Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan melaksanakan Kegiatan Seminar Eksekutif dan Sosialisasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Bupati Banggai Kepulauan, Jumat (04/09/2026).

Kegiatan ini dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Dinas P3AP2KB, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Serfi Kambey menegaskan bahwa pembangunan kependudukan tidak semata-mata berbicara mengenai jumlah penduduk, melainkan lebih jauh menyangkut pembangunan kualitas sumber daya manusia.

Menurutnya, kependudukan berkaitan dengan bagaimana anak-anak memperoleh pendidikan yang layak, mendapatkan pelayanan kesehatan, memiliki kesempatan kerja, serta tumbuh menjadi generasi yang berkualitas dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan daerah.

“Pembangunan kependudukan harus kita pikirkan dan rencanakan dari sekarang. Jangan menunggu masalah datang, baru kita bertindak. Kita harus mampu melihat kondisi penduduk hari ini dan merencanakan seperti apa kualitas penduduk kita 10, 20, bahkan 30 tahun ke depan,” ungkapnya.

Wakil Bupati menjelaskan bahwa Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) menjadi salah satu pedoman penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun arah dan strategi pembangunan kependudukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Pada kesempatan tersebut, ia juga memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan generasi muda melalui program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).

Menurutnya, anak-anak yang saat ini berada di bangku sekolah merupakan generasi yang akan menentukan wajah dan masa depan Kabupaten Banggai Kepulauan.

“Saya berharap Sekolah Siaga Kependudukan bukan hanya menjadi sebuah program dengan nama dan kegiatan seremonial semata, tetapi benar-benar menjadi sebuah gerakan di lingkungan sekolah,” tegasnya.

Melalui SSK, diharapkan para pelajar dapat memperoleh pemahaman sejak dini mengenai pentingnya perencanaan masa depan, menjaga kesehatan, membangun keluarga yang berkualitas, menghindari pernikahan usia anak, serta mempersiapkan diri menjadi generasi yang produktif dan berperan aktif dalam pembangunan daerah.

Wakil Bupati menambahkan bahwa sekolah tidak hanya menjadi tempat untuk mempelajari ilmu pengetahuan seperti matematika, bahasa, dan berbagai mata pelajaran lainnya, tetapi juga harus menjadi ruang pembelajaran bagi anak-anak dalam mempersiapkan kehidupan dan masa depan mereka.

Lebih lanjut, Wakil Bupati menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam menyukseskan pembangunan kependudukan. Pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat, menurutnya, harus bergerak bersama karena pembangunan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja.

Oleh karena itu, ia memberikan apresiasi atas dilaksanakannya penandatanganan MoU Sekolah Siaga Kependudukan pada kegiatan tersebut.

“Saya berharap MoU ini bukan sekadar tanda tangan di atas kertas, tetapi menjadi sebuah komitmen untuk bekerja bersama. Setelah penandatanganan hari ini harus ada tindak lanjut, kegiatan, pembinaan, perubahan, dan yang paling penting adalah manfaat yang benar-benar dirasakan oleh anak-anak kita,” ujarnya.

Wakil Bupati mengajak seluruh pihak untuk menjadikan pembangunan kualitas penduduk sebagai perhatian bersama, karena penduduk yang berkualitas merupakan kunci utama bagi masa depan dan kemajuan daerah.

“Kalau penduduk kita berkualitas, daerah kita akan maju. Kalau anak-anak kita sehat, cerdas, berkarakter, dan memiliki perencanaan hidup yang baik, maka sesungguhnya kita sedang mempersiapkan masa depan daerah,” katanya.

Ia menegaskan bahwa membangun kependudukan pada hakikatnya adalah membangun masa depan. Karena itu, upaya tersebut harus dimulai dari keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, hingga dari diri masing-masing.

Di akhir sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan Seminar Eksekutif dan Sosialisasi GDPK 5 Pilar serta Penandatanganan MoU Sekolah Siaga Kependudukan.

