Sekda Banggai Kepulauan: Gaji dan TPP Dipertahankan, Disiplin ASN Jangan Menurun

Salakan, BanggaiKep.go.id — Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Muhamad Aris Susanto meminta aparatur sipil negara (ASN) meningkatkan disiplin dan kinerja di tengah tekanan anggaran daerah yang diperkirakan semakin berat pada 2027. Pemerintah daerah, kata dia, tetap berkomitmen mengalokasikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dalam APBD 2027 meski terjadi penurunan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.

Arahan tersebut disampaikan Aris saat memimpin apel pagi di halaman Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Senin (26/10/2026).

Ia mengingatkan bahwa komitmen pemerintah daerah mempertahankan alokasi penghasilan pegawai harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, kedisiplinan, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

“Jangan sampai gaji dan TPP tetap dialokasikan, tetapi kinerja dan disiplin kita justru menurun,” ujar Aris dalam arahannya di hadapan para ASN.

Aris menjelaskan, kondisi keuangan daerah pada 2027 diperkirakan menghadapi tekanan cukup besar. Ia menyebutkan penurunan transfer dari pemerintah pusat mencapai sekitar Rp 4 miliar, sedangkan transfer dari pemerintah provinsi berkurang sekitar Rp 10 miliar. Di sisi lain, kebutuhan belanja pegawai justru meningkat.

Menurut Aris, bertambahnya jumlah pegawai yang menjadi tanggungan pemerintah daerah turut memengaruhi struktur belanja APBD. Ia memperkirakan kebutuhan anggaran untuk belanja pegawai akan meningkat sekitar Rp 7 miliar, terutama untuk membiayai pegawai yang baru diangkat menjadi pegawai negeri sipil.

Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diperolehnya dalam pertemuan dengan jajaran Kementerian Dalam Negeri pada pekan sebelumnya, sejumlah daerah mulai menghadapi kesulitan mengalokasikan anggaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), termasuk untuk tahun anggaran 2027.

Aris mengatakan, pemerintah pusat akan menanggung gaji kelompok PPPK tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, pembiayaan pegawai lainnya masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Karena itu, ia meminta seluruh ASN Banggai Kepulauan menjaga komitmen pelayanan kepada masyarakat. Menurut dia, keberlanjutan pemberian penghasilan pegawai harus berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas dan kinerja organisasi perangkat daerah.

“Harapan kami, komitmen pemerintah daerah ini berbanding lurus dengan kinerja dan disiplin kita,” katanya.

Selain persoalan belanja pegawai, Aris mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar mempercepat pelaksanaan kegiatan APBD 2026. Ia mengatakan tahun anggaran telah memasuki periode akhir sehingga setiap perangkat daerah perlu memastikan program berjalan sesuai perencanaan.

Ia juga menyampaikan bahwa tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dijadwalkan melakukan pemeriksaan pendahuluan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Aris meminta setiap OPD segera menyiapkan laporan pertanggungjawaban serta dokumen administrasi yang diperlukan dalam proses pemeriksaan. Kelengkapan dokumen, menurut dia, penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan agar segera dilaksanakan. Persiapkan juga laporan pertanggungjawaban dan dokumen yang diminta oleh pihak BPK. Jangan sampai ada dokumen yang tercecer,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa keterlambatan pelaksanaan kegiatan maupun ketidaklengkapan administrasi dapat menimbulkan persoalan dalam pertanggungjawaban anggaran. Karena itu, koordinasi antar perangkat daerah perlu diperkuat menjelang berakhirnya tahun anggaran.

Dalam arahannya, Aris juga mengajak ASN memanfaatkan momentum peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Banggai Kepulauan untuk memperkuat kecintaan terhadap daerah.

Ia mengatakan, ASN memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga nama baik daerah karena bekerja, memperoleh penghasilan, dan menjalankan pengabdian di Banggai Kepulauan.

Aris meminta setiap persoalan internal pemerintahan diselesaikan melalui mekanisme koordinasi dan komunikasi secara berjenjang. Ia mengingatkan ASN agar tidak membawa persoalan internal organisasi ke luar lingkungan pemerintahan tanpa terlebih dahulu menempuh jalur penyelesaian yang semestinya.

“Kalau ada persoalan, masalah, atau hambatan, sampaikan kepada pimpinan secara berjenjang. Jangan justru menyampaikan persoalan internal kepada pihak luar,” katanya.

Ia menegaskan, menjaga marwah ASN dan nama baik daerah merupakan tanggung jawab bersama. Menurut dia, komunikasi yang baik di lingkungan kerja menjadi salah satu kunci untuk menjaga stabilitas organisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Aris juga mengapresiasi dedikasi ASN yang selama ini telah menjalankan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Ia berharap semangat pengabdian tersebut terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Di akhir arahannya, ia mengajak seluruh ASN mendukung jalannya pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara profesional. Ia menekankan bahwa komitmen pemerintah daerah dalam mempertahankan penghasilan pegawai harus dijawab dengan tanggung jawab, kedisiplinan, dan hasil kerja yang semakin baik.

Menurut Aris, peningkatan kinerja ASN menjadi penting seiring dengan upaya pemerintah daerah membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik, termasuk melalui program pembangunan zona integritas. (Roy-KOMINFO)