Pos

Pemkab Banggai Kepulauan Terima Mobil Hibah Damkar dari Korea Selatan, Dirangkaikan Sertijab Kasat Pol PP dan Damkar

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melaksanakan kegiatan Serah Terima Mobil Hibah Pemadam Kebakaran yang dirangkaikan dengan Serah Terima Jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kabupaten Banggai Kepulauan, Jumat (23/01/2026).

Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Banggai Kepulauan, Wakil Ketua DPRD, Sekda, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pejabat lama dan pejabat baru Satpol PP dan Damkar, para kepala perangkat daerah, jajaran ASN Satpol PP dan Damkar, serta tamu undangan lainnya.

Dalam Sambutan Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady menyampaikan bantuan tersebut dinilai sangat strategis dalam mendukung peningkatan kapasitas layanan publik, khususnya dalam bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

“Atas nama Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Republik Korea Selatan, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas fasilitasi dan pendampingannya, serta kepada KAJAMA selaku pihak ketiga yang telah berperan aktif sehingga proses hibah ini dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran,” ujar Bupati.

Lebih lanjut Bupati mengatakan bahwa wilayah kepulauan memiliki tantangan tersendiri, baik dari sisi geografis maupun keterbatasan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, kehadiran mobil pemadam kebakaran hibah ini diharapkan mampu meningkatkan kecepatan respons, efektivitas penanganan kebakaran, serta keselamatan masyarakat.

Bupati juga menegaskan kepada perangkat daerah terkait, khususnya Unit Pemadam Kebakaran, agar memanfaatkan dan merawat bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya, mengoperasikannya sesuai standar operasional prosedur, serta terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan yang berkelanjutan.

Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan pula Serah Terima Jabatan Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Banggai Kepulauan. Pergantian jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara guna mendorong penyegaran, peningkatan kinerja, serta percepatan pencapaian program pembangunan daerah.

Kepada pejabat lama, Bupati menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian, dedikasi, serta kontribusi yang telah diberikan selama menjalankan tugas. Sementara kepada pejabat baru, disampaikan ucapan selamat bertugas dengan harapan agar dapat segera menyesuaikan diri, bekerja secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Menutup sambutannya, Bupati mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi antara dukungan internasional, tata kelola pemerintahan yang baik, serta kinerja aparatur yang profesional demi terwujudnya Kabupaten Banggai Kepulauan yang aman, maju, dan sejahtera. (Decky-KOMDIGI)

/0 Comments/by

Bupati Rusli Moidady Resmi Lantik dan Ambil Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup Pemkab Banggai Kepulauan

Salakan,BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melaksanakan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, yang bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Selasa (20/01/2026).

Pelantikan tersebut dipimpin langsung Bupati Banggai Kepulauan dan di hadiri Wakil Bupati Banggai Kepulauan, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, staf ahli, asisten Setda, kepala perangkat daerah, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan bagian dari proses manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel, serta telah melalui tahapan uji kesesuaian (job fit) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pelantikan ini bukan sekadar pergantian jabatan, tetapi bertujuan untuk memastikan bahwa pejabat yang dipercaya menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama adalah aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, kinerja, dan kapasitas kepemimpinan sesuai dengan kebutuhan organisasi,” ujar Bupati.

Lebih lanjut disampaikan, jabatan yang diemban merupakan sebuah amanah dan tanggung jawab besar yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada pimpinan dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

“Oleh karena itu, para pejabat yang baru dilantik diharapkan mampu menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan profesionalisme,” ungkap Rusli.

Nama-nama Pejabat yang dilantik:

2026 281 JPT Hasil Jobfit

Kepada para pejabat yang baru dilantik Bupati juga mengucapkan selamat dan sukses, serta berharap agar mereka dapat segera menyesuaikan diri di lingkungan kerja masing-masing, bekerja secara cepat, tepat, dan terukur, serta mampu menunjukkan kepemimpinan yang visioner, inovatif, dan kolaboratif.

“Bangun sinergi yang kuat di lingkungan kerja, tingkatkan kualitas pelayanan publik, dan pastikan setiap program serta kegiatan yang dilaksanakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan,” tegasnya.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini diharapkan dapat membawa semangat baru dalam meningkatkan kinerja pemerintahan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik di Kabupaten Banggai Kepulauan.

“Oleh karena itu, saya menekankan pentingnya peningkatan kinerja birokrasi yang berorientasi pada hasil, disiplin, akuntabel, serta bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadikan integritas sebagai landasan utama dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab,” jelas Bupati.