Ia berharap kegiatan tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan menjadi langkah nyata dan berkelanjutan dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas serta Kabupaten Banggai Kepulauan yang semakin maju. (Decky-KOMINFO)

Bongganan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan terus memperkuat komitmen dalam upaya percepatan penurunan angka stunting melalui kolaborasi Program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting). Kegiatan tersebut dilaksanakan di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Bongganan, Jumat (04/09/2026),

Program GENTING merupakan salah satu bentuk kepedulian dan kolaborasi berbagai pihak dalam memberikan perhatian kepada keluarga yang berisiko stunting, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan gizi dan pendampingan bagi anak-anak serta keluarga.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Banggai Kepulauan, Ketua TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Banggai Kepulauan, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah Nuryamin, STP., MM, Kepala Dinas yang membidangi Program Bangga Kencana/BKKBN Kabupaten Banggai Kepulauan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan, Ketua Penyuluh KB, serta masyarakat Desa Bongganan.

Melalui Program GENTING, diharapkan terbangun semangat gotong royong dan kepedulian bersama dalam mencegah serta menangani stunting. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan generasi Banggai Kepulauan yang sehat, cerdas, dan berkualitas.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan terus mendorong keterlibatan seluruh pihak untuk bersama-sama menjadi bagian dari gerakan pencegahan stunting, sebagai investasi penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul di masa depan. (Decky-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pencegahan stunting tidak cukup hanya mengandalkan program pemerintah. Di Desa Bonggganan, Kabupaten Banggai Kepulauan, pemerintah mendorong keterlibatan masyarakat melalui program GENTING (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting), Jumat (4/9/2026).

Program tersebut menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk memastikan anak-anak yang berisiko mengalami stunting mendapatkan perhatian dan dukungan yang memadai.

Kegiatan kolaborasi Program GENTING berlangsung di BPU Desa Bonggganan. Wakil Bupati Banggai Kepulauan hadir bersama Ketua TP-PKK Kabupaten Banggai Kepulauan dan Ketua Dharma Wanita Kabupaten Banggai Kepulauan.

Turut hadir Kepala Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi, Nuryamin, STP., MM, Kepala Dinas P3AP2KB Banggai Kepulauan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Kepulauan, Ketua Ikatan Penyuluh KB, serta warga Desa Bonggganan.

GENTING menempatkan keluarga dan masyarakat sebagai bagian penting dalam upaya pencegahan stunting. Pendekatan ini tidak hanya berbicara mengenai persoalan gizi, tetapi juga menyangkut perhatian terhadap tumbuh kembang anak, pola pengasuhan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Keterlibatan orang tua asuh diharapkan dapat memperkuat pendampingan terhadap keluarga yang memiliki anak berisiko stunting. Pemerintah daerah pun mendorong agar program tersebut tidak berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan menghasilkan pendampingan yang berkelanjutan.

Kehadiran BKKBN, perangkat daerah, penyuluh keluarga berencana, Kementerian Agama, TP-PKK, Dharma Wanita, hingga masyarakat menunjukkan bahwa penanganan stunting membutuhkan kerja lintas sektor.

Di tengah tantangan pembangunan sumber daya manusia di daerah, pencegahan stunting menjadi investasi jangka panjang. Anak yang tumbuh sehat bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan intervensi pemerintah dan kepedulian masyarakat.

Melalui GENTING, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berupaya membangun pola gotong royong dalam memastikan tidak ada anak yang tumbuh tanpa dukungan yang layak.

Desa Bonggganan menjadi salah satu titik penguatan gerakan tersebut. Dari desa, pemerintah berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemenuhan gizi, kesehatan ibu dan anak, serta pengasuhan dapat semakin kuat. (Roy-KOMINFO)

Jakarta, BanggaiKep.go.id — Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat dalam mendorong percepatan pembangunan daerah, khususnya pada sektor pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui audiensi dan koordinasi Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady bersama Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki, ST, MSIE, Ph.D., yang berlangsung di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait berbagai program prioritas yang dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat di daerah.

Dalam audiensi tersebut, pembahasan difokuskan pada program prioritas dalam pemberdayaan masyarakat, pemenuhan pelayanan kesehatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan.

Bupati Rusli Moidady menyampaikan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan infrastruktur, tetapi juga harus memastikan masyarakat memperoleh akses pelayanan dasar yang memadai serta memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian ekonomi.

“Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Banggai Kepulauan. Karena itu, diperlukan sinergi dan dukungan lintas sektor agar program yang dirancang dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat,” ujar Bupati.

