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh panitia, mitra, dan pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Pendidikan hari ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pembentukan karakter, kepedulian sosial, serta kemampuan berkolaborasi. Tema Cita-cita Kolektif: Kewargaan Desa Dunia mengandung makna yang sangat mendalam, yaitu bagaimana kita membentuk generasi yang tetap berakar pada nilai-nilai lokal, namun mampu bersaing di tingkat global,” ujar Bupati.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa desa merupakan fondasi utama pembangunan bangsa, tempat lahirnya nilai gotong royong, toleransi, serta kearifan lokal yang harus terus dijaga dan dikembangkan melalui pendidikan.

“Peran pendidik sangat strategis. Guru bukan hanya penyampai ilmu, tetapi juga penggerak perubahan, pembimbing karakter, dan inspirator bagi lahirnya generasi yang cerdas, kreatif, berintegritas, dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosialnya,” tambahnya.

Melalui forum Temu Pendidik Nusantara XIII ini, Bupati berharap akan lahir berbagai inovasi, gagasan, dan praktik baik yang dapat diterapkan di satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.

“Pemerintah Kabupaten berkomitmen untuk terus mendukung peningkatan mutu pendidikan melalui penguatan kompetensi guru, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta pemerataan akses pendidikan sebagai investasi terbaik bagi masa depan daerah,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Bupati mengajak seluruh peserta untuk menjadikan momentum ini sebagai ruang kolaborasi dalam memperkuat jejaring antar pendidik.

“Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai langkah bersama dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi masa depan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Temu Pendidik Nusantara XIII secara resmi saya nyatakan dibuka,” tutup Bupati.

Kegiatan Temu Pendidik Nusantara XIII diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan, khususnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran serta memperkuat peran guru sebagai agen perubahan di Kabupaten Banggai Kepulauan. (IKP-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar Sidang Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Panitia Khusus (Pansus) atas Hasil Pembahasan dan Penelitian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025, bertempat di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, Kamis (16/7/2026).

Sidang paripurna dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, Sekretaris Daerah, para Staf Ahli dan Asisten Sekretariat Daerah, pimpinan perangkat daerah, serta unsur Forkopimda dan tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady, menyampaikan bahwa agenda sidang paripurna tersebut memiliki makna yang sangat penting dan strategis sebagai bagian dari pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Bupati menjelaskan bahwa penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Melalui mekanisme pembahasan bersama DPRD, pemerintah daerah berkomitmen mewujudkan pengelolaan keuangan yang terbuka serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan.

“Berbagai pendapat, masukan, saran, serta arahan dari Panitia Khusus maupun pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD menjadi perhatian serius pemerintah daerah untuk penyempurnaan Ranperda sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan APBD pada masa yang akan datang,” ungkap Bupati.

Pada sidang tersebut, DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Panitia Khusus menyampaikan hasil pembahasan dan penelitian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Setelah mendengarkan laporan Pansus dan pendapat akhir fraksi-fraksi, Ranperda tersebut secara resmi dinyatakan diterima dan disetujui untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah guna dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Bupati Rusli Moidady menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin antara DPRD dan Pemerintah Daerah selama proses pembahasan Ranperda. Menurutnya, persetujuan tersebut merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia juga menegaskan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif merupakan cerminan kemitraan yang harmonis dalam menjalankan fungsi pemerintahan demi mewujudkan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Banggai Kepulauan.

Pada kesempatan itu, Bupati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Panitia Khusus, atas dedikasi dan kerja keras selama proses pembahasan Ranperda. Apresiasi juga diberikan kepada Tim Pengolah Data Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025 beserta seluruh perangkat daerah yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan dan pembahasan dokumen pertanggungjawaban tersebut.

Mengakhiri sambutannya, Bupati mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD untuk terus memperkuat komitmen, integritas, serta semangat pengabdian dalam menjalankan amanah rakyat demi kemajuan Kabupaten Banggai Kepulauan yang lebih maju, transparan, dan sejahtera. (Decky-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah (SIPD BMD), yang dilaksanakan di Ruang Auditorium Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan, Kamis (09/07/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur BUMD, BLUD dan BMD Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri beserta jajaran, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah beserta jajaran, para kepala perangkat daerah, kepala puskesmas se-Kabupaten Banggai Kepulauan, pejabat penatausahaan dan pengurus barang perangkat daerah, serta para peserta lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Rusli Moidady menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Menurutnya, bimbingan teknis ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang semakin profesional, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bupati menegaskan bahwa aset daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, akuntabel, dan terintegrasi menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang sehat sekaligus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Menurutnya, penerapan aplikasi SIPD BMD diharapkan mampu mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan aset, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, pencatatan, pemanfaatan, pemeliharaan hingga penghapusan aset secara tertib, efektif, efisien, dan terdokumentasi dengan baik.