Akhir kata, Bupati mengajak kepada seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk terus memperkuat komitmen kebersamaan, loyalitas, dan semangat pengabdian dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan. (Decky-KOMDIGI)

/0 Comments/by

Pemkab Banggai Kepulauan Peringati Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriyah / 2026 Masehi

,

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriyah / 2026 Masehi dengan khidmat dan penuh makna, Senin (19/01/2026).

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, Sekda, Ketua TP_PKK, PJ. Pabung 1308/LB, Kepala OPD Lingkup Pemda, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan, para camat, lurah dan kepala desa, tokoh agama, ulama, ustadz serta unsur masyarakat lainnya.

Dalam sambutan Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady, ST.,MT.,AIFO menyampaikan bahwa Isra Miraj merupakan peristiwa agung yang sarat hikmah, khususnya dalam memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Isra Miraj tidak hanya dipahami sebagai peristiwa sejarah, namun juga sebagai pengingat akan pentingnya ibadah, keteguhan hati, serta keikhlasan dalam menjalani kehidupan. Melalui peristiwa ini, umat Islam diingatkan untuk senantiasa melaksanakan ibadah dengan sepenuh hati dan meyakini bahwa setiap amal kebaikan akan mendapatkan balasan yang mulia di sisi Allah SWT.

Lebih lanjut disampaikan bahwa peringatan Isra Miraj bukan sekedar kegiatan seremonial tahunan, melainkan momentum refleksi diri untuk memperbaiki akhlak dan memperkuat hubungan dengan Allah SWT serta Rasulullah SAW.

Keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam kebijaksanaan, pengorbanan, dan kecintaan kepada umat menjadi contoh yang harus diimplementasikan dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, dan berbangsa.

Di tengah dinamika dan tantangan zaman yang semakin kompleks, seluruh elemen masyarakat diajak untuk terus menjaga ukhuwah Islamiyah, memperkuat kerukunan antar umat beragama, serta berkomitmen bersama dalam membangun Kabupaten Banggai Kepulauan yang lebih maju, harmonis, dan penuh keberkahan.

Peringatan Isra Miraj ini juga diharapkan menjadi sumber inspirasi dalam meningkatkan kualitas ibadah, memperbaiki akhlak, serta mempererat tali persaudaraan di antara sesama. Tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh panitia serta pihak-pihak yang telah berpartisipasi dan mendukung terselenggaranya acara dengan lancar.

Dengan peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriyah ini, diharapkan seluruh masyarakat dapat semakin mendalami ajaran Islam serta meraih kebahagiaan dan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. (Decky-KOMDIGI)

/0 Comments/by

Wakil Bupati Serfi Kambey Pimpin Upacara Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 di Banggai Kepulauan

Salakan, BanggaiKep.go.id — Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menggelar Upacara Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-97 Tahun 2025 yang berlangsung khidmat di halaman Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Senin (22/12/2025).

Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Banggai Kepulauan, Serfi Kambey, selaku inspektur upacara dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, para Staf Ahli Bupati, Asisten Setda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Daerah, serta para undangan lainnya. Seluruh peserta mengikuti rangkaian upacara dengan tertib dan penuh penghormatan.

Dalam amanatnya, Wakil Bupati Serfi Kambey membacakan sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia menegaskan bahwa peringatan Hari Ibu setiap tanggal 22 Desember bukan sekadar seremoni tahunan maupun perayaan “Mother’s Day” sebagaimana dipahami di beberapa negara, melainkan bentuk penghargaan mendalam terhadap perjuangan dan pengabdian perempuan Indonesia dalam merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan.

“Hari Ibu merupakan refleksi sejarah panjang perjuangan perempuan Indonesia dalam memperjuangkan hak, kesetaraan, dan kebebasan untuk bergerak bersama laki-laki membangun bangsa,” ujar Menteri PPPA dalam sambutan tertulisnya dibacakan Wabup.

Menteri PPPA juga mengulas sejarah Hari Ibu yang berakar dari Kongres Perempuan Indonesia Pertama pada tahun 1928 di Yogyakarta. Kongres tersebut menjadi tonggak lahirnya gerakan perempuan secara nasional, yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Ibu melalui Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959. Sejak saat itu, Hari Ibu menjadi pengingat bahwa perempuan adalah bagian strategis dan tak terpisahkan dari pembangunan nasional.

Pada peringatan tahun 2025 ini, Kementerian PPPA mengusung tema “Perempuan Berdaya dan Berkarya, Menuju Indonesia Emas 2045.” Tema tersebut menegaskan bahwa perempuan bukan hanya penerima manfaat pembangunan, melainkan motor utama perubahan. Di tengah berbagai tantangan seperti beban ganda, stigma, keterbatasan akses, dan kekerasan berbasis gender, perempuan Indonesia terus menunjukkan ketangguhan, kreativitas, serta daya juang yang luar biasa.