Menurutnya, karakteristik geografis Banggai Kepulauan sebagai wilayah kepulauan membutuhkan pendekatan pembangunan yang adaptif, terutama dalam memastikan pemerataan akses pelayanan dasar bagi masyarakat yang berada di wilayah-wilayah kepulauan.

Melalui koordinasi bersama Bappenas, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berharap berbagai kebutuhan prioritas daerah dapat memperoleh perhatian dalam perencanaan pembangunan nasional, sekaligus membuka ruang penguatan dukungan terhadap program-program strategis yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Audiensi tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berkomitmen untuk terus membangun komunikasi dengan kementerian/lembaga terkait, sehingga berbagai program prioritas dapat direncanakan secara lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Langkah ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan yang inklusif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan. (IKP-KOMINFO)

Jakarta , BanggaiKep.go.id — Bupati Banggai Kepulauan Rusli Moidady melaksanakan audiensi dan koordinasi bersama Direktur Air Minum, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Kamis (3/9/2026).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Pertemuan Direktur Air Minum tersebut menjadi bagian dari langkah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Pusat, khususnya terkait penyediaan dan peningkatan infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bagi masyarakat.

Dalam audiensi tersebut, Bupati Rusli Moidady menyampaikan sejumlah usulan sekaligus tindak lanjut terkait program dan kegiatan SPAM di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pembahasan secara khusus mencakup kebutuhan serta pengembangan SPAM di Kecamatan Bulagi, Bulagi Utara, Bulagi Selatan, serta Desa Lumbi-Lumbia.

Bupati menekankan bahwa ketersediaan air minum yang layak dan memadai merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus terus menjadi perhatian bersama. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan terus mendorong adanya dukungan dan sinergi dengan pemerintah pusat agar pembangunan infrastruktur air minum dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Koordinasi ini merupakan bagian dari upaya kita untuk memastikan usulan pembangunan dan peningkatan SPAM di Banggai Kepulauan dapat ditindaklanjuti secara optimal, sehingga kebutuhan dasar masyarakat terhadap akses air minum yang layak dapat semakin terpenuhi,” ujar Bupati Rusli Moidady.

Audiensi tersebut juga menjadi momentum untuk mengevaluasi perkembangan usulan yang telah disampaikan sebelumnya sekaligus mengidentifikasi langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan. Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berharap dukungan pemerintah pusat dapat terus diperkuat dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dasar di daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Rusli Moidady diterima oleh Direktur Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya, Sugeng Paryanto, bersama jajaran tim.

Melalui koordinasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berkomitmen untuk terus memperjuangkan peningkatan pelayanan dasar, termasuk akses terhadap air minum yang aman, layak, dan berkelanjutan bagi masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Langkah ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di Kabupaten Banggai Kepulauan. (IKP-KOMINFO)

Liang, BanggaiKep.go.id — Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar tidak menganggap remeh aturan kepegawaian. Pesan itu mengemuka dalam Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Layanan Kepegawaian yang digelar di Kecamatan Liang, Kamis (3/9/2026).

Kegiatan berlangsung di BPU Kecamatan Liang dan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Asisten Administrasi Umum, Kepala BKPSDM, Camat Liang, serta jajaran BKPSDM.

Sejumlah pejabat teknis juga hadir, antara lain Kepala Bidang Pengembangan dan Disiplin serta Kepala Bidang Pengadaan dan Pensiun. Kepala Bidang Mutasi dan Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) diwakili. Sosialisasi turut diikuti staf BKPSDM dan para peserta dari lingkungan pemerintahan Kecamatan Liang.

Sosialisasi ini menjadi ruang untuk memperjelas berbagai ketentuan yang mengatur aparatur, sekaligus memberikan pemahaman mengenai layanan administrasi kepegawaian. Pemerintah daerah menilai pemahaman terhadap regulasi penting agar ASN tidak keliru dalam menjalankan tugas maupun mengurus hak-hak kepegawaiannya.

Aspek disiplin menjadi salah satu perhatian penting. ASN dituntut memahami kewajiban, larangan, serta konsekuensi apabila melanggar ketentuan yang berlaku.

Selain membahas regulasi, kegiatan tersebut juga memberikan informasi mengenai layanan kepegawaian, termasuk proses administrasi yang berkaitan dengan pengadaan, mutasi, pengembangan karier, hingga persiapan pensiun.