Pengelolaan aset yang berkualitas akan memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan akuntabilitas laporan keuangan daerah serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Bupati juga menekankan bahwa pelaksanaan bimbingan teknis ini menjadi momentum penting dalam proses migrasi dan implementasi sistem baru SIPD BMD. Menurutnya, perubahan sistem membutuhkan pemahaman yang baik terhadap alur kerja dan logika aplikasi agar seluruh data aset daerah dapat tersinkronisasi secara optimal tanpa kendala.

“Hadirnya aplikasi SIPD BMD bukan sekadar pergantian aplikasi, tetapi merupakan bagian dari transformasi digital pemerintahan. Melalui sistem ini kita ingin mempercepat proses perencanaan kebutuhan, pengadaan, penatausahaan, inventarisasi hingga pelaporan aset agar seluruh data tersaji secara valid, sesuai regulasi terbaru, dan terintegrasi dengan sistem keuangan pemerintah pusat,” ungkap Bupati.

Lebih lanjut, Bupati berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh serta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdiskusi dan memahami setiap materi yang disampaikan oleh narasumber, sehingga setelah pelatihan selesai seluruh perangkat daerah mampu mengimplementasikan aplikasi SIPD BMD secara optimal sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Di akhir sambutannya, Bupati mengingatkan bahwa keberhasilan implementasi aplikasi SIPD BMD tidak hanya bergantung pada kecanggihan sistem, tetapi juga ditentukan oleh komitmen, kedisiplinan, dan kerja sama seluruh aparatur dalam menyajikan data aset yang akurat, mutakhir, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola Barang Milik Daerah berbasis digital sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. (Decky-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan mulai mematangkan persiapan menghadapi penilaian Program Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) Tahun 2026 melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan, dibuka secara resmi oleh Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan, Dr. Ariyono Orab, S.Pd., S.Sos., MM, Rabu (8/7/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan dari Bappeda dan Litbang, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, serta Tim BPOM Loka Luwuk.

Dalam sambutannya, Ariyono Orab menegaskan bahwa Program Kabupaten/Kota Pangan Aman merupakan upaya strategis untuk membangun sistem keamanan pangan yang terpadu melalui kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, keberhasilan penilaian tidak hanya bergantung pada satu instansi, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah.

“Seluruh OPD harus memperkuat koordinasi dan memastikan setiap indikator penilaian dapat dipenuhi. Yang terpenting bukan hanya mengejar nilai, tetapi membangun sistem keamanan pangan yang berkelanjutan demi melindungi masyarakat,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Tim BPOM Loka Luwuk memaparkan mekanisme penilaian KKPA Tahun 2026, mulai dari aspek penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hingga inovasi daerah. Penilaian dilakukan melalui verifikasi dokumen dengan rentang skor 0–100 yang terbagi dalam enam kategori, mulai dari level sangat rendah hingga unggul sebagai role model nasional. Program KKPA menjadi salah satu strategi nasional dalam memperkuat pengawasan keamanan pangan di daerah.

Berdasarkan paparan BPOM, capaian sementara Banggai Kepulauan pada penilaian 2026 mencapai 36,51, meningkat dibanding hasil verifikasi tahun 2025 yang berada pada angka 12,01. Meski menunjukkan perkembangan positif, nilai tersebut masih berada di bawah ambang batas 60 poin yang menjadi indikator awal menuju kategori baik.

Dalam evaluasi sementara secara nasional per 6 Juli 2026, Kabupaten Banggai Kepulauan masih mencatat skor 28,92, sedangkan Kabupaten Banggai memperoleh skor 62,55. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah agar seluruh indikator yang belum terpenuhi dapat segera dilengkapi sebelum proses penilaian berakhir.

Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berharap seluruh OPD dapat mempercepat pemenuhan dokumen pendukung, memperkuat implementasi program keamanan pangan, serta meningkatkan kualitas koordinasi lintas sektor sehingga capaian daerah pada Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2026 dapat meningkat secara signifikan. (Roy-KOMINFO)