Selain itu, Menteri PPPA menyampaikan bahwa perempuan Indonesia hadir dan berkontribusi di berbagai sektor kehidupan, mulai dari keluarga, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, hingga pemerintahan, politik, seni, olahraga, dan teknologi. “Kemajuan bangsa tidak pernah terpisah dari kemajuan perempuan,” tegasnya.

Lebih lanjut, peringatan Hari Ibu ke-97 juga menjadi ruang refleksi dan apresiasi bagi seluruh perempuan Indonesia tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, profesi, maupun wilayah. Suara perempuan, menurut Menteri PPPA, harus didengar dan dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan publik, strategi pembangunan, serta arah masa depan bangsa.

Dalam konteks kebijakan nasional, penyelenggaraan Hari Ibu ke-97 sejalan dengan agenda pembangunan nasional, termasuk implementasi Asta Cita dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sistem perlindungan, penghapusan diskriminasi, serta percepatan pemberdayaan perempuan di berbagai sektor.

Pemerintah, lanjut Menteri PPPA, terus memperkuat kerangka hukum dan kebijakan melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), implementasi CEDAW, serta pengarusutamaan gender dalam seluruh sektor pembangunan, guna memastikan perempuan Indonesia terlindungi, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang.

Mengakhiri amanatnya, Menteri PPPA mengajak seluruh elemen bangsa—pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, organisasi perempuan, dunia pendidikan, media, dan masyarakat luas—untuk memperkuat kolaborasi dan komitmen berkelanjutan dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

“Selamat Hari Ibu ke-97 Tahun 2025. Terima kasih kepada seluruh perempuan Indonesia atas kekuatan, kasih sayang, daya juang, serta karya nyata yang telah mewarnai perjalanan bangsa. Perempuan berdaya, anak terlindungi, menuju Indonesia Emas 2045,” tutup Menteri PPPA. (Decky-KOMDIGI)

/0 Comments/by

HUT KE-26 DWP BANGKEP: MOMENTUM PERKUAT KETAHANAN KELUARGA DAN PERAN PEREMPUAN

Salakan, BanggaiKep.go.id — Wakil Bupati Banggai Kepulauan Serfi Kambey hadiri kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Banggai Kepulauan yang digelar Rabu, (10/12/2025).

Kegiatan bertempat di Auditorium Bappeda dan Litbang dan dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan OPD, organisasi perempuan, serta seluruh pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan ucapan selamat serta apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran DWP yang selama 26 tahun telah berperan aktif sebagai mitra strategis pemerintah daerah.

Menurutnya, DWP bukan hanya wadah silaturahmi, tetapi juga memiliki kontribusi besar dalam mendukung tugas pemerintahan, pelayanan masyarakat, serta peningkatan kualitas sumber daya perempuan di Banggai Kepulauan.

“Tema HUT DWP tahun ini sejalan dengan semangat peningkatan kualitas perempuan, penguatan ketahanan keluarga, serta kontribusi nyata dalam pembangunan daerah. DWP telah menjadi pilar penting bagi kemajuan masyarakat kita,” ujar Wakil Bupati.

Wakil Bupati juga menegaskan bahwa tantangan pembangunan yang semakin kompleks membutuhkan organisasi perempuan yang solid, kreatif, dan adaptif. Karena itu, ia mendorong seluruh anggota DWP untuk terus meningkatkan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, dan berbagai program pemberdayaan perempuan.

“Mari kita wujudkan perempuan Banggai Kepulauan yang berdaya, cerdas, mandiri, dan mampu berkontribusi dalam setiap aspek pembangunan,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Wakil Bupati menyoroti beberapa agenda prioritas yang perlu terus diperkuat, seperti peningkatan kualitas pendidikan keluarga, percepatan penurunan stunting, penguatan ekonomi kreatif perempuan, serta keterlibatan aktif organisasi wanita dalam menjaga ketahanan sosial dan budaya daerah.
Pemerintah daerah, berkomitmen mendukung setiap program Dharma Wanita Persatuan melalui kolaborasi lintas perangkat daerah, penyediaan ruang kegiatan, hingga fasilitasi program pemberdayaan perempuan dan keluarga.

“Kami berharap kerja sama ini terus terjalin erat demi kemajuan Kabupaten Banggai Kepulauan yang kita cintai,” ungkapnya.