Kehadiran pejabat teknis BKPSDM dalam kegiatan itu menunjukkan bahwa sosialisasi tidak hanya diarahkan sebagai forum penyampaian aturan, tetapi juga sebagai sarana mendekatkan layanan kepegawaian kepada aparatur di tingkat kecamatan.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berharap kegiatan serupa dapat memperkuat pemahaman ASN terhadap aturan sekaligus mendorong pelayanan administrasi kepegawaian yang lebih tertib, transparan, dan sesuai ketentuan.

Bagi pemerintah daerah, kepatuhan terhadap regulasi bukan sekadar urusan administratif. Disiplin aparatur menjadi salah satu fondasi untuk memastikan pelayanan publik berjalan efektif dan profesional. (Roy-KOMINFO)

Salakan, BanggaiKep.go.id – Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan memperkuat peran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Penguatan itu dilakukan melalui kegiatan Pembinaan Posyandu Bidang Kesehatan bagi tenaga kesehatan Puskesmas se-Kabupaten Banggai Kepulauan.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Sidapore. Forum ini menjadi ruang bagi tenaga kesehatan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas dalam pengelolaan serta pelayanan kesehatan berbasis Posyandu, Kamis (3/8/2026).

Kegiatan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Kepulauan, serta para peserta kegiatan yang merupakan tenaga kesehatan Puskesmas.

Pembinaan tersebut dinilai penting karena Posyandu tidak lagi hanya diposisikan sebagai tempat pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi menjadi bagian dari sistem pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih luas. Karena itu, kualitas tenaga kesehatan dan tata kelola pelayanan di tingkat Puskesmas menjadi salah satu kunci agar layanan Posyandu berjalan efektif.

Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan menekankan pentingnya tenaga kesehatan memahami tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penguatan kapasitas tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan pembinaan, tetapi diterapkan dalam pelayanan di lapangan.

“Posyandu merupakan salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Karena itu, tenaga kesehatan harus mampu memberikan pendampingan dan pelayanan yang berkualitas, terutama kepada masyarakat di wilayah kerja masing-masing,” ujar Sekda.

Sementara itu, keterlibatan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah dalam kegiatan tersebut diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Pembinaan juga menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman tenaga kesehatan Puskesmas mengenai pelaksanaan pelayanan Posyandu. Dengan koordinasi yang lebih baik, pelayanan di tingkat desa diharapkan semakin terarah dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berharap penguatan kapasitas tenaga kesehatan dapat berdampak langsung terhadap peningkatan mutu pelayanan Posyandu. Pemerintah juga mendorong agar tenaga kesehatan menjadikan Posyandu sebagai ruang pelayanan yang aktif, dekat dengan masyarakat, dan mampu mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan warga.

Dengan pembinaan tersebut, Posyandu diharapkan tidak sekadar menjadi tempat kegiatan rutin, tetapi menjadi bagian penting dari upaya pemerintah mendeteksi dan menangani persoalan kesehatan masyarakat sejak tingkat paling bawah. (Roy-KOMINFO)

Lukpanenteng, BanggaiKep.go.id – Wakil Bupati Banggai Kepulauan Serfi Kambey menghadiri kegiatan finalisasi kesepakatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dinas Pariwisata dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Paisu Batango, Desa Lukpanenteng.

Perjanjian kerja sama tersebut membahas pengelolaan dan pemungutan retribusi masuk kawasan wisata Danau PaisuPok, yang telah resmi diluncurkan pada 1 September 2026.

Penerapan retribusi wisata tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Finalisasi kesepakatan PKS ini menjadi langkah penting dalam memastikan pengelolaan objek wisata Danau PaisuPok dapat berjalan secara tertib, profesional, transparan, serta memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat.

Melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dan BUMDes Paisu Batango, diharapkan pengelolaan potensi wisata daerah dapat semakin berkembang sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan perekonomian masyarakat desa.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Banggai Kepulauan, Kepala Dinas Pariwisata, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Bagian Hukum, Camat, pihak Bank BPD, Pemerintah Desa Lukpanenteng, serta tokoh-tokoh masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, seluruh pihak yang terlibat menyatukan pemahaman dan komitmen terkait mekanisme pelaksanaan kerja sama, khususnya dalam pengelolaan retribusi masuk kawasan wisata Danau PaisuPok.

Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berharap, sinergi yang dibangun melalui Perjanjian Kerja Sama ini dapat menjadi contoh pengelolaan destinasi wisata berbasis kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, BUMDes, dan masyarakat.

Dengan pengelolaan yang baik dan berkelanjutan, Danau PaisuPok diharapkan semakin berkembang sebagai salah satu destinasi unggulan Kabupaten Banggai Kepulauan serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. (Decky-KOMINFO)

Banggai Laut, BanggaiKep.go.id – Wakil Bupati Banggai Kepulauan Serfi Kambey bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan menghadiri kegiatan silaturahmi dalam rangka memperingati Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 Tahun 2026.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Banggai Laut, Kabupaten Banggai Laut, Rabu (02/09/2026).

Silaturahmi ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan dan sinergi antara Pemerintah Daerah, Kejaksaan, unsur Forkopimda, serta seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, penegakan hukum, dan pembangunan daerah.

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Bupati Banggai Laut, Kepala Kejaksaan Negeri Banggai Laut, Kapolres Banggai Laut, Ketua DPRD Kabupaten Banggai Laut, Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai Kepulauan, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banggai Kepulauan, serta Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan.

Dalam suasana penuh keakraban, peringatan Hari Lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 ini diharapkan semakin memperkuat koordinasi dan kerja sama antara Kejaksaan dengan pemerintah daerah serta seluruh unsur terkait.

Melalui momentum tersebut, Wakil Bupati Serfi Kambey bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menyampaikan apresiasi atas peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya dalam penegakan hukum serta pengawalan pembangunan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan. (Decky-KOMINFO)

Lukpanenteng, BanggaiKep.go.id — Wakil Bupati Banggai Kepulauan Serfi Kambey menghadiri kegiatan fasilitasi perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lukpanenteng, Kecamatan Bulagi Utara, Selasa (1/9/2026).

Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mendorong pengembangan potensi ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Serfi Kambey menyampaikan bahwa kerja sama antara pemerintah daerah dan BUMDes bukan sekadar proses pembuatan maupun penandatanganan dokumen, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kerja sama tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, setiap desa memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang baik, perencanaan yang matang serta komitmen bersama agar potensi tersebut dapat memberikan hasil yang optimal.

“Saya melihat kegiatan ini sebagai sesuatu yang sangat positif. Kerja sama ini bukan hanya soal menandatangani sebuah dokumen, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kerja sama ini nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi desa dan masyarakat,” ujar Wakil Bupati.

Serfi Kambey berharap BUMDes Lukpanenteng dapat terus berkembang dan mampu menjadi salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat di desa.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga kepercayaan dalam pelaksanaan kerja sama. Pengelolaan setiap program dan kegiatan harus dilakukan secara terbuka, jelas, profesional serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wakil Bupati mengingatkan agar seluruh pihak senantiasa membangun komunikasi dan koordinasi yang baik. Pemerintah desa, pengurus dan pengelola BUMDes serta perangkat daerah terkait diharapkan dapat saling mendukung dalam menyukseskan kerja sama tersebut.

“Apabila terdapat persoalan di lapangan, jangan dibiarkan berlarut-larut. Mari kita komunikasikan bersama dan mencari solusi terbaik demi kelancaran pelaksanaan kerja sama ini,” katanya.

Lebih lanjut, Wakil Bupati berharap perjanjian kerja sama yang difasilitasi tersebut tidak berhenti hanya pada kegiatan seremonial dan penandatanganan semata. Namun, harus diikuti dengan langkah-langkah nyata serta tindak lanjut yang jelas sehingga manfaatnya dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Melalui kerja sama tersebut, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan berharap BUMDes Lukpanenteng dapat semakin berkembang sebagai lembaga ekonomi desa yang profesional, mandiri dan produktif dalam mengelola berbagai potensi yang dimiliki Desa Lukpanenteng.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para pimpinan perangkat daerah terkait, pimpinan Bank BPD Cabang Salakan, Camat Bulagi Utara, Kepala Desa Lukpanenteng, pengurus dan pengelola BUMDes Lukpanenteng serta pihak-pihak terkait lainnya.

Dengan semangat kebersamaan dan sinergi, kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan BUMDes Lukpanenteng diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun usaha desa yang lebih baik serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa Lukpanenteng. (Decky-KOMINFO)