Mengakhiri sambutan, Wakil Bupati menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada seluruh anggota DWP seraya berharap organisasi ini semakin maju dan memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. (Decky-KOMDIGI)

/0 Comments/by

Bupati Banggai Kepulauan Buka Sosialisasi Penilaian Mandiri dan Coaching SPIP Terintegrasi 2026 di Kantor BPKP Sulteng

PALU, BanggaiKep.go.id — Sosialisasi Penilaian Mandiri dan Coaching bersama Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tahun 2026 resmi dibuka oleh Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady, ST., MT., AIFO, bertempat di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (8/12/2025).

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Koordinator Pengawas P3A BPKP Sulteng, Inspektur Daerah, Kepala Bappeda, Inspektur Pembantu Wilayah I, serta peserta dari 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Banggai Kepulauan.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi merupakan komitmen bersama pemerintah daerah untuk mencapai target maturitas level 3 pada tahun 2026.

Ia menekankan bahwa Penilaian Mandiri Maturitas SPIP bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, tetapi mencerminkan kesiapan organisasi dalam menerapkan sistem pengendalian intern yang efektif serta pengelolaan risiko yang terstruktur.

“SPIP Terintegrasi harus menjadi budaya kerja, bukan hanya dokumen. Keterpaduan antara manajemen risiko, kinerja, budaya integritas, dan pengawasan intern adalah kunci untuk memperkuat tata kelola pemerintahan daerah,” tegas Bupati.

Lebih lanjut, kegiatan sosialisasi dan coaching ini bertujuan memastikan seluruh bukti dukung, data, dan implementasi SPIP pada unit kerja telah memenuhi ketentuan dan standar yang berlaku. Kehadiran Tim Evaluasi diharapkan dapat memberikan pendampingan, arahan teknis, serta klarifikasi terhadap aspek-aspek yang masih perlu diperbaiki oleh OPD.

Bupati juga mengimbau seluruh peserta untuk mengikuti proses evaluasi dengan sungguh-sungguh, terbuka, dan responsif terhadap masukan demi peningkatan kualitas tata kelola. Ia berharap kegiatan ini menjadi momentum pembelajaran dan penguatan kapasitas aparatur dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang semakin matang.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menegaskan komitmennya untuk terus berbenah menuju tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berintegritas, sejalan dengan target maturitas SPIP Tahun 2026. (Decky-KOMDIGI)

/0 Comments/by

Rapat Sosialisasi SE2026 dan DTSEN: Pemerintah Daerah Dorong Partisipasi Aktif Pelaku Usaha

Salakan, BanggaiKep.go.id – Kegiatan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 digelar di Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan, acara secara resmi dibuka oleh Bupati Banggai Kepulauan diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Iswan Saleh S.Sos serta dihadiri Kepala BPS Banggai Kepulauan, Kepala Bappeda, Kadis Sosial, para Kepala OPD lingkup Pemda Bangkep, dan undangan lainnya,  Jumat (05/12/2025).

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh Asisten Setda Iswan Saleh menyampaikan bahwa Sensus Ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk memotret kondisi ekonomi bangsa secara menyeluruh.

Melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap memperoleh gambaran lengkap mengenai struktur ekonomi, perkembangan usaha, tantangan, serta potensi pertumbuhan di berbagai sektor.

Data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi dasar perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), baik bagi pemerintah pusat maupun daerah. Dengan data yang akurat, program pembangunan dapat disusun lebih tepat sasaran, termasuk dalam mendukung UMKM, memperkuat perekonomian daerah, dan mendorong iklim investasi yang berkelanjutan.

Selain itu, penyusunan single data Sensus Ekonomi Nasional menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh unit usaha tercatat dan terintegrasi dalam satu basis data. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi perencanaan pemerintah serta mempermudah koordinasi lintas sektor.

Pemerintah daerah juga mengajak seluruh perangkat daerah, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

“Mari kita bersama-sama menyukseskan pendataan ini dengan memberikan informasi yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa partisipasi aktif seluruh pihak, kualitas data tidak akan optimal,” demikian disampaikan Iswan dalam sambutan tersebut.

Apresiasi juga diberikan kepada BPS Banggai Kepulauan yang telah mempersiapkan kegiatan ini dengan matang. Kegiatan sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman seluruh pihak tentang pentingnya Sensus Ekonomi, sekaligus memperkuat kesiapan daerah dalam menghadapi agenda nasional tersebut.

Mengakhiri sambutan, disampaikan harapan bahwa seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembangunan daerah.

“Dengan kerja sama yang sinergis, kita mampu menghadirkan data ekonomi yang berkualitas untuk mewujudkan Banggai Kepulauan yang lebih maju, inklusif, dan berkelanjutan,” tutupnya. (Decky-KOMDIGI)

/0 Comments/by

Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Uang dan Barang serta SKPD Pemberi Hibah Tahun 2025

Berikut daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi bantuan sosial berupa Uang dan barang yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah Tahun 2025.

Selengkapnya dapat mengunduh link:

Lampiran 4a APBD (Penjabaran) Bansos Uang

Lampiran 4b APBD (Penjabaran) Bansos Barang

/0 Comments/by

Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Barang dan Uang serta SKPD Pemberi Hibah Tahun 2025

Berikut daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah berupa barang dan uang yang diterima serta SKPD pemberi hibah tahun anggaran 2025.

Selengkapnya dapat mengunduh link:

Lampiran 3a APBD (Penjabaran) Hibah Uang

Lampiran 3b APBD (Penjabaran) Hibah Barang

/0 Comments/by

DRPPA 2025: Desa Bergerak Bersama Lindungi Perempuan dan Anak di Banggai Kepulauan

,

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bangkep) menegaskan komitmennya memperkuat pembangunan desa yang inklusif melalui program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Komitmen itu disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembentukan DRPPA yang digelar di Salakan, Selasa (2/12/2025).

Acara yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) itu dihadiri berbagai unsur, mulai dari perwakilan organisasi perempuan, tokoh agama dan masyarakat, kepala desa dan lurah, hingga Forum Anak tingkat kabupaten dan desa.

Dalam sambutan Bupati Banggai Kepulauan yang dibacakan Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Halimah Hamid, S.Sos  menyebut DRPPA sebagai langkah strategis mewujudkan pembangunan desa yang aman, sehat, dan setara bagi perempuan dan anak. Program ini, kata dia, tidak boleh berhenti pada tataran administratif.

“Pemerintah daerah memiliki komitmen kuat membangun lingkungan yang melindungi dan memberdayakan perempuan serta memastikan anak-anak tumbuh aman, sehat, dan bahagia,” ujar Bupati dalam sambutan tertulisnya.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan DRPPA menuntut kerja bersama seluruh elemen desa. Ada tiga prioritas yang disebut harus segera dikerjakan pemerintah desa yaitu Penyusunan rencana aksi sesuai kebutuhan dan karakteristik desa, Penguatan kapasitas kader dan lembaga desa dalam pencegahan kekerasan serta peningkatan partisipasi perempuan di ruang publik dan Pembentukan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan organisasi masyarakat, dunia usaha, dan media.

Pemerintah daerah akan mendukung implementasi DRPPA melalui kebijakan, pendampingan teknis, dan dukungan anggaran yang berkelanjutan.

Halima juga menyampaikan harapannya agar kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi lintas sektor di tingkat desa dan kabupaten.
“Kita ingin memastikan bahwa mulai tahun 2025 dan seterusnya, setiap perempuan merasa aman dan dihargai, dan setiap anak memiliki masa depan cerah di desa tempat mereka dibesarkan,” ujarnya.

Ia optimistis Banggai Kepulauan mampu menjadi contoh kabupaten yang berhasil membangun desa inklusif melalui kerja bersama pemerintah dan masyarakat.

Selain itu, Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Marthina Juman, S.Ag dalam laporannya menyampaikan bahwa implementasi DRPPA erat kaitannya dengan pembangunan sumber daya manusia sejak dari desa.

Dengan jumlah penduduk mencapai 138 ribu jiwa, serta proporsi anak sebesar 29,13 persen (BPS 2024), Banggai Kepulauan dinilai memiliki modal sosial yang kuat untuk mendorong kebijakan perlindungan perempuan dan anak yang lebih progresif.

Marthina menjelaskan bahwa DRPPA merupakan model desa yang diinisiasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak dalam tata kelola pembangunan desa.

Program ini sekaligus menjawab lima arahan Presiden terkait pemberdayaan perempuan, penguatan ketahanan keluarga, pencegahan kekerasan dan perkawinan anak, serta penurunan pekerja anak.

“Sosialisasi ini diharapkan memberi pemahaman menyeluruh tentang indikator DRPPA, pembentukan tim pengelola, dan penyiapan SK kepala desa sebagai dasar pelaksanaan,” kata Marthina.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan daerah telah memberi ruang untuk memperkuat pelaksanaan DRPPA melalui sejumlah regulasi, seperti Perda tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perbup Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pengarusutamaan Gender, dan Perbup Nomor 40 Tahun 2023 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga.

Kegiatan yang berlangsung di Posyandu Salakan itu diikuti 42 peserta dari unsur pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, media, dan organisasi perempuan. (Roy-KOMDIGI)

/0 Comments